Suara.com - Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputeri memberikan sinyal kalau dirinya belum akan mengumumkan nama calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung partainya untuk hadapi Pilpres 2024 dalam waktu dekat.
Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato politiknya dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) kedua PDIP di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Kamis (23/6/2022).
Awalnya Megawati menyampaikan bahwa adanya Sekolah Partai PDIP untuk menggembleng para kader-kader untuk menjadi seorang pemimpin. Megawati lantas menyinggung soal banyaknya pertanyaan yang diterima kepada dirinya terkait kapan akan mengumumkan nama capres-cawapres yang akan diusung PDIP. Ia meminta semua pihak bersabar.
"Tentu semuanya berpikir, kenapa, ya, ibu? Sudah banyak itu pertanyaan kapan mau mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden? Ya, sabar lah sedikit," kata Megawati disambut tepuk tangan para kader.
Menurutnya, penyelenggaraan Pilpres 2024 masih terbilang lama. Untuk itu, ia mengaku tak terburu-buru dalam mengumumkan nama capres-cawapres yang diusung.
"Orang waktunya masih dua tahun, lah, dua tahun, lah, ya, boleh dong, saya umpetin saja terus," tuturnya.
Lebih lanjut, Megawati menceritakan soal pengalamannya saat menghadiri acara Badan Intelijen Negara atau BIN. Di sana Megawati menceritakan soal mudahnya menjadi seorang presiden.
"Karena apa? Kalau pejabat presiden pun sebenarnya masuk pegawai negeri, loh, artinya digaji lalu ada pensiunnya cuman kalau tertentu kalau presiden kalau tidak terpilih lagi tentu telah dibuat oleh konstitusi kita bahwa hanya bisa dua kali," tandasnya.
Adapun PDIP baru saja menyelesaikan Rakernas kedua di Sekolah Partai PDIP. Rakernas menghasilkan rekomendasi eksternal. Terkait Pilpres 2024, penetapan capres-cawapres menjadi hak prerogratif Megawati selaku ketua umun.
Baca Juga: Kronologis Kepala Sekolah SMKN 5 Bandung Ditangkap karena Pungli PPDB
"Rakernas II Partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024, berdasarkan keputusan Kongres V Partai, AD/ART Partai, dan tradisi demokrasi Partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai Megawati Soekarnoputri," bunyi rekomendasi poin keempat.
Berita Terkait
-
Demokrat Sebut PDIP Ingkari Prinsip Soekarno, Bahas Pidato Tukang Bakso, Vlog Puan hingga Soal Koalisi PKS-Demokrat
-
Bukan Ridwan Kamil, Peneliti LIPI Sebut Sosok Ini Bisa Jadi Kuda Hitam di Pilpres 2024
-
Megawati Disebut Bangun Dialog dengan Prabowo dan Cak Imin, Sinyal Koalisi?
-
Ganjar Bacakan Rekomendasi Hasil Rakernas II PDIP: Penetapan Capres-Cawapres yang Diusung PDIP Hak Prerogratif Ketum
-
Dianggap Hina Tukang Bakso saat Rakernas PDI Perjuangan, Megawati Panen Hujatan Netizen
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion
-
Terungkap! OTT KPK di Tulungagung Diduga Terkait Skema Pemerasan
-
OTT KPK Tulungagung: 13 Orang Dibawa ke Jakarta, Bupati Ikut Diperiksa
-
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Uang Ratusan Juta Ikut Disita