Suara.com - Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution menyentil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut PDIP sulit berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk Pilpres 2024.
Syahrial mengaku tak habis pikir mengapa PDIP sebagai sesama partai nasionalis justru menolak kerja sama dengan partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut.
"Sulit dipahami sebagai sesama partai nasionalis, PDIP menolak kerjasama dengan @PDemokrat untuk kepentingan bangsa," kata Syahrial lewat cuitannya di Twitter yang diizinkan untuk dikutip Suara.com, Jumat (24/6/2022).
Syahrial menilai sulitnya kerja sama PDIP dengan Demokrat lantaran disebut hanya Hasto yang merasa alergi.
"Hanya Hasto PDIP yang alergi. Mungkin karena kami sering tanya ke KPK, kapan Harun Masiku ditangkap?" tuturnya.
Lebih lanjut, Syahrial menyampaikan, sebelumnya pada masa kepemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru elite PDIP seperti Pramono Anung akrab dengan Demokrat.
"Waktu Pak @SBYudhoyono presiden, Pramono Anung dan BG akrab dg Demokrat," ujarnya lagi.
Tutup Pintu Demokrat-PKS
Sekjen PDIP, Hasto sebelumnya, mengatakan, sulit untuk menjajaki koalisi dengan PKS dan Demokrat untuk Pilpres 2024. Namun, PDIP bicara buka peluang bekerjasama dengan partai lain seperti Gerindra-PKB dan Golkar, PAN hingga PPP yang tergabung di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Baca Juga: Setelah Surya Paloh, AHY Bakal Sambangi Prabowo di Kertanegara Malam Ini
"Ya kita ini kan dengan PAN, karena kan basisnya kan Muhammadiyah, dengan PKB dengan PPP, kemudian dengan Golkar dengan Gerindra, apalagi?," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2022).
Hasto mengatakan, memang partainya ingin menjajaki kerja sama dengan semangat bergotong royong.
"Kita ini kan membangun semangat gotong royong. Tapi kerja sama ini kan muncul dari satu niat terdalam bagi kemajuan Indonesia kita," tuturnya.
"Bukan semata-semata berapa kalkulasi politik menteri yang akan didapat dengan kerja sama itu, itu dalam sistem parlementer," sambungnya.
Lebih lanjut, saat disinggung peluang PDIP berkoalisi dengan NasDem, Hasto menjawab secara diplomatis.
"Oh NasDem kita kerja sama sejak tahun 2014 dan sekarang masih mendukung pak Jokowi dan Kiai haji Maruf Amin," ujarnya.
Berita Terkait
-
Setelah Surya Paloh, AHY Bakal Sambangi Prabowo di Kertanegara Malam Ini
-
Momen Langka! Puan Tanya Langsung Megawati di Depan Wartawan: Udah Ada yang Tahu Belum Isi Hati Ibu soal Capres?
-
Megawati Katakan PDIP Masih Menghitung untuk Usung Capres, Puan Menimpali: Pakai Kalkulator Ya
-
Ketum PDIP Megawati: Sekarang Saya Dapat Julukan Si Cantik
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Perilaku Audiens Berubah, Media Diminta Beradaptasi dengan AI dan Medsos
-
Pintu Langit Dibuka Malam Ini, Jangan Lewatkan 5 Amalan Kunci di Malam Nisfu Syaban
-
Siapa Jeffrey Hendrik yang Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI?
-
Harga Pertamax Turun Drastis per 1 Februari 2026, Tapi Hanya 6 Daerah Ini
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
Terkini
-
5 Fakta Aksi Warga Tolak Party Station di Kartika One Hotel Lenteng Agung
-
Arkadia Digital Media akan Gelar Seminar Nasional Profesionalisme Penegakan Hukum dan Iklim Usaha
-
Gaza Diserang, Prabowo Komunikasi ke Board of Peace
-
Sempat Picu Korban Jiwa, Polisi Catat 1.000 Titik Jalan Rusak di Jakarta Mulai Diperbaiki
-
Jelang Hadapi Saksi, Nadiem Makarim Mengaku Masih Harus Jalani Tindakan Medis
-
Propam Pastikan Bhabinkamtibmas Tak Aniaya Pedagang Es Gabus, Aiptu Ikhwan Tetap Jalani Pembinaan
-
Singgung Alasan Medis Nadiem Makarim, Pengacara Minta Penahanan Dibantarkan
-
Israel Kembali Serang Gaza, Komisi I DPR Minta RI Lebih Aktif Tekan Institusi Internasional
-
Febri Diansyah: Dialog Publik soal Fakta Sidang Bukan Obstruction of Justice
-
Ekonom UGM: Iuran Dewan Perdamaian Bebani APBN, Rakyat Bersiap Hadapi Kenaikan Pajak