Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengaku dapat perintah langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk bersilaturahmi dengan ketum parpol.
Untuk itu Puan bakal menemui para ketua umum partai politik dalam rangka menjajaki kerja sama menjelang Pemilu 2024.
"Kerja sama dengan partai lain kita akan jajaki, jadi jangan kemudian karena belum ketemu sama ketum parpol lain enggak mau kerja sama," kata Puan di sela-sela Festival Ikan Bakar Nusantara di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Sabtu (25/6/2022).
"Toh, waktu di Istana kan Ibu Megawati bertemu dengan semua ketum parpol lain kan cuma belum sempat bersilaturahmi," Puan menambahkan.
Meski demikian, Puan tidak menjelaskan kapan dan di mana pertemuan dengan ketua parpol akan dilaksanakan.
Menurut dia, hanya masalah waktu untuk bertemu dengan para ketum parpol.
"Saya juga ditugaskan dengan Ibu Ketua Umum Partai sebagai Ketua DPR akan bersilaturahmi dengan semua ketum. Kemarin baru selesai rakernas sudah ada acara ini. Ini kan masalah waktu aja. Semua saya temui. Insya Allah," ujarnya.
Dia menambahkan, untuk membangun sebuah bangsa tidak bisa dilakukan secara mandiri, melainkan harus bekerja sama dan bergotong-royong.
"Untuk membangun bangsa itu nggak mungkinlah kita sendiri-sendiri, jadi kerja sama, terus kebersamaan, bergotong royong dalam membangun bangsa itu akan jadi sangat penting," tutur ketua DPR RI itu.
Sebut Ogah Koalisi dengan PKS dan Demokrat
Sebelumnya Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri tidak akan berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat di Pemilu 2024.
"Kalau dengan PKS tidak," kata Hasto ketika ditanya tentang kemungkinan PDIP bergabung dalam rencana koalisi NasDem dan PKS, di sela-sela Rakernas II PDIP Tahun 2021, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2022).
Hanya saja, Hasto tak menjelaskan apa alasan PDIP menutup kemungkinan berkoalisi dengan PKS.
Kemudian, Hasto berbicara soal peluang PDIP berkoalisi dengan Partai Demokrat. Menurut pendapat pribadinya, PDIP sangat sulit bekerja sama dengan partai yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Bertemu AHY di Masjid, Sekjen PDIP Bantah Sebagai Pertemuan Politik
"Kalau saya pribadi sebagai sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukan hal itu," ujarnya.
Berita Terkait
-
Ganjar Pranowo Bertemu AHY di Masjid, Sekjen PDIP Bantah Sebagai Pertemuan Politik
-
Masinton Pasaribu Kena Teguran dari PDIP, Ini Pernyataannya yang Dinilai Bermasalah
-
Bakal Temui Ketum Parpol Jajaki Kerja Sama Politik Jelang Pemilu 2024, Puan: Masalah Waktu Saja
-
Anies Undang Pengusaha Bakso Diduga Sindir Megawati, Apa Kata PDIP?
-
Kode-kode Megawati Soal Capres 2024, Pakar Politik UGM: Wajar Saja untuk Konsolidasi Partai
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta