Suara.com - Beberapa waktu belakangan ini pemerintah kerap mendapat kritikan publik. Termasuk kebijakan pembeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti pertalite dan solar yang harus dilakukan memakai aplikasi MyPertamina.
Banyak yang menilai kebijakan ini semakin menyulitkan masyarakat, apalagi karena tidak semua orang bisa dan mempunyai sarana-prasarana untuk mengoperasikan aplikasi di smartphone.
Di tengah huru-hara tersebut, sebuah potongan pidato Presiden Joko Widodo kembali viral di media sosial. Dalam pidato tersebut, Jokowi menilai Indonesia selama ini sulit berkembang karena terlalu banyak peraturan dan regulasi.
Jokowi mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terlalu banyak membuat peraturan.
"Negara ini sudah kebanyakan peraturan," tegas Jokowi dalam klip video yang diunggah oleh akun Instagram @ndorobei.official tersebut.
"Dan negara kita ini bukan negara peraturan dan peraturan-peraturan ini membuat kita kejerat sendiri," sambungnya, seperti dikutip Suara.com pada Sabtu (2/7/2022).
Jokowi menilai berbagai kebijakan tersebut malah membuat Indonesia menjadi tidak fleksibel, terutama dalam merespons berbagai perubahan yang terjadi. Padahal saat ini, menurut Jokowi, fleksibilitas adalah hal utama yang diperlukan untuk berkembangnya suatu negara.
"Semua negara maunya fleksibel, cepet merespons perubahan. Kita malah memperbanyak peraturan, untuk apa?" kritiknya.
Karena itulah Jokowi mendorong para bawahan dan kepala daerah agar berhenti membuat peraturan-peraturan turunan yang berpotensi menjerat bangsa ini sendiri. Termasuk peraturan yang pada akhirnya mempersulit kehidupan masyarakat itu sendiri.
Baca Juga: Bikin Haru, Tahu Bapaknya Meninggal, TNI Ini Berlari dan Menangis Brutal Saat Sampai di Rumah
"Apalagi yang meruwetkan dan membebani masyarakat, setop sudah setop," ujar Jokowi menekankan.
Pada kesempatan itu Jokowi lantas menyambung pidatonya dengan rencana pemerintah mengajukan omnibus law kepada DPR RI, lantaran pernyataan ini memang disampaikan sebelum undang-undang sapu jagat tersebut bergulir di parlemen.
Video yang sejatinya diambil sejak 2019 lalu ini belakangan kembali viral menyusul berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap kontradiktif dengan permintaan Jokowi untuk tidak membuat ruwet masyarakat.
Karena itulah, tak heran bila potongan video ini menuai banyak komentar yang didominasi sindiran.
"Bapak ini lagi mengkritik pemerintah ya .." sindir warganet.
"Jangan menyalahkan presidennya salahkan bawahannya yang seenak jidat bikin sengsara rakyat," komentar warganet lain.
Tag
Berita Terkait
-
Dampingi Presiden Jokowi ke Ukraina, Kehadiran Ibu Negara Iriana Jadi Simbol Perdamaian Dunia
-
MyPertamina Disebut Inovasi Dalam Bisnis, Kepala Kantor KPPU Kanwil V Balikpapan Manaek SM Pasaribu: Tetap Diawasi
-
Pelaku Berompi Polisi yang Tusuk Ibu dan Anak di Bekasi Ditangkap
-
Ditantang Istri untuk Belanja ke Pasar dengan Uang Rp 15 Ribu, Suami Pulang Bawa Belanjaan Tak Terduga, Publik: Cerdas
-
Cara Menunjukkan Bukti Daftar MyPertamina Tanpa HP, Cukup Kasih Kode Ini
Terpopuler
- Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
- 5 Rekomendasi Bedak Two Way Cake untuk Kondangan, Tahan Lama Seharian
- 5 Rangkaian Skincare Murah untuk Ibu Rumah Tangga Atasi Flek Hitam, Mulai Rp8 Ribuan
- 5 Rekomendasi Sepatu Lari Selain Asics Nimbus untuk Daily Trainer yang Empuk
- 5 Powder Foundation Paling Bagus untuk Pekerja, Tak Perlu Bolak-balik Touch Up
Pilihan
-
10 City Car Bekas untuk Mengatasi Selap-Selip di Kemacetan bagi Pengguna Berbudget Rp70 Juta
-
PSSI Butuh Uang Rp 500 Miliar Tiap Tahun, Dari Mana Sumber Duitnya?
-
Vinfast Limo Green Sudah Bisa Dipesan di GJAW 2025, Ini Harganya
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
Terkini
-
Wamen KP hingga Menteri Ngaku Terbantu dengan Polisi Aktif di Kementerian: Pengawasan Jadi Ketat
-
Soal Larangan Rangkap Jabatan, Publik Minta Aturan Serupa Berlaku untuk TNI hingga KPK
-
FPI Gelar Reuni 212 di Monas, Habib Rizieq Shihab Dijadwalkan Hadir
-
Studi INDEF: Netizen Dukung Putusan MK soal Larangan Rangkap Jabatan, Sinyal Publik Sudah Jenuh?
-
FPI Siap Gelar Reuni 212, Sebut Bakal Undang Presiden Prabowo hingga Anies Baswedan
-
Sekjen PDIP Hasto Lari Pagi di Pekanbaru, Tekankan Pentingnya Kesehatan dan Semangati Anak Muda
-
Menag Klaim Kesejahteraan Guru Melesat, Peserta PPG Naik 700 Persen di 2025
-
Menteri PPPA: Cegah Bullying Bukan Tugas Sekolah Saja, Keluarga Harus Turut Bergerak
-
Menteri Dikdasmen Targetkan Permen Antibullying Rampung Akhir 2025, Berlaku di Sekolah Mulai 2026
-
Polisi Tangkap Dua Pengedar Sabu di Bekasi, Simpan Paket 1 Kg dalam Bungkus Teh