Suara.com - Beberapa waktu belakangan ini pemerintah kerap mendapat kritikan publik. Termasuk kebijakan pembeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti pertalite dan solar yang harus dilakukan memakai aplikasi MyPertamina.
Banyak yang menilai kebijakan ini semakin menyulitkan masyarakat, apalagi karena tidak semua orang bisa dan mempunyai sarana-prasarana untuk mengoperasikan aplikasi di smartphone.
Di tengah huru-hara tersebut, sebuah potongan pidato Presiden Joko Widodo kembali viral di media sosial. Dalam pidato tersebut, Jokowi menilai Indonesia selama ini sulit berkembang karena terlalu banyak peraturan dan regulasi.
Jokowi mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terlalu banyak membuat peraturan.
"Negara ini sudah kebanyakan peraturan," tegas Jokowi dalam klip video yang diunggah oleh akun Instagram @ndorobei.official tersebut.
"Dan negara kita ini bukan negara peraturan dan peraturan-peraturan ini membuat kita kejerat sendiri," sambungnya, seperti dikutip Suara.com pada Sabtu (2/7/2022).
Jokowi menilai berbagai kebijakan tersebut malah membuat Indonesia menjadi tidak fleksibel, terutama dalam merespons berbagai perubahan yang terjadi. Padahal saat ini, menurut Jokowi, fleksibilitas adalah hal utama yang diperlukan untuk berkembangnya suatu negara.
"Semua negara maunya fleksibel, cepet merespons perubahan. Kita malah memperbanyak peraturan, untuk apa?" kritiknya.
Karena itulah Jokowi mendorong para bawahan dan kepala daerah agar berhenti membuat peraturan-peraturan turunan yang berpotensi menjerat bangsa ini sendiri. Termasuk peraturan yang pada akhirnya mempersulit kehidupan masyarakat itu sendiri.
Baca Juga: Bikin Haru, Tahu Bapaknya Meninggal, TNI Ini Berlari dan Menangis Brutal Saat Sampai di Rumah
"Apalagi yang meruwetkan dan membebani masyarakat, setop sudah setop," ujar Jokowi menekankan.
Pada kesempatan itu Jokowi lantas menyambung pidatonya dengan rencana pemerintah mengajukan omnibus law kepada DPR RI, lantaran pernyataan ini memang disampaikan sebelum undang-undang sapu jagat tersebut bergulir di parlemen.
Video yang sejatinya diambil sejak 2019 lalu ini belakangan kembali viral menyusul berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap kontradiktif dengan permintaan Jokowi untuk tidak membuat ruwet masyarakat.
Karena itulah, tak heran bila potongan video ini menuai banyak komentar yang didominasi sindiran.
"Bapak ini lagi mengkritik pemerintah ya .." sindir warganet.
"Jangan menyalahkan presidennya salahkan bawahannya yang seenak jidat bikin sengsara rakyat," komentar warganet lain.
Tag
Berita Terkait
-
Dampingi Presiden Jokowi ke Ukraina, Kehadiran Ibu Negara Iriana Jadi Simbol Perdamaian Dunia
-
MyPertamina Disebut Inovasi Dalam Bisnis, Kepala Kantor KPPU Kanwil V Balikpapan Manaek SM Pasaribu: Tetap Diawasi
-
Pelaku Berompi Polisi yang Tusuk Ibu dan Anak di Bekasi Ditangkap
-
Ditantang Istri untuk Belanja ke Pasar dengan Uang Rp 15 Ribu, Suami Pulang Bawa Belanjaan Tak Terduga, Publik: Cerdas
-
Cara Menunjukkan Bukti Daftar MyPertamina Tanpa HP, Cukup Kasih Kode Ini
Terpopuler
- 7 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 50 Tahun, Atasi Garis Penuaan
- 3 Link DANA Kaget Khusus Hari Ini, Langsung Cair Bernilai Rp135 Ribu
- 14 Kode Redeem FC Mobile Hari Ini 7 Oktober 2025, Gaet Rivaldo 112 Gratis
- Sosok Profesor Kampus Singapura yang Sebut Pendidikan Gibran Cuma Setara Kelas 1 SMA
- 5 Fakta Heboh Kasus Video Panas Hilda Pricillya dan Pratu Risal yang Guncang Media Sosial
Pilihan
-
Pelaku Ritel Wajib Tahu Strategi AI dari Indosat untuk Dominasi Pasar
-
Istri Thom Haye Keram Perut, Jadi Korban Perlakuan Kasar Aparat Keamanan Arab Saudi di Stadion
-
3 Rekomendasi HP 1 Jutaan Kemera Terbaik, Mudah Tapi Bisa Diandalkan
-
Kontroversi Penalti Kedua Timnas Indonesia, Analis Media Arab Saudi Soroti Wasit
-
6 Rekomendasi HP Murah Baterai Jumbo 6.000 mAh, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Semarang Siap Jadi Percontohan, TPA Jatibarang Bakal Ubah Sampah Jadi Energi Listrik
-
Ragunan Buka hingga Malam Hari, Pramono Anung: Silakan Pacaran Baik-Baik
-
Skandal Robot Trading Fahrenheit: Usai Kajari Jakbar Dicopot, Kejagung Buka Peluang Pemecatan
-
Pengacara Nadiem: Tak Ada Pertanyaan Kerugian Negara di BAP, Penetapan Tersangka Cacat Hukum
-
Skandal Haji Makin Melebar: KPK Kini Juga Bidik Korupsi Konsumsi dan Akomodasi
-
Gencarkan Gemarikan di Lembang, Anggota DPR Ini Ajak Emak-emak Jadi Duta Gizi Atasi Stunting
-
Pengakuan Korban Penyerangan Geng Motor di Tanah Abang: Kami Hanya Jualan Kopi, Bukan Cari Musuh!
-
Detik-Detik Geng Motor Bersenpi Serang Warkop di Tanah Abang, Tembak Pemilik dan Karyawan
-
Api Mengamuk di Kantor Bupati Bulukumba, 4 Mobil Dinas Jadi Arang, Ini Dugaan Penyebabnya
-
Mendagri: Inspektorat Daerah Harus Kawal Program Prioritas dan TKD