Suara.com - Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Aljufri, menjelaskan terkait dengan penokohan dirinya oleh partai agar bisa muncul ke publik jelang Pemilu 2024. Menurutnya, penokohan tersebut berbeda dengan pengusungan tokoh sebagai calon presiden atau capres.
"Penokohan itu berbeda kalau pencapresan pasti ada beberapa partai yang sepakat," kata Salim ditemui di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (12/7/2022).
Penokohan tersebut, kata Salim, pernah dilakukan PKS pada 2019 yang lalu. Kala itu memang ada 9 tokoh yang dimunculkan ke publik.
"Jadi maksud penokohan itu ya ketua majelis syuro itu harus muncul dalam kancah nasional. Hadir di di semua lini titik ya seperti tokoh-tokoh lain. Nanti dilihat dievaluasi kira-kira setelah 6 bulan Setahun ya peluangnya bagaimana," ungkapnya.
Menurutnya, PKS dan dirinya sendiri akan realitis jika penokohan tersebut tidak berdampak pada elektabilitas dan lainnya. Ia mengatakan, makna penokohan tersebut sangat banyak.
"Kalau popularitasnya masih rendah, elektabilitas masih rendah ya kami juga sadar, kita tahu kalau ke depan tidak 20 persen umpannya 79 persen ya kita lihat nanti. Kalau ke depan oh tokoh PKS layak untuk jadi wapresnya umpannya gitu bisa memenangkan ya oke juga itu perlu waktu," tuturnya.
"Jadi penokohan ini banyak makna, banyak arti dan banyak, di samping juga sosialisasi tentang lambang partai yang baru. Ini lambang partai baru kan perlu waktu dengan penokohan tadi muncul lambang partai, muncul tokoh-tokoh PKS yang di daerah. Semuanya muncul bersama-sama," sambungnya.
Penokohan
PKS mulai memberikan gebrakan memunculkan tokoh-tokoh internalnya ke publik. Meski diketahui memang kontestasi Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 masih terbilang lama.
Baca Juga: Menyongsong Pemilu 2024, Puan Maharani Mengaku Rasakan Getaran Rakyat Saat Turba
Majelis Syura PKS meminta ketuanya yakni Salim Segaf Al Jufri untuk gencar tampil di hadapan publik.
Hal itu diputuskan dalam Musyawarah Majelis Syura IV pada Rabu (30/6/2021). Musyawarah dihadiri 80 anggota Majelis Syura (forum tertinggi partai) dan dilakukan secara hibrid, daring dan luring dengan protokol kesehatan.
"Masyarakat perlu tahu bahwa PKS sebagai partai oposisi hadir di tengah penderitaan rakyat. Saatnya tokoh kunci PKS dikenal publik secara luas," kata Ketua Bidang Humas DPP PKS Ahmad Mabruri kepada wartawan, Kamis (1/7/2021).
Selain itu, dalam musyawarah tersebut juga menyoroti krisis kesehatan dan krisis keteladanan yang terjadi saat ini. Pemerintah masih kewalahan menghadapi serangan Covid-19 dan variannya.
"Belum ada langkah sistematis dan terukur. Dalam masalah hukum rakyat masih merasakan diskriminasi dan ketidakadilan penegak hukum," tuturnya.
Lebih lanjut, Mabruri mengatakan, PKS senantiasa membuka diri melalukan silahturahmi untuk kemajuan bangsa.
Berita Terkait
-
Menyongsong Pemilu 2024, Puan Maharani Mengaku Rasakan Getaran Rakyat Saat Turba
-
Asal Cocok, Partai Demokrat Terbuka Berkoalisi dengan NasDem dan PKS
-
Soal Kemesraan Gerindra - PKB, Salim Segaf PKS: Selagi Belum Deklarasi, yang Dekat Bisa Jauh dan Bubar
-
Demokrat: Usung AHY Jadi Capres Baru Sebatas Keinginan Simpatisan Bukan Resmi
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 6 Shio Ini Diramal Paling Beruntung dan Makmur Pada 11 Desember 2025, Cek Kamu Salah Satunya?
- Kode Redeem FC Mobile 10 Desember 2025: Siap Klaim Nedved dan Gems Melimpah untuk Player F2P
Pilihan
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
Terkini
-
Polisi Ungkap Pemicu Kebakaran Maut Terra Drone: Akibat Baterai 30.000 mAh Jatuh
-
18 Hari Mengungsi, Korban Banjir Pidie Jaya Butuh Tenda untuk Kembali ke Kampung Halaman
-
Perpol Baru Izinkan Polisi Aktif Isi Jabatan Sipil, Kok Berbeda dengan Putusan MK?
-
Kuasa Hukum: Banyak Pasal Dipreteli Polisi dalam Kasus Penembakan 5 Petani Bengkulu Selatan
-
Komplotan Pencuri Modus 'Pura-pura Ditabrak' Diringkus Polisi
-
Usai Mobil MBG Tabrak Puluhan Anak SD di Cilincing, Apa yang Harus Dibenahi?
-
Jeritan Pilu Pedagang Kalibata: Kios Ludes Dibakar Massa, Utang Ratusan Juta Kini Menjerat
-
Benarkah Sakit Hati Ditegur Jadi Motif Siswi SD Bunuh Ibu Kandung di Medan?
-
Dishub Ungkap Kondisi Mobil SPPG Penabrak Puluhan Siswa di Cilincing
-
Bencana Sumatera Disebut Bukan Sekadar Alam, Tapi 'Bencana Pejabat' dan Beban Bagi Prabowo