Selama dua tahun terakhir, Irene berusaha mendapatkan informasi dengan menghubungi Departemen Dalam Negeri Australia dan wakil rakyat di daerah pemilihan tempat tinggalnya.
Namun menurut data Departemen Dalam Negeri, sebanyak 305 Visa 887 telah diterbitkan selama bulan Maret dan April tahun ini.
Prosesnya 'menguras mental'
Seorang perawat yang bekerja di Palmview, Queensland, Kerry North, mengaku telah mengajukan permohonan Visa 887 sejak hampir dua tahun lalu.
Dia menyebut proses permohonan visa permanen ini "mengerikan" dan "menguras mental".
"Kami mengajukannya pada Oktober 2020 dan masih menunggu sampai sekarang," katanya kepada ABC News.
"Saya bahkan sudah menghubungi wakil rakyat setempat. Kami merasa seperti hantu yang gentayangan menunggu ketidakpastian," tuturnya.
Menurut Kerry, wakil rakyat tersebut sudah menghubunginya dan menyampaikan jawaban umum bahwa mereka hanya akan memeriksa visa yang dalam keadaan darurat.
Sebagai perawat yang telah bekerja di wilayah pedalaman, Kerry mengaku dirinya hanya "dimanfaatkan".
"Saya merasa kami hanya dimanfaatkan. Kami datang ke sini dengan keterampilan kami, bekerja seperti warga Australia, membayar pajak yang sama, tapi dibiarkan dalam ketidakpastian," katanya.
Baca Juga: Kota Leeton di Pedalaman Australia Membuka Diri untuk Pendatang dan Pencari Suaka
Padahal, dengan Visa 887, putri Kerry dapat melanjutkan kuliah di Australia dengan status sebagai mahasiswa lokal yang pembayaran uang kuliahnya sangat berbeda dengan mahasiswa internasional.
Kerry mengaku dia juga sudah menyetor uang muka pembelian tanah tapi harus melepaskannya pada bulan Desember jika visanya tidak keluar, karena sebagai orang asing akan dikenai pajak pembelian sebesar AUD$60.000.
"Jika kehilangan tanah tersebut, maka kami harus membuat keputusan untuk pindah ke negara bagian lain karena tanah di Sunshine Coast sangat mahal," ujarnya.
Menurut data Departemen Dalam Negeri, hanya 25 persen dari 887 permohonan Visa 887 yang diproses dalam waktu 18 bulan, sementara 90 persen lainnya memerlukan waktu 25 bulan.
Menambah kapasitas
Seorang juru bicara Departemen Dalam Negeri menjelaskan kepada ABC News bahwa upaya mengurangi penumpukan permohonan visa menjadi prioritas pemerintah saat ini.
"Hal ini akan mempercepat dan mendukung pemulihan ekonomi Australia, mendukung mobilitas pekerja internasional dan peluang bagi industri Australia," katanya.
Berita Terkait
-
Jaringan PMI Ilegal ke Malaysia Terbongkar, 68 Orang Berhasil Diselamatkan
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
BP Batam 'Ngebut' di 2026: Investasi Tembus Rp17,4 Triliun, Sektor Elektronik Jadi Jawara
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
Terkini
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
-
'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
-
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang
-
Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi
-
Dikaitkan dengan Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Tegaskan Tak Pernah Interaksi dengan Gus Yaqut
-
Gus Lilur Gaungkan 'Abuktor' di Muktamar NU 2026: Syarat Mutlak Pemimpin PBNU Bebas Korupsi
-
Hari Bumi: BNI Rehabilitasi 50 Hektare Mangrove di Banyuwangi, Berikan Dampak Ekonomi ke 5.000 Warga