Suara.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengungkap lebih jelas soal dugaan dana para donatur yang dikelola Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengalir ke jaringan teroris internasional, Al Qaeda.
Bamsoet mengatakan, penjelasan resmi PPATK kepada aparat penyidik dibutuhkan guna menghindari kebingungan dan persepsi di masyarakat atas kasus dugaan penyelewengan dana umat di ACT.
"Mengingat adanya indikasi-indikasi keuangan yang mencurigakan yang ditemukan dari data aliran keuangan lembaga ACT, sudah ditemukan oleh PPATK sejak 2014," kata Bamsoet, Kamis (14/7/2022).
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas aliran dana ACT, nantinya PPATK diharapkan dapat memberikan dukungan data-data terhadap Polri maupun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dengan begitu Polri atau BNPT dapat menindaklanjuti indikasi aliran dana ke terorisme dari ACT.
"Dapat segera ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi secara mendalam. Hal ini guna menelusuri dan mengungkap dugaan transaksi untuk individu ataupun organisasi yang terlibat terorisme," kata Bamsoet.
Dugaan Dana ACT Mengalir Ke Al-Qaeda
PPATK juga menemukan adanya aliran dana yang sampai ke jaringan teroris internasional, Al Qaeda.
Melalui temuan database PPATK, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut bahwa adanya indikasi uang dari ACT yang diterima oleh anggota Al-Qaeda yang pernah ditangkap pihak keamanan Turki.
Sementara itu, pendiri ACT Ahyudin melalui pengacaranya Teuku Pupun Zulkifli menbantah dugaan adanya aliran dana ke jaringan teroris.
Baca Juga: Dicecar Polisi Selama 4 Hari, Pendiri ACT Bela Diri: Tak Ada Penyelewengan Dana Umat
Pupun menyatakan dugaan dana ACT mengalir ke Al Qaeda sebagai fitnah.
"Ohh tidak ada itu, itu semua fitnah itu. Itu semua tidak ada itu yang pada Al Qaeda, karena yayasan ini tidak ada afiliasi dengan teroris semua dalam bentuk kemanusiaan itu semua fitnah," ujar Pupun.
Berita Terkait
-
Dicecar Polisi Selama 4 Hari, Pendiri ACT Bela Diri: Tak Ada Penyelewengan Dana Umat
-
Bamsoet: Produksi Komponen Lokal Percepat Transisi ke Kendaraan Listrik
-
Pihak Yayasan ACT Bantah Bakal PHK 1.000 Lebih Karyawannya
-
Legislator Wanti-wanti ACT Ikuti Aturan dan Penuhi Hak 1.000 Karyawan, Jika Lakukan PHK Massal Imbas Kasus Dana Umat
-
Ketua MPR Ajak Masyarakat Mengambil Hikmah Kasus Penembakan Bharada E: Jangan Berlebihan Menjustifikasi
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Bobol BPJS Rp21,7 Miliar Pakai Klaim Fiktif, Kejati DKI Tangkap Tersangka berinisial RAS
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo