Suara.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengungkap lebih jelas soal dugaan dana para donatur yang dikelola Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengalir ke jaringan teroris internasional, Al Qaeda.
Bamsoet mengatakan, penjelasan resmi PPATK kepada aparat penyidik dibutuhkan guna menghindari kebingungan dan persepsi di masyarakat atas kasus dugaan penyelewengan dana umat di ACT.
"Mengingat adanya indikasi-indikasi keuangan yang mencurigakan yang ditemukan dari data aliran keuangan lembaga ACT, sudah ditemukan oleh PPATK sejak 2014," kata Bamsoet, Kamis (14/7/2022).
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas aliran dana ACT, nantinya PPATK diharapkan dapat memberikan dukungan data-data terhadap Polri maupun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dengan begitu Polri atau BNPT dapat menindaklanjuti indikasi aliran dana ke terorisme dari ACT.
"Dapat segera ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi secara mendalam. Hal ini guna menelusuri dan mengungkap dugaan transaksi untuk individu ataupun organisasi yang terlibat terorisme," kata Bamsoet.
Dugaan Dana ACT Mengalir Ke Al-Qaeda
PPATK juga menemukan adanya aliran dana yang sampai ke jaringan teroris internasional, Al Qaeda.
Melalui temuan database PPATK, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut bahwa adanya indikasi uang dari ACT yang diterima oleh anggota Al-Qaeda yang pernah ditangkap pihak keamanan Turki.
Sementara itu, pendiri ACT Ahyudin melalui pengacaranya Teuku Pupun Zulkifli menbantah dugaan adanya aliran dana ke jaringan teroris.
Baca Juga: Dicecar Polisi Selama 4 Hari, Pendiri ACT Bela Diri: Tak Ada Penyelewengan Dana Umat
Pupun menyatakan dugaan dana ACT mengalir ke Al Qaeda sebagai fitnah.
"Ohh tidak ada itu, itu semua fitnah itu. Itu semua tidak ada itu yang pada Al Qaeda, karena yayasan ini tidak ada afiliasi dengan teroris semua dalam bentuk kemanusiaan itu semua fitnah," ujar Pupun.
Berita Terkait
-
Dicecar Polisi Selama 4 Hari, Pendiri ACT Bela Diri: Tak Ada Penyelewengan Dana Umat
-
Bamsoet: Produksi Komponen Lokal Percepat Transisi ke Kendaraan Listrik
-
Pihak Yayasan ACT Bantah Bakal PHK 1.000 Lebih Karyawannya
-
Legislator Wanti-wanti ACT Ikuti Aturan dan Penuhi Hak 1.000 Karyawan, Jika Lakukan PHK Massal Imbas Kasus Dana Umat
-
Ketua MPR Ajak Masyarakat Mengambil Hikmah Kasus Penembakan Bharada E: Jangan Berlebihan Menjustifikasi
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan