Suara.com - Harga pangan dunia kemungkinan naik hingga 20 persen. Bahkan di tahun 2022 ini keadaan global akan semakin memburuk. Salah satunya karena dampak COVID-19.
Hal itu katakan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam High Level Seminar G20 Indonesia 2022 di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat.
Saat ini seluruh dunia menyaksikan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam kelaparan global. Perang di Ukraina dan memburuknya pembatasan ekspor memperparah dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan ketidaksesuaian permintaan pasokan dan gangguan pasokan, yang mendorong harga pangan ke level tertinggi.
"Harga pangan dunia melonjak hampir 13 persen pada bulan Maret 2022. Ini juga mencapai level tertinggi baru dan kemungkinan akan naik lebih jauh," kata Sri Mulyani.
Tantangan terhadap ekonomi global, sambung dia, kemungkinan akan terus berlanjut sehingga harga pangan tetap tinggi di masa mendatang.
"Situasi saat ini pada tahun 2022 diproyeksikan akan semakin memburuk dan ini bukan kabar baik bagi kita semua," ungkap dia.
Sri Mulyani mengungkapkan COVID-19 yang belum terselesaikan serta yang sedang berlangsung di Ukraina kemungkinan akan memperburuk kerawanan pangan akut di tahun 2022 yang sudah parah.
Selain itu, krisis pupuk yang mengancam juga berpotensi memperburuk dan memperpanjang krisis pangan, bahkan hingga 2023 dan seterusnya.
Dengan begitu, ada urgensi dimana krisis pangan harus ditangani.
Baca Juga: Hadapi Gejolak Kenaikan Harga Pangan Global, Pemerintah Optimalisasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
Pengerahan semua mekanisme pembiayaan yang tersedia segera, menurut Bendahara Negara tersebut, diperlukan untuk menyelamatkan nyawa dan memperkuat stabilitas finansial dan sosial. Hal ini nyata dan mendesak, terutama bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan negara berkembang.
"Kebijakan ekonomi makro yang baik dipandang masih perlu untuk dipertahankan," ucap Sri Mulyani.
Dalam G20, kata dia, pembahasan ketahanan pangan dan krisis pangan bukanlah hal baru. Selama diskusi di Presidensi Indonesia, para anggota G20, telah mengidentifikasi kebutuhan mendesak untuk G20, serta mengambil langkah nyata dan kerja sama dengan organisasi internasional untuk mengatasi ketahanan pangan, terutama untuk negara yang membutuhkan.
Indonesia sebagai Presidensi G20 mendesak tindakan nyata untuk mengatasi kerawanan pangan yang meningkat dan tantangan terkait. (Antara)
Berita Terkait
-
Kasus TBC di Jakarta Capai 49 Ribu, Wamenkes: Kematian Akibat TBC Lebih Tinggi dari Covid-19
-
BI: Waspadai Inflasi Akhir Tahun, Harga Pangan Mulai Melonjak
-
Sebut Kejagung Layak Tetapkan Sri Mulyani Tersangka, OC Kaligis: Masa Anak Buah yang Dikorbankan?
-
Intervensi Kemenkeu di Kasus Rp349 T? Mahfud MD Desak Menkeu Purbaya Bertindak Tegas!
-
Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Sri Mulyani: Sebut Eks Menkeu 'Terlalu Protektif' ke Pegawai Bermasalah
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
- Besok Bakal Hoki! Ini 6 Shio yang Dapat Keberuntungan pada 13 November 2025
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
Terkini
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta
-
Rp500 T Subsidi Bansos Meleset, Gus Ipul Akui Hampir Separuh Penerima Bantuan Salah Sasaran