Suara.com - Harga pangan dunia kemungkinan naik hingga 20 persen. Bahkan di tahun 2022 ini keadaan global akan semakin memburuk. Salah satunya karena dampak COVID-19.
Hal itu katakan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam High Level Seminar G20 Indonesia 2022 di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat.
Saat ini seluruh dunia menyaksikan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam kelaparan global. Perang di Ukraina dan memburuknya pembatasan ekspor memperparah dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan ketidaksesuaian permintaan pasokan dan gangguan pasokan, yang mendorong harga pangan ke level tertinggi.
"Harga pangan dunia melonjak hampir 13 persen pada bulan Maret 2022. Ini juga mencapai level tertinggi baru dan kemungkinan akan naik lebih jauh," kata Sri Mulyani.
Tantangan terhadap ekonomi global, sambung dia, kemungkinan akan terus berlanjut sehingga harga pangan tetap tinggi di masa mendatang.
"Situasi saat ini pada tahun 2022 diproyeksikan akan semakin memburuk dan ini bukan kabar baik bagi kita semua," ungkap dia.
Sri Mulyani mengungkapkan COVID-19 yang belum terselesaikan serta yang sedang berlangsung di Ukraina kemungkinan akan memperburuk kerawanan pangan akut di tahun 2022 yang sudah parah.
Selain itu, krisis pupuk yang mengancam juga berpotensi memperburuk dan memperpanjang krisis pangan, bahkan hingga 2023 dan seterusnya.
Dengan begitu, ada urgensi dimana krisis pangan harus ditangani.
Baca Juga: Hadapi Gejolak Kenaikan Harga Pangan Global, Pemerintah Optimalisasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
Pengerahan semua mekanisme pembiayaan yang tersedia segera, menurut Bendahara Negara tersebut, diperlukan untuk menyelamatkan nyawa dan memperkuat stabilitas finansial dan sosial. Hal ini nyata dan mendesak, terutama bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan negara berkembang.
"Kebijakan ekonomi makro yang baik dipandang masih perlu untuk dipertahankan," ucap Sri Mulyani.
Dalam G20, kata dia, pembahasan ketahanan pangan dan krisis pangan bukanlah hal baru. Selama diskusi di Presidensi Indonesia, para anggota G20, telah mengidentifikasi kebutuhan mendesak untuk G20, serta mengambil langkah nyata dan kerja sama dengan organisasi internasional untuk mengatasi ketahanan pangan, terutama untuk negara yang membutuhkan.
Indonesia sebagai Presidensi G20 mendesak tindakan nyata untuk mengatasi kerawanan pangan yang meningkat dan tantangan terkait. (Antara)
Berita Terkait
-
Pemerintah Akui Harga Cabai Rawit Masih Tinggi di Nataru, Tembus Rp 60.000 per Kg
-
Update Harga Pangan 29 Desember: Bawang, Cabai, Hingga Beras Kompak Turun
-
Panel BPN Catat Harga Pangan Turun, Cabai dan Beras Ikut Terkoreksi
-
Harga Pangan Nasional Kompak Turun Usai Natal, Cabai hingga Bawang Merah Merosot Tajam
-
Program MBG: Bukan Pemicu Inflasi, Justru Jadi Mesin Ekonomi Rakyat
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Mensesneg: 24 Perusahaan Pemegang HPH dan HTI Diaudit Kementerian Kehutanan
-
Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Perayaan Malam Tahun Baru 2026, Pemprov DKI Lakukan Ini
-
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Lebih 'Merdeka' di Balai Kota, Pramono Anung Blak-blakan: Jujur, Enak Jadi Gubernur
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus Eiger
-
AMAN Catat Konflik 202 Ribu Hektare Wilayah Adat Bengkulu Sepanjang 2025
-
Harapan Publik Tinggi, KPK Tegaskan Penghentian Kasus Aswad Sulaiman Berbasis Alat Bukti
-
Rentetan Kecelakaan Kerja di Galangan PT ASL Shipyard Kembali Terjadi, Polisi Turun Tangan