Suara.com - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Minggu (17/7/2022) secara mendadak memecat kepala dinas keamanan dalam negeri SBU Ivan Bakanov dan Jaksa Agung Iryna Venediktova.
Dia menyebut puluhan kasus persekongkolan pejabat di instansi mereka dengan Rusia sebagai alasan pemecatan.
Pemecatan Bakanov, sahabat Zelenskyy sejak kecil, dan Venediktova, yang berperan penting dalam penuntutan atas kejahatan perang Rusia, diumumkan lewat perintah eksekutif di situs web presiden.
Keputusan itu menjadi penyingkiran politik terbesar di Ukraina sejak diinvasi oleh Rusia pada 24 Februari.
Lewat unggahan di Telegram, Zelenskyy mengatakan, dia telah memecat kedua pejabat tinggi itu karena banyak pejabat di kantor mereka telah bersekongkol dengan Rusia.
Masalah itu juga merembet ke instansi-instansi lain, katanya.
Dia mengatakan 651 kasus dugaan pengkhianatan dan persekongkolan yang melibatkan pejabat kejaksaan dan penegak hukum telah diselidiki.
Lebih dari 60 pejabat di bawah Bakanov dan Venediktova kini bertindak melawan Ukraina di wilayah-wilayah yang dikuasai Rusia, katanya.
Banyaknya kasus pengkhianatan menunjukkan bahwa Ukraina sedang menghadapi infiltrasi Rusia di tengah perjuangan melawan invasi dari negara tetangganya itu.
Baca Juga: 40 Orang Tewas 3 Hari Terakhir, Ukraina Sebut Rusia Persiapkan Langkah Serangan Berikutnya
"Rangkaian kejahatan yang menentang fondasi keamanan nasional negara ini… menimbulkan pertanyaan sangat serius bagi para pemimpin terkait," kata Zelenskyy.
"Setiap pertanyaan itu akan menerima jawaban yang pantas," kata dia.
Pasukan Rusia telah merebut daerah-daerah utama di wilayah selatan dan timur Ukraina selama invasi. Ribuan nyawa melayang, jutaan orang terusir dan kota-kota hancur oleh perang.
Belum jelas bagaimana wilayah Kherson di selatan begitu cepat jatuh ke tangan Rusia, kontras dengan perlawanan sengit di sekitar ibu kota Kiev yang memaksa Rusia mengalihkan serangannya ke wilayah industri Donbas di timur.
Dalam pidato hariannya, Zelenskyy menyinggung penangkapan mantan kepala SBU yang mengawasi wilayah Krimea atas dugaan pengkhianatan.
Semenanjung yang dicaplok Rusia pada 2014 itu masih dianggap oleh Kiev dan sekutu Baratnya sebagai bagian dari Ukraina.
Berita Terkait
-
Airlangga Hartarto Sebut Dunia Berharap kepada Indonesia, Untuk Atasi Persoalan Krisis Global dan Perang di Ukraina
-
40 Orang Tewas 3 Hari Terakhir, Ukraina Sebut Rusia Persiapkan Langkah Serangan Berikutnya
-
Pesawat Kargo Ukraina Angkut 8 Penumpang Jatuh di Yunani, Pilot Sempat Minta Pendaratan Darurat
-
Boom! Pesawat Kargo Ukraina Jatuh Di Yunani
-
Pesawat Kargo Ukraina Jatuh di Yunani, Terbakar Sebelum Menghantam Tanah
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Berapa Harga Mobil Bekas Toyota Yaris 2011? Kini Sudah di Bawah 90 Juta, Segini Pajaknya
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
Pilihan
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
Terkini
-
Mendagri: Pemerintah Siapkan Bantuan Renovasi dan Hunian bagi Warga Terdampak Bencana Sumatra
-
Kemendagri Kirim 1.054 Praja IPDN ke Aceh untuk Pulihkan Desa Terdampak Bencana
-
Profil Amal Said, Dosen Viral Ludahi Pegawai Kasir Terancam Dipenjara
-
Bundaran HI Siap Sambut Tahun Baru 2026, Panggung Hampir Selesai
-
Begini Kata Hasto Soal Sejumlah Ketua DPD PDIP Masih Rangkap Jabatan di Partai
-
Kecelakaan Beruntun di Tol Dalam Kota, Arus Arah Slipi Macet Panjang hingga 4 Kilometer!
-
Bukti Kehadiran Negara, Kemen PU Turun Langsung Bersihkan Pesantren Darul Mukhlisin
-
Waketum PAN Sebut Pilkada Lewat DPRD Layak Dipertimbangkan: Bisa Tekan Politik Uang dan Dinasti
-
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Singgung Sila ke-4: Pilkada Lewat DPRD Layak Dikaji dan Konstitusional
-
KPK Sebut Penyidikan Kasus Haji Segera Rampung, Bagaimana Nasib Gus Yaqut hingga Bos Maktour?