- Pertemuan Presiden pada 10 Februari dengan lima pengusaha besar diduga bukan inisiatif Istana.
- Pengusaha menemui Presiden karena khawatir meningkatnya tuntutan publik soal kedaulatan sumber daya alam.
- Gerakan sipil menuntut negara mengambil alih pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat konstitusi negara.
Suara.com - Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan lima pengusaha besar pada 10 Februari lalu diduga bukan atas inisiatif pihak Istana.
Aktivis hukum Ahmad Khozinudin menyebut bahwa para pengusaha tersebutlah yang berinisiatif menemui Presiden karena merasa khawatir dengan meningkatnya tuntutan publik terkait kedaulatan sumber daya alam (SDA).
Di saat itu Ahmad Khozinudin membandingkan pertemuan tersebut dengan undangan Presiden kepada para aktivis sebelumnya.
“Saya melihat ada beberapa parameter ya, bahwa pertemuan itu bukan inisiatif Prabowo. Berbeda dengan undangan para aktivis itu jelas. Misalkan Abraham Samad itu undangan langsung dari Kemenhan, dari Menhan lah khususnya,” ujar Ahmad Khozinudin dikutip dari kanal Youtube Forum Keadilan TV pada Jumat (13/2/2026).
Ahmad Khozinudin menduga, inisiatif pertemuan tersebut muncul seiring dengan menguatnya gerakan sipil, seperti yang dideklarasikan di Gedung Joang, yang menuntut agar negara mengambil alih penuh pengelolaan SDA sesuai amanat konstitusi.
“Narasi yang saya peroleh bahwa itu atas keinginan mereka untuk ketemu, lalu saya kaitkan apakah ini meningkatkan seiring dengan meningkatnya kekhawatiran mereka atas kesadaran rakyat bahwa memang SDA ini harus dikelola oleh negara jangan dikuasai mereka,” kata dia.
Menurut Ahmad, kelompok pengusaha besar ini mulai gerah dengan desakan agar konsesi-konsesi tambang, hutan, dan sawit dikembalikan fungsinya untuk pemasukan APBN, bukan sekadar memperkaya segelintir orang.
Dirinya juga menyoroti kegagalan transisi dari rezim Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang seharusnya memberikan prioritas kepada BUMN.
Ia menilai, pada kenyataannya, perusahaan swasta besar masih mendominasi dengan berbagai dalih, seperti ketidaksiapan anggaran atau profesionalisme BUMN.
Baca Juga: Perempuan Mahardhika: Semakin RUU PPRT Tak Disahkan, Banyak Pekerja Rumah Tangga Mengalami Kekerasan
Secara spesifik, ia menyentil nama Boy Thohir dari Adaro Group terkait kekayaan yang dihasilkan dari batubara.
“Ujung-ujungnya balik lagi dikelola kalau itu yang punya Adaro grup. Grup-grup yang mereka selama ini sudah menikmati kayak Boy Tohirr itu kan sudah kaya raya dari tambang Batu bara, memang pernah ada nanam batu bara, satu biji aja batu bara enggak kan?” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa sesuai Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, kekayaan alam harus digunakan untuk seluruh rakyat.
“Itu untuk seluruh rakyat bukan hanya bikin kaya raya aja,” pungkasnya.
Reporter: Tsabita Aulia
Berita Terkait
-
Prabowo Ngaku Dapat Laporan: Kemiskinan hingga Pengangguran di Daerah Menurun
-
Kelakar Prabowo Jawab Tuduhan Otoriter: Jangan-jangan Rakyat Ingin Itu Sedikit untuk Lawan Koruptor
-
Kecaman Prabowo ke Pengusaha: Kalian Sudah Kaya, Tolong Patuhi Aturan!
-
Prabowo Tegaskan Berani Ambil Abolisi dan Amnesti: Hukum Jangan Jadi Alat Politik
Terpopuler
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- Film Pesta Babi Bercerita tentang Apa? Ini Sinopsis dan Maknanya
- Bantah Kepung Rumah dan Sandera Anak Ahmad Bahar, GRIB Jaya: Kami Datang Persuasif Mau Tabayun!
- Koperasi Merah Putih Viral, Terekam Ambil Stok dari Gudang Indomaret
- Dompet Penarik Rejeki Warna Apa? Ini Pilihan agar Kamu Beruntung sesuai Shio dan Feng Shui
Pilihan
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
Terkini
-
Suara Lantang di Depan Kantor Komnas HAM: Perempuan RI Menolak Lupa pada Luka Sejarah Kelam Bangsa
-
Film Pesta Babi Viral, Haedar Nashir Wanti-wanti soal Dominasi Politik di Papua
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
APJII: Penetrasi Internet Indonesia 2026 Capai 81,72 Persen, Jawa Masih Mendominasi
-
RS Sumber Waras Bantah Rawat Selebgram Ansy Jan De Vries usai Diduga jadi Korban Begal
-
Pemindahan Ibu Kota Negara Masih Tunggu Keppres, Pakar Desak Pemerintah Segera Tetapkan Arah Jelas
-
Kondisi Masih Rawan, Pemerintah Terus Siaga Soal WNI Ditahan Israel
-
Imigrasi Palopo Terapkan 90 Persen Layanan Digital, Pemohon Paspor Makin Dimudahkan
-
Usai dari DPR, Prabowo Dijadwalkan Hadir ke Pameran Pengusaha Minyak
-
Ahmad Bahar Tegaskan Damai dengan GRIB Jaya Tak Berlaku untuk Kasus Putrinya