- Pertemuan Presiden pada 10 Februari dengan lima pengusaha besar diduga bukan inisiatif Istana.
- Pengusaha menemui Presiden karena khawatir meningkatnya tuntutan publik soal kedaulatan sumber daya alam.
- Gerakan sipil menuntut negara mengambil alih pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat konstitusi negara.
Suara.com - Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan lima pengusaha besar pada 10 Februari lalu diduga bukan atas inisiatif pihak Istana.
Aktivis hukum Ahmad Khozinudin menyebut bahwa para pengusaha tersebutlah yang berinisiatif menemui Presiden karena merasa khawatir dengan meningkatnya tuntutan publik terkait kedaulatan sumber daya alam (SDA).
Di saat itu Ahmad Khozinudin membandingkan pertemuan tersebut dengan undangan Presiden kepada para aktivis sebelumnya.
“Saya melihat ada beberapa parameter ya, bahwa pertemuan itu bukan inisiatif Prabowo. Berbeda dengan undangan para aktivis itu jelas. Misalkan Abraham Samad itu undangan langsung dari Kemenhan, dari Menhan lah khususnya,” ujar Ahmad Khozinudin dikutip dari kanal Youtube Forum Keadilan TV pada Jumat (13/2/2026).
Ahmad Khozinudin menduga, inisiatif pertemuan tersebut muncul seiring dengan menguatnya gerakan sipil, seperti yang dideklarasikan di Gedung Joang, yang menuntut agar negara mengambil alih penuh pengelolaan SDA sesuai amanat konstitusi.
“Narasi yang saya peroleh bahwa itu atas keinginan mereka untuk ketemu, lalu saya kaitkan apakah ini meningkatkan seiring dengan meningkatnya kekhawatiran mereka atas kesadaran rakyat bahwa memang SDA ini harus dikelola oleh negara jangan dikuasai mereka,” kata dia.
Menurut Ahmad, kelompok pengusaha besar ini mulai gerah dengan desakan agar konsesi-konsesi tambang, hutan, dan sawit dikembalikan fungsinya untuk pemasukan APBN, bukan sekadar memperkaya segelintir orang.
Dirinya juga menyoroti kegagalan transisi dari rezim Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang seharusnya memberikan prioritas kepada BUMN.
Ia menilai, pada kenyataannya, perusahaan swasta besar masih mendominasi dengan berbagai dalih, seperti ketidaksiapan anggaran atau profesionalisme BUMN.
Baca Juga: Perempuan Mahardhika: Semakin RUU PPRT Tak Disahkan, Banyak Pekerja Rumah Tangga Mengalami Kekerasan
Secara spesifik, ia menyentil nama Boy Thohir dari Adaro Group terkait kekayaan yang dihasilkan dari batubara.
“Ujung-ujungnya balik lagi dikelola kalau itu yang punya Adaro grup. Grup-grup yang mereka selama ini sudah menikmati kayak Boy Tohirr itu kan sudah kaya raya dari tambang Batu bara, memang pernah ada nanam batu bara, satu biji aja batu bara enggak kan?” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa sesuai Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, kekayaan alam harus digunakan untuk seluruh rakyat.
“Itu untuk seluruh rakyat bukan hanya bikin kaya raya aja,” pungkasnya.
Reporter: Tsabita Aulia
Berita Terkait
-
Prabowo Ngaku Dapat Laporan: Kemiskinan hingga Pengangguran di Daerah Menurun
-
Kelakar Prabowo Jawab Tuduhan Otoriter: Jangan-jangan Rakyat Ingin Itu Sedikit untuk Lawan Koruptor
-
Kecaman Prabowo ke Pengusaha: Kalian Sudah Kaya, Tolong Patuhi Aturan!
-
Prabowo Tegaskan Berani Ambil Abolisi dan Amnesti: Hukum Jangan Jadi Alat Politik
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Pemkot Depok Usul Lima Rute Baru Transjabodetabek
-
DPR MInta Usut Tuntas Dugaan Penyekapan Perempuan oleh Oknum Polisi di Jawa Tengah
-
Penyusunan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal Jateng Perlu Dipercepat
-
Pengungsi WNA di Setiabudi, Pramono Anung Akan Tertibkan Fasilitas Publik yang Disalahgunakan
-
KPK Dalami Keterangan Bupati Kuansing soal Dugaan Amplop untuk Menhut Raja Juli
-
3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
-
KPK Sita Uang Rp1,22 Miliar Valas hingga 55 Kg Logam Diduga Platinum
-
Hadiri Pelantikan Srikandi Jaga Desa, Hashim Djojohadikusumo Tekankan Pentingnya Peran Perempuan
-
Kenakan Rompi Oranye KPK, Bupati Langkat Syah Afandin Bantah Sudah Tahu Ada OTT
-
KPK Ungkap Kronologi Penemuan Uang Rp100 Juta di Bawah Jok Mobil dalam OTT Bupati Langkat