Namun Ketua Asosiasi Medis Australia (AMA) Dr Omar Khorshid berpendapat seharusnya pembayaran COVID itu tidak pernah berhenti.
Menurut dia, pemerintahan ini mendapatkan pelajaran baru tentang pentingnya untuk tetap berhubungan dengan para ahli dan pihak lain yang memberikan masukan, bukan hanya mendengarkan birokrat yang melihat pembayaran itu sebagai pemborosan.
Pemimpin Oposisi, Sussan Ley, menuduh PM Albanese telah "diseret secara paksa" untuk menggelar rapat kabinet nasional bersama para menteri federal dan pemimpin negara bagian.
"Tentu saja kami menyambut baik kembalinya pembayaran COVID, tapi ini sudah berjalan dua minggu setelah terhenti," katanya kepada ABC News.
"Anthony Albanese perlu meminta maaf kepada setiap pekerja lepas yang mengalami tekanan akibat hal ini," ujarnya.
Tunjangan lainnya
Rapat kabinet nasional akan terus digelar setiap dua hingga tiga minggu sampai akhir September, karena menurut perkiraan para kesehatan, gelombang infeksi COVID saat ini akan mencapai puncaknya pada Agustus.
Selain pembayaran COVID untuk pekerja lepas, pemerintah federal juga akan mengembalikan skema pembayaran krisis darurat bagi penerima tunjangan generasi muda serta mereka yang mengalami kesulitan keuangan parah hingga akhir September.
Selain itu, pemerintah akan memperkenalkan item baru yang akan dicakup oleh asuransi kesehatan Medicare, termasuk untuk konsultasi panjang yang memungkinkan dokter meresepkan antivirus COVID-19 hingga akhir Oktober.
Sebelumnya, biaya layanan kesehatan jarak jauh (telehealth) yang didanai Medicare juga telah berakhir bulan lalu.
Baca Juga: PM Australia Anthony Albanese Pertimbangkan Undangan Presiden Ukraina
Ketua Royal Australian College of General Practitioners (RACGP) Profesor Karen Price menilai item baru yang akan ditanggung Medicare hanyalah "penangguhan hukuman sementara."
"Saya akan terus menyatakan bahwa konsultasi telehealth yang lebih lama melalui telepon harus menjadi bagian permanen dari sistem telehealth kita," kata Profesor Price.
"Tidak boleh ada pasien yang terlupakan terutama di luar wilayah perkotaan," ujarnya.
Anjuran penggunaan masker
Para pemimpin pemerintahan ini setuju untuk memberikan pesan kesehatan yang konsisten di setiap yurisdiksi, yaitu menganjurkan warga Australia untuk memakai masker di dalam ruangan meski tidak mewajibkannya.
Ketua AMA Dr Khorshid mengatakan jika kondisinya sampai mengharuskan kembali penggunaan masker demi memperlambat penyebaran virus, maka pemerintah harus mengambil keputusan seperti itu.
Namun pemerintah federal tetap kukuh pada keputusannya untuk menghentikan penyediakan tes antigen cepat (RAT) gratis untuk pemegang kartu konsesi, dengan alasan bahwa saat ini tidak terjadi lagi kekurangan stok RAT di seluruh Australia.
Berita Terkait
-
Jaringan PMI Ilegal ke Malaysia Terbongkar, 68 Orang Berhasil Diselamatkan
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
BP Batam 'Ngebut' di 2026: Investasi Tembus Rp17,4 Triliun, Sektor Elektronik Jadi Jawara
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
Terkini
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
-
'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
-
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang
-
Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi
-
Dikaitkan dengan Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Tegaskan Tak Pernah Interaksi dengan Gus Yaqut
-
Gus Lilur Gaungkan 'Abuktor' di Muktamar NU 2026: Syarat Mutlak Pemimpin PBNU Bebas Korupsi
-
Hari Bumi: BNI Rehabilitasi 50 Hektare Mangrove di Banyuwangi, Berikan Dampak Ekonomi ke 5.000 Warga