Suara.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan tingkat transmisi atau penularan COVID-19 di DKI Jakarta sudah mencapai level 3, sementara transmisi secara keseluruhan untuk Indonesia masih di level 1.
“Secara keseluruhan Indonesia tingkat transmisi kita untuk standar WHO (Badan Kesehatan Dunia) masih ada di level 1, tapi beberapa provinsi seperti DKI Jakarta udah ada di level 3,” kata dia di kantor Presiden, Jakarta, hari ini, usai rapat terbatas evaluasi PPKM.
Provinsi lainnya yang mencatatkan tingkat transmisi COVID-19 di atas 1, kata dia, Banten di level 2.
Tingkat transmisi komunitas atau community transmission adalah level penularan COVID-19 yang terjadi dalam suatu lingkungan tertentu dan sudah menyebar ke masyarakat.
Menurut Budi, meskipun tingkat transmisi di Jakarta cukup tinggi, hospitalisasi pasien COVID-19 dan kefatalan masih sangat rendah di bawah WHO.
“Dan perlu kami sampaikan secara persentase, yang meninggal paling tinggi adalah orang yang belum divaksin atau yang divaksin baru satu kali, sedangkan yang sudah vaksin dua kali jauh menurun persentase fatalitasnya,” ujarnya.
Di samping itu, persentase tingkat kefatalan atau kematian dari pasien terpapar COVID-19 yang sudah mendapat vaksin penguat juga rendah. Karena itu, dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk meningkatkan cakupan vaksinasi penguat ke masyarakat.
“Presiden beri arahan agar vaksinasi 'booster' (penguat) itu dipercepat. Beberapa kegiatan masyarakat akan kita minta diwajibkan vaksinasi 'booster' dengan tujuan melindungi masyarakat kalau terkena jangan sampai masuk rumah sakit dan jangan sampai wafat,” kata dia.
Dalam rapat terbatas Senin ini, Menkes Budi Gunadi Sadikin melaporkan kepada Presiden Jokowi bahwa kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia terus terjadi.
Baca Juga: Pemerintah: PPKM Seluruh Wilayah Masih Level 1, Hanya Sorong yang Level 2
"Indonesia mirip dengan India di mana kenaikannya tidak cepat tapi perlahan naik terus dan kita belum melihat puncaknya mencapai dengan cepat seperti yang terjadi di negara negara lain," ujar dia. [Antara]
Berita Terkait
-
Korupsi Wastafel Rp43,59 Miliar saat Pagebluk Covid-19, SMY Ditahan Polisi
-
Katanya Ekonomi Tumbuh 5,12 Persen, Kok BI Pakai Skema saat Covid-19 demi Biayai Program Pemerintah?
-
Alarm Kemanusiaan: 20 Anak di Sumenep Meninggal Akibat Campak, Menkes Turun Tangan
-
Waspada! Menkes Sebut Campak 18 Kali Lebih Menular dari COVID-19, KLB Mengancam Sejumlah Wilayah
-
Antrean Panjang, Menkes Targetkan 2027 Seluruh Provinsi Bisa Operasi Bypass Jantung
Terpopuler
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Kopi & Matcha: Gaya Hidup Modern dengan Sentuhan Promo Spesial
- Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
Terkini
-
Dasco: Belum Ada Surat Presiden Prabowo soal Pergantian Kapolri
-
Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
-
Tim Pencari Fakta Dibentuk: LNHAM Siap Bongkar Borok Kekerasan Aparat di Kerusuhan Agustus
-
BMKG Warning! Cuaca Ekstrem Ancam Indonesia Sepekan ke Depan, Waspada Hujan Lebat
-
Inisiatif Ungkap Fakta Kerusuhan Agustus; 6 Lembaga HAM 'Gerak Duluan', Bentuk Tim Independen
-
DPR 'Angkat Tangan', Sarankan Presiden Prabowo Pimpin Langsung Reformasi Polri
-
KPK Tindak Lanjuti Laporan Soal Dugaan Anggaran Ganda dan Konflik Kepentingan Gus Yaqut
-
Usai Serangan Israel, Prabowo Terbang ke Qatar Jalani Misi Solidaritas
-
Kenapa Ustaz Khalid Basalamah Ubah Visa Haji Furoda Jadi Khusus? KPK Dalami Jual Beli Kuota
-
Komisi III DPR Dukung Rencana Prabowo Bentuk Tim Reformasi Polri