Suara.com - Baru-baru ini ramai isu aplikasi WhatsApp, Twitter, Instagram, Google dan beberapa lainnya akan diblokir oleh pemerintah karena belum daftar PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik). Lalu bagaimana cara daftar PSE Kominfo?
Pemblokiran tersebut akan dilakukan oleh Kominfo apabila pengelola bisnis tidak mendaftarkan PSE paling lambat 20 Juli 2022. Untuk itu, berikut cara daftar PSE Kominfo yang perlu anda ketahui.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memperingatkan agar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk mendaftarkan bisnisnya. Batas waktu pendaftaran PSE untuk lingkup privat ini akan berakhir pada besok, 20 Juli 2022.
Pendaftaran PSE dapat dilakukan secara online melalui Online Single Submission Risk Base Approach (RSS RBA) Kominfo. Apabila PSE belum melakukan pendaftaran hingga 20 Juli 2022, maka Kominfo akan memberikan teguran hingga pemutusan akses atau blokir.
PSE telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2021 atas Perubahan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
Kategori PSE yang Diharuskan Mendaftar
Dilansir dari laman https://aptika.kominfo.go.id/. Ada enam kategori PSE lingkup privat yang wajib untuk melakukan pendaftaran antara lain sebagai berikut.
- Menyediakan, mengelola, atau mengoperasikan penawaran atau perdagangan barang atau jasa
- Menyediakan, mengelola, atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan
- Pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna
- Menyediakan, mengelola, atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial
- Layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/ atau seluruhnya
- Pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik
Berdasarkan data dari laman https://pse.kominfo.go.id/home terdapat 5.695 PSE domestik dan asing yang telah melakukan pendaftaran ke Kominfo. Dari total PSE Kominfo yang terdaftar, ada 5.613 PSE domestik dan 82 PSE asing.
Bagi PSE yang hendak melakukan pendaftaran, dapat mengetahui tata cara pendaftaran PSE lingkup privat secara lengkap melalui melalui link berikut ini: https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2021/06/Tata-Cara-Pendaftaran-PSE-Privat.pdf
Baca Juga: Sebelum Blokir, Kominfo Akan Tegur dan Denda PSE yang Belum Mendaftar
Demikian informasi seputar cara daftar PSE Kominfo serta kategori PSE yang diharuskan mendaftarkannya. Semoga informasi di atas bermanfaat untuk Anda.
Kontributor : Muhammad Zuhdi Hidayat
Berita Terkait
-
Tinggal 1 Hari Lagi, Benarkah Kominfo Akan Langsung Blokir Google, Facebook hingga Whatsapp?
-
Sebelum Blokir, Kominfo Akan Tegur dan Denda PSE yang Belum Mendaftar
-
Kominfo Ancam Blokir WhatsApp Cs Buka Peluang Bagi Aplikasi Pesan Buatan Anak Bangsa
-
WhatsApp, Facebook dan Instagram Lolos dari Ancaman Blokir Kominfo
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Bantah Isu Bansos Dipotong, Gus Ipul: Itu Narasi Menyesatkan dan Potensi Penipuan!
-
Donald Trump Klaim Terima Usulan Baru dari Iran usai Batalkan Misi Perundingan ke Pakistan
-
Donald Trump Batalkan Keberangkatan Utusan ke Pakistan, Negosiasi Iran AS Kembali Buntu
-
Motif Konyol 'Prank' Damkar Semarang Terungkap: Kesal Debitur Susah Ditagih Utang Rp2 Juta!
-
WHO Sebut Butuh Rp172 Triliun untuk Pulihkan Sistem Kesehatan Gaza dalam 5 Tahun
-
Kekerasan Anak di Little Aresha, Pengurus Hingga Pemilik Terancam Hukuman Berat
-
Bidik Top 50 Kota Global, Jakarta Resmi Jalin Kerja Sama Sister City dengan Jeju Korsel
-
SPAI Desak Pemerintah: Hapus Perbudakan Modern, Akui Pengemudi Ojol Sebagai Pekerja Formal!
-
Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran
-
Setelah 21 Tahun, Akankah Transjakarta Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?