Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menemui mahasiswa di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Moeldoko mengaku senang karena melihat mahasiswa menyampaikan kritik terhadap isu yang tengah bergulir di Tanah Air.
Awalnya, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UKSW Irvan Tri Manulang menyampaikan terkait isu konflik sosial keagamaan yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Ia menyebut masyarakat masih mengalami trauma dan tidak berani melakukan kegiatan perayaan keagamaan seperti Hari Raya Idulfitri dan Natal.
"Masyarakat masih khawatir menjadi korban kekerasan dan kejahatan terorisme," kata Irvan dalam diskusi.
Menanggapi hal itu, Moeldoko menekankan pentingnya keterlibatan universitas dan kampus untuk melakukan riset dan treatmen penanganan mental atau psikis masyarakat terdampak konflik.
"Situasi yang disampaikan ini menjadi masukan bagi KSP untuk segera mengambil langkah perbaikan. KSP juga akan mendorong BNPT dan pemda berperan lebih aktif dalam menangani masalah ini," tegas Moeldoko.
Selain isu konflik sosial keagamaan, sejumlah mahasiswa juga memberikan perhatian terhadap persoalan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, kemiskinan, dan pemberdayaan UMKM.
"Saya senang dan bangga mendapat masukan seperti ini. Bukan saling menyalahkan, tapi memperbaiki bersama. Apalagi pemerintahan sekarang terbuka terhadap masukan masyarakat dan saya pastikan, pemerintah akan menindaklanjuti apa yang kalian suarakan," seru Moeldoko.
Sebagai informasi, sebelumnya Moeldoko menjadi pembicara dalam seminar kebangsaan di Universitas Kristen Satya Wacana. Pada kesempatan itu, Panglima TNI 2013-2015 tersebut, membeberkan kerja keras pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, imbas dari pandemi COVID19 dan perang Ukraina-Rusia.
Baca Juga: Omicron BA.2.75 Diprediksi akan Mendominasi Kasus Infeksi, Ahli Virus Ungkap Sebabnya
Berita Terkait
-
Moeldoko Mengutuk Keras dan Minta Pemerintah Tangkap KKB Pelaku Pembunuhan 10 Warga Sipil
-
Mengutuk Keras! Moeldoko Pastikan Pemerintah Tangkap KKB Pelaku Pembunuhan 10 Warga Sipil
-
5 Cara Memberi Kritik pada Atasan atau Pimpinan, Sertakan Solusi!
-
Pembatalan Pencabutan Izin Ponpes Shiddiqiyyah Jombang, Moeldoko: Lembaga Harus Diselamatkan
-
Sekolah Staf Presiden Angkatan I Jaring Lulusan SMA hingga S2 yang Domisili di Bekasi dan Sekitarnya
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
-
Penampakan 50 Pria Baju Loreng Geruduk Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Febrie Adriansyah
Terkini
-
Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar
-
Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik
-
Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng
-
Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU
-
BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi
-
Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri
-
TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum
-
Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri
-
Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus
-
Ngaku Bukan Triliuner, Kerry Riza Nyatakan Tak Bisa Bayar Uang Pengganti Rp13,5 Triliun