Suara.com - Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, mendesak pemerintah dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya mengusut kasus peristiwa Kudali atau peristiwa penyerangan kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 27 Juli 1996.
"DPP PDIP mengharapakan kepada Komnas HAM jajaran pemerintah Kejagung untuk betul-betul menindaklanjuti agar peristiwa kelam itu bisa diungkapkan siapa aktor-aktor intelektual yang berada dibalik serangan kantor DPP PDI ini lah yang kita harapkan," kata Hasto dalam sambutannya di Diskusi Publik Memperingati 26 Tahun Peristiwa 27 Juli di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (21/7/2022).
Hasto mengatakan, peristiwa Kudatuli merupakan titik balik Indonesia menuju negara demokrasi. Untuk itu, menurutnya, PDIP terus mencari celah agar kasus tersebut terus diusut.
"Karena itulah kami akan mencari setiap ruang yang ada. Jadi kepada Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), kami minta bantuannya terus, kami akan mencari setiap celah, setiap ruang yang ada," tuturnya.
Ia menegaskan, bahwa siapa pun aktor-aktor intelektual dibalik kasus penyerangan kantor PDI tersebut harus dituntut di muka umum.
"Kami akan terus membangun optimisme bagi kita dengan membangun kekuatan bersama pada akhirnya siapa pun yang menjadi aktor-aktor intelektual terhadap serangan Partai Demokrasi Indonesia saat itu, harus dituntut di muka hukum biar keadilan betul-betul ditegakkan," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan, bahwa pihaknya memandang bahwa harus ada gebrakan sehingga bisa menuntaskan kasus tersebut sampai ke aktor intelektualnya.
"Kita harus bicara penegakan hukum, bukan hanya rekonsiliasi, tapi kita minta tetap kasus 27 Juli diusut tuntas,” kata Trimedya.
"Otak intelektualnya, siapa pun dia, hukum tak boleh tajam ke bawah tumpul ke atas. Hukum tak boleh hanya berpihak pada orang yang punya kekuasaan," sambungnya.
Baca Juga: Jelang 27 Juli, PDIP Minta Komnas HAM Dan Kejagung Ungkap Aktor Di Balik Peristiwa Kudatuli
Terakhir, Trimedya mengajak agar para pemegang kekuasaan di DPR dan Eksekutif untuk bisa mendorong penuntasan kasus itu.
"Kalau DPR bersama pemerintah bisa mendorong kasus ini, kita yakin bisa terungkap," tutupnya.
Berita Terkait
-
Jelang 27 Juli, PDIP Minta Komnas HAM Dan Kejagung Ungkap Aktor Di Balik Peristiwa Kudatuli
-
Ikut Geruduk Komnas HAM Tuntut Penuntasan Tragedi Kudatuli, Ribka PDIP: Dalangnya Belum Satu pun Tertangkap
-
Balas Sindiran Hasto, NasDem ke PDIP: Ketimbang Nyindir Mending Saling Menjajaki, Siapa Tahu Cocok
-
Sekjen PDIP Hasto Sindir Parpol Munculkan Kader Partai Lain Gara-gara Elektoral Turun, Pengamat: Mungkin NasDem
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari APBD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Sasar Pekerja Billboard, Tukang Cat Duko di Salemba Diciduk usai Aksi Pemerasannya Viral
-
WNA Ribut dan Diseret di Terminal 3 Soetta! Polisi Sampai Panggil Penerjemah Mandarin untuk Mediasi
-
Bau Orba di Balik Polemik Surat Demo BEM UI, Polisi Sengaja Bungkam Kritik?
-
KPK Jadwalkan Pemeriksaan Saksi Kasus Fadia Arafiq, Pemkab Pekalongan Tegaskan Tak Ada Pengondisian
-
Tarif Transjabodetabek Mau Naik, Bos TJ Tetap Pertimbangkan Kantong Warga
-
NHM Raih Penghargaan PROPER Biru, Cerminan Kinerja Pengelolaan Lingkungan yang Taat
-
Judi Berkedok Permainan Anak Timezone Dibongkar di Jakarta, DPR Minta Bandar Dikejar
-
Ada Perbaikan Videotron, Jalur Cepat Semanggi Ditutup Lima Malam
-
KPK Dalami Dugaan Suap Rp21 Miliar Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama
-
Datang ke Jakarta Fair Bisa Sekalian Bayar Pajak Kendaraan, Begini Caranya