Suara.com - Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, mendesak pemerintah dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya mengusut kasus peristiwa Kudali atau peristiwa penyerangan kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 27 Juli 1996.
"DPP PDIP mengharapakan kepada Komnas HAM jajaran pemerintah Kejagung untuk betul-betul menindaklanjuti agar peristiwa kelam itu bisa diungkapkan siapa aktor-aktor intelektual yang berada dibalik serangan kantor DPP PDI ini lah yang kita harapkan," kata Hasto dalam sambutannya di Diskusi Publik Memperingati 26 Tahun Peristiwa 27 Juli di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (21/7/2022).
Hasto mengatakan, peristiwa Kudatuli merupakan titik balik Indonesia menuju negara demokrasi. Untuk itu, menurutnya, PDIP terus mencari celah agar kasus tersebut terus diusut.
"Karena itulah kami akan mencari setiap ruang yang ada. Jadi kepada Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), kami minta bantuannya terus, kami akan mencari setiap celah, setiap ruang yang ada," tuturnya.
Ia menegaskan, bahwa siapa pun aktor-aktor intelektual dibalik kasus penyerangan kantor PDI tersebut harus dituntut di muka umum.
"Kami akan terus membangun optimisme bagi kita dengan membangun kekuatan bersama pada akhirnya siapa pun yang menjadi aktor-aktor intelektual terhadap serangan Partai Demokrasi Indonesia saat itu, harus dituntut di muka hukum biar keadilan betul-betul ditegakkan," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan, bahwa pihaknya memandang bahwa harus ada gebrakan sehingga bisa menuntaskan kasus tersebut sampai ke aktor intelektualnya.
"Kita harus bicara penegakan hukum, bukan hanya rekonsiliasi, tapi kita minta tetap kasus 27 Juli diusut tuntas,” kata Trimedya.
"Otak intelektualnya, siapa pun dia, hukum tak boleh tajam ke bawah tumpul ke atas. Hukum tak boleh hanya berpihak pada orang yang punya kekuasaan," sambungnya.
Baca Juga: Jelang 27 Juli, PDIP Minta Komnas HAM Dan Kejagung Ungkap Aktor Di Balik Peristiwa Kudatuli
Terakhir, Trimedya mengajak agar para pemegang kekuasaan di DPR dan Eksekutif untuk bisa mendorong penuntasan kasus itu.
"Kalau DPR bersama pemerintah bisa mendorong kasus ini, kita yakin bisa terungkap," tutupnya.
Berita Terkait
-
Jelang 27 Juli, PDIP Minta Komnas HAM Dan Kejagung Ungkap Aktor Di Balik Peristiwa Kudatuli
-
Ikut Geruduk Komnas HAM Tuntut Penuntasan Tragedi Kudatuli, Ribka PDIP: Dalangnya Belum Satu pun Tertangkap
-
Balas Sindiran Hasto, NasDem ke PDIP: Ketimbang Nyindir Mending Saling Menjajaki, Siapa Tahu Cocok
-
Sekjen PDIP Hasto Sindir Parpol Munculkan Kader Partai Lain Gara-gara Elektoral Turun, Pengamat: Mungkin NasDem
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Apa itu Whip Pink? Tabung Whipped Cream yang Disebut 'Laughing Gas' Jika Disalahgunakan
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?
-
Viral! Trotoar di Koja Dibongkar Paksa, Ternyata Ini yang Diburu Pencuri di Bawah Tanah
-
Kajari Magetan Dicopot, Diperiksa Intensif Kejagung Gegara Dugaan Pelanggaran Integritas!
-
Macet Parah di RE Martadinata, Sebagian Rute Transjakarta 10H Dialihkan via JIS
-
Komisi II DPR Tetapkan 9 Anggota Ombudsman RI 2026-2031, Hery Susanto Jadi Ketua
-
Ketua Banggar DPR Bela Pencalonan Thomas Djiwandono: Ini Soal Kemampuan, Bukan Nepotisme
-
Jaga Independensi BI, Thomas Djiwandono Tunjukkan Surat Mundur Dari Gerindra