Suara.com - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan, bahwa PDIP tidak akan mengganggu urusan rumah tangga partai politik lain. Termasuk seperti kedekatan antara Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS jelang Pilpres 2024.
Hasto menyampaikan, selama PDIP melaksanakan Rakernas ke II, pihaknya melihat NasDem intens melakukan pertemuan dengan PKS.
"Bagi PDI Perjuangan, kami ini tidak suka untuk mengganggu rumah tangga partai politik lain. Kan di dalam pada saat pelaksanaan rakernas kedua, kita melihat di situ bagaimana nasdem melakukan pertemuan yang sangat intens dengan partai politik lain," kata Hasto dalam konferensi pers daringnya, Kamis (21/7/2022) kemarin.
Apalagi, PDIP menyadari juga jika NasDem dan PKS basis pemilihnya mayoritas mendukung Anies Baswedan maju di Pilpres 2024 mendatang.
"Bahkan kemudian juga dengan PKS yang kemudian Rakernas NasDem itu kan majoritynya memberikan preferensi kepada pak Anies sebagai calon presiden. Tentu saja PDI Perjuangan menghormati itu," ungkapnya.
Lebih lanjut, Hasto menegaskan, PDIP akan menghormati langkah-langkah partai politik lain dalam berbagai cara seperti melalui Rakernas termasuk pertemuan silaturahim antar ketua umum partai politik yang di dalamnya sudah mengarah pada bentuk kerjasama partai politik.
"Kami tidak ingin mengganggu suatu kemapanan dalam kerjasama yang sudah dibangun. Namun di atas segalanya di luar lima pertimbangan itu, PDI Perjuangan selalu mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya," tuturnya.
Adapun PDIP sendiri dalam melakukan komunikasi politik sudah mendelegasikan Ketua DPR RI Puan Maharani. Menurutnya, Puan tetap bergerak sesuai arahan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Karena itu mbak puan maharani itu juga akan terus melakukan komunikasi politik, baik kapasitasnya sebagai ketua DPR, yang membangun komunikasi dengan seluruh fraksi dengan seluruh partai sluruh elemen politik, itu mbak Puan sebagai Ketua DPR RI. Tapi sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan beliau juga terus menjalankan arahan-arahan ibu Mega di dalam melakukan komunikasi politik dan krmudian saling melakukan dialog."
Berita Terkait
-
Soal Peluang Berkoalisi dengan NasDem untuk Pilpres 2024, PDIP Malah Singgung Soal Pembajakan Kader
-
Gowes Bareng Sekjen PAN Tak Bahas Kerja Sama Pilpres 2024, Sekjen PDIP Hasto Ngaku: Ranahnya Ketua Umum!
-
Gowes Sepeda Bareng Sekjen PAN, Hasto PDIP: Kami Tak Bicara Kerja Sama Pilpres 2024, Tapi...
-
Kampanye Politik Diizinkan di Kampus, PDIP Klaim Bakal Tunduk Aturan Main KPU
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka