Suara.com - Sosok Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kini ramai diisukan dilarang ke luar kota oleh pihak pengurus PDIP. Ganjar diisukan dilarang berkampanye ke luar daerah oleh pihak partai.
Kabar mengenai isu yang mencuat di tengah publik tersebut diduga terkait dengan manuver Ganjar dalam kampanye mempersiapkan diri untuk maju pada Pilpres 2024.
Lantas, apa sebenarnya yang menjadi duduk perkara dalam isu pelarangan tersebut?
Berikut penjelasannya.
Sekjen PDIP: bukan bersifat larangan
Terkait dengan isu pelarangan tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto buka suara.
Mewakili pihak partai, Hasto menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar adanya lantaran PDIP tidak pernah melarang Ganjar untuk berkampanye ke luar daerah.
"Tidak, saya sudah bilang pertemuannya tidak ada. Pertemuan yang ada hanya di sekolah partai (Rakernas ke II PDIP). Itu yang terjadi," kata Hasto dalam jumpa pers virtual, Kamis (21/7/2022).
Pencitraan jadi problem utama
Baca Juga: Hari Anak Nasional 2022: Silat Bangau Putih Berbalas Silap Mata Jokowi
Hasto juga mengklarifikasi bahwa pihak partai tidak melarang kampanye, melainkan soft campaign yang dilakukan oleh para kader PDIP termasuk Ganjar hanya diperbolehkan untuk kepentingan partai secara keseluruhan.
Sedangkan soft campaign yang bersifat pencitraan perseorangan tidak diperkenankan.
"Kami tidak melarang, tetapi soft campaign itu untuk kepentingan partai bukan untuk pencitraan orang perorang," ujar Hasto.
Soft campaign bertujuan agar kader lebih membumi
Lebih lanjut, soft campaign yang hendak dilakukan oleh para kader harus berpijak pada tujuan untuk lebih membumi dan dekat pada rakyat.
"Itu soft campaign yang diperintahkan ibu ketua umum agar kepemimpinan partai dan kader partai itu betul-betul mengakar dan kuat, sehingga mampu menghadapi terjangan yang dahsyat sekalipun," terang Hasto.
Berita Terkait
- 
            
              Hari Anak Nasional 2022: Silat Bangau Putih Berbalas Silap Mata Jokowi
 - 
            
              Iktirad Hasto soal Prestasi Anies Baswedan, Nasdem: Yang Berhak Menilai Itu Masyarakat
 - 
            
              Hari Anak Nasional 2022, Ganjar: Jaga dan Lindungi Anak Kita dari Bullying
 - 
            
              OMG DKI Jakarta Bagikan Bansos untuk Pelajar Prasejahtera
 - 
            
              Hasto PDIP: Zaman Jokowi-Ahok Banyak Perubahan Positif di Jakarta, Usai Berganti Alami Kemunduran
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 - 
            
              Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM
 - 
            
              Onad Resmi Direhabilitasi: Bukan Pengedar, Ini Alasan BNNP DKI
 - 
            
              Budi Arie Merapat ke Gerindra? Muzani: Syaratnya Cuma Ini!
 - 
            
              Yusril: Pasal KUHP Lama Tak Lagi Efektif, Judi Online Harus Dihantam dengan TPPU
 - 
            
              Prabowo Setujui Rp5 Triliun untuk KRL Baru: Akhir dari Desak-desakan di Jabodetabek?
 - 
            
              Subsidi Transportasi Dipangkas, Tarif Transjakarta Naik pada 2026?
 - 
            
              Wacana Soeharto Pahlawan Nasional Picu Kontroversi, Asvi Warman Soroti Indikasi Pemutihan Sejarah