Suara.com - Saat Hari Anak Nasional 2022 dirayakan di banyak tempat, ternyata masih banyak persoalan yang melingkupi dunia mereka, terutama tentang hak atas pendidikan.
Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Profesor Cecep Darmawan mengungkapkan, susahnya akses anak-anak terhadap pendidikan formal secara nasional masih menjadi potret buram.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), sampai 2021, angka harapan lama sekolah atau HLS masih sebesar 13,08 persen. Sedangkan angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 8,54 persen.
Pada tahun yang sama, angka anak tidak bersekolah pada kelompok umur 7 sampai 12 tahun mencapai 0,6 persen.
Sementara angka anak tidak sekolah usia 13 - 15 tahun sebesar 6,77 persen. Pada kelompok umur 16 - 18 tahun lebih besar lagi: 21,47 persen.
"Selama pandemi Covid-19, terjadi learning loss turut menyebabkan kurang optimal pemenuhan hak-hak pendidikan anak," ujar Cecep dalam webinar Hak Anak dan Kewajiban Manusia dalam rangka Hari Keluarga Nasional XXIX tahun 2022, Sabtu (23/7/2022).
Cecep juga menyorot rendahnya kemampuan masyarakat membiayai anak-anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, terutama SMA serta perguruan tinggi.
"Adanya disparitas kualitas standar nasional pendidikan di berbagai daerah yang menghambat pemenuhan pendidikan berkualitas bagi anak," kata Cecep.
Selain itu, terdapat persoalan dana anggaran pemerintah yang belum proporsional serta efisien guna mengakselerasi kualitas pendidikan.
Baca Juga: Di Hari Anak Nasional, Alfamart Bagikan Ribuan Perlengkapan Sekolah
"Belum lagi masih maraknya kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan."
Bahkan, kata Cecep, program wajib belajar 12 tahun belum diterapkan secara tuntas. Terbukti dengan masih cukup banyak angka siswa yang putus sekolah.
Berdasarkan data BPS tahun 2021, sebanyak 1 dari 1000 siswa SD sederajat akan putus sekolah. Tingkat SMP sederajat rasionya 9 dari 1000 siswa dipastikan putus sekolah.
"Sedangkan tingkat SMA sederajat, sedikitnya 11 dari 1000 siswa putus sekolah."
Pihak-pihak terkait, kata Cecep, juga belum sepenuhnya mempunyai pemahaman serta kesadaran bahwa hak pendidikan bagi anak penting dipenuhi.
"Untuk anak berkebutuhan khusus, pendidikan kita belum berparadigma inklusif. Lalu, anak berlatang belakang perekonomian menengah ke bawah juga sulit mengakses pendidikan formal."
Berita Terkait
-
Di Hari Anak Nasional, Alfamart Bagikan Ribuan Perlengkapan Sekolah
-
Jokowi Dukung Citayam Fashion Week
-
Ketum TP PKK Ajak Orang Tua Awasi Penggunaan Gadget pada Anak
-
Hari Anak Nasional 2022: Silat Bangau Putih Berbalas Silap Mata Jokowi
-
Pesan Jokowi di Hari Anak Nasional: Jangan Terlalu Memaksa Anak Sesuai Keinginan Orang Dewasa
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 5 Pilihan HP Snapdragon Murah RAM Besar, Harga Mulai Rp 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Duka Longsor Cilacap: 16 Nyawa Melayang, BNPB Akui Peringatan Dini Bencana Masih Rapuh
-
Misteri Kematian Brigadir Esco: Istri Jadi Tersangka, Benarkah Ada Perwira 'W' Terlibat?
-
Semangat Hari Pahlawan, PLN Hadirkan Cahaya Bagi Masyarakat di Konawe Sulawesi Tenggara
-
Diduga Rusak Segel KPK, 3 Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Diperiksa
-
Stafsus BGN Tak Khawatir Anaknya Keracunan karena Ikut Dapat MBG: Alhamdulillah Aman
-
Heboh Tuduhan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, MKD DPR Disebut Bakal Turun Tangan
-
Pemkab Jember Kebut Perbaikan Jalan di Ratusan Titik, Target Rampung Akhir 2025
-
Kejagung Geledah Sejumlah Rumah Petinggi Ditjen Pajak, Usut Dugaan Suap Tax Amnesty
-
Kepala BGN Soal Pernyataan Waka DPR: Program MBG Haram Tanpa Tenaga Paham Gizi
-
Muhammad Rullyandi Sebut Polri Harus Lepas dari Politik Praktis, Menuju Paradigma Baru!