Suara.com - Ketua Bidang Perempuan dan Anak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Amelia Anggraini, mendorong Kementerian Pendidikan untuk mengembangkan kurikulum dengan menerapkan prinsip-prinsip anti perundungan atau bullying.
Penerapan kurikulum anti-bullying itu diharapakan dapat mengantisipasi tindakan bullying yang kerap terjadi di kalangan anak atau peserta didik.
Menurut Amelia, Kemendikbud maupun lembaga pendidikan memiliki kontribusi besar terhadap perbaikan-perbaikan terhadap perilaku anak.
“Materi-materi anti perundungan dapat disisipkan agenda-agenda sekolah sebagai upaya antisipasi segala bentuk perundungan. Bisa juga dalam setiap materi mata pelajaran seperti pendidikan kewarganegaraan, agama, dan muatan lokal," kata Amelia, Selasa (26/7/2022).
Adapun permintaan itu datang menyusul kejadian meninggalnya anak di Tasikmalaya, Jawa Barat akibat perundungan. Diketahui anak tersebut meninggal karena depresi usai dipaksa menyetubuhi kucing oleh teman-temannya.
Amelia mengatakan peristiwa itu membuktikan dampak bullying yang sangat mengerikan bagi mental anak.
“Perundungan ini dampaknya mengerikan dari yang dipikirkan orang. Ingat, perundungan bukan candaan, karena dampaknya secara psikologis sangat berat," kata Amelia.
Amelia berujar korban yang mengalami perundungan memang dapat mengalami stres, tidak memiliki kepercayaan diri, tidak dapat bersosialisasi secara normal, bahkan hingga memilih untuk mengakhiri hidupnya.
"Melihat dari kronologis kasus kematian bocah SD di Tasikmalaya bukan dari pelecehan seksual melainkan dampak mengerikan dari perundungan," ujarnya.
Baca Juga: Tingkat Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi 64 Persen, Pengamat: Masih di Batas Aman
Respons Presiden Jokowi
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kasus bocah SD di Tasikmalaya, Jawa Barat, yang meninggal dunia karena depresi setelah alami perundungan atau bullying, menjadi keprihatinan semua pihak.
Jokowi pun menyampaikan belasungkawa yang mendalam terhadap bocah SD yang meninggal usai depresi karena mengalami perundungan dari teman-temannya dengan cara dipaksa menyetubuhi kucing.
"Ini yang menjadi keprihatinan kita semuanya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas kejadian di Tasikmalaya," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/7/2022).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut kasus perundungan tersebut menjadi tanggungjawab semua pihak. Khususnya orangtua, pendidik, sekolah dan masyarakat.
Sehingga Jokowi berharap kasus perundungan tak terjadi lagi di kemudian hari.
"Ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Tanggung jawab orangtua, para pendidik, sekolah, masyarakat, agar bullying, perundungan ke depan tidak terjadi lagi," tutur Jokowi.
Karena itu, lanjut Jokowi, semua pihak harus punya peran dalan menjaga anak-anak dan mencegah perundungan.
"Inilah yang harus kita jaga bersama-sama, agar anak-anak kita itu memiliki dunia bermain, dunia anak-anak dengan kecerian mereka. Jangan sampai terjadi lagi yang namanya perundungan," katanya
Diberitakan sebelumnya, seorang bocah di Tasikmalaya, Jawa Barat, meninggal dunia setelah mengalami depresi akibat perundungan.
Bocah SD berusia 11 tahun ini menjadi korban bullying dan dipaksa setubuhi kucing oleh teman-temannya.
Bocah berinisial F ini diketahui kerap kali mendapatkan perundungan dari anak-anak lain. Sadisnya, ia dipaksa menyetubuhi seekor kucing sambil direkam oleh teman-temannya yang menjadi pelaku bullying.
Tak sampai di situ, rekaman itu bahkan disebar oleh pelaku bullying ke media sosial hingga viral. Situasi itu membuat F semakin depresi hingga murung dan tidak ingin makan.
Berita Terkait
-
Kepuasan Publik Tinggi, Pengamat Politik Sebut Presiden Jokowi Sangat Responsif Terhadap Kebutuhan Masyarakat
-
Jokowi Bersiap Temui Xi Jinping dalam Kunjungan Kerja
-
Tingkat Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi 64 Persen, Pengamat: Masih di Batas Aman
-
Analis: Andai Semua Menteri Jalankan Tugasnya, Tingkat Kepuasan Publik ke Jokowi Bisa 80 Persen
-
Sekjen PDIP Bandingkan Kepemimpinan Era Jokowi-Ahok dengan Anies, NasDem: Tak Perlu Dipertentangkan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu