Suara.com - Jajaran DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya mendatangi Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Jakarta Pusat, Jumat (29/7/2022). Kedatangan partai itu disebut hanya untuk melakukan silaturami.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi kedatangan PKS dipimpin langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi sekira pukul 13.25 WIB. Tampak pula jajaran pejabat teras PKS lainnya turut hadir.
Ahmad Syaikhu menyampaikan, kedatangan PKS tersebut ke PP Muhammadiyah hanya untuk melakukan silaturami.
"Ya kita ingin silaturami dengan PP Muhammadiyah. Nanti lah kita jelaskan kita ke dalam dulu," kata Syaikhu ditemui di lokasi.
Kemudian jajaran PKS tersebut memasuki gedung PP Muhammadiyah dan menuju ruang pertemuan yang letaknya di lantai 2. Di sana pengurus PKS disambut dan diterima oleh Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas dan Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu'ti.
Mereka kemudian melakukan perbincangan di ruangan tersebut secara tertutup dan baru akan memberikan keterangan kepada awak media jika sudah selesai.
Sebelumnya, Ketua DPP PKS bidang Humas Ahmad Mabruri mengatakan, salah satu tujuan dari kunjungan tersebut ialah untuk meminta masukan dan nasihat atas kondisi dan situasi kebangsaan.
Diketahui sebelumnya, bahwa Presiden PKS Ahmad Syaikhu beberapa waktu lalu telah berkunjung ke PP Muhammadiyah di Yogyakarta. Dalam kunjungannya itu, Syaikhu bertemu langsung Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
Sehingga lanjut Mabruri, kunjungan PKS ke PP Muhammadiyah di Jakarta sekaligus menjadi silaturahmi lanjutan.
Baca Juga: Tak Batasi Komunikasi Politik, PKS ke Puan Maharani: Kami Welcome jika Ingin Silaturahmi
"Sebagai partai yang membawa misi pelayanan tentunya memiliki kesamaan dengan ruh Muhammadiyah yang menerapkan spirit Al Maun. Sebab itu sebagai partai yang lahir di era reformasi, PKS amat perlu untuk meminta nasihat dan masukan dari PP Muhammadiyah, cendekiawan Muhammadiyah agar PKS bisa terus bersama memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan dengan jalur masing-masing," kata Mabruri, Jumat (29/7/2022).
Tidak hanya terkait masalah kebangsaan, PKS juga akan meminta nasihat dari PP Muhammadiyah perihal penyelenggaraan pemilu 2024. Terutama tentang bagaimana pelaksanaan Pemilu yang tidak lagi menimbulkan polarisasi.
"Selain itu PKS juga meminta masukan terkait proses penyelenggaraan pemilu 2024 kepada PP Muhammadiyah agar ke depannya tidak terbagi polarisasi dua kutub pasca Pemilu seperti yang terjadi usai Pemilu 2019 sebab energi bangsa ini akan terkuras dan akan terus dihabiskan pada hal tidak substansial karena terjadi polarisasi sebagaimana yang terjadi di Pemilu 2019," tutur Mabruri.
Berita Terkait
-
Alasan Gugat PT 20 Persen, Presiden PKS di Hadapan Hakim MK: Kondisi Bangsa Terpecah Belah Akibat Pilpres Dua Paslon
-
Tak Batasi Komunikasi Politik, PKS ke Puan Maharani: Kami Welcome jika Ingin Silaturahmi
-
PKS Blak-blakan Dirugikan Jelang Pilpres 2024, Ada Apa?
-
Ditutup-tutupi Sejak 2015, Pemerintah Disebut Gagap Tangani PMK
-
Pertemuan Ketum Nasdem dan Presiden PKS Menyebut Anies Baswedan
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
Terkini
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!
-
Pengakuan Serka MN Buang Kacab Bank, Diseret 2 Meter Lalu Ditinggal Telungkup
-
PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar
-
Telepon Siswa OSIS Jabar, Prabowo Izinkan Keliling Istana Hingga Jelang Rapat
-
Polisi Dilarang Live Streaming Saat Tugas, Kompolnas: Jangan Sibuk Sendiri Pas Layani Warga
-
Kemnaker Tandatangani MoU dengan Wadhwani dan Indosat: Perkuat Ekosistem Ketenagakerjaan Nasional
-
Tragedi Kereta Bekasi Tewaskan 16 Orang, Korlantas Bongkar Fakta Baru, Ada Tersangka?
-
Wapres Gibran Kecam Keras Pelecehan Seksual Puluhan Santriwati di Pati
-
PSHK Setuju Dana Banpol Naik, Tapi Pasang Syarat: Transparansi Total dan Reformasi Internal Partai