Suara.com - Nama mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto atau BW mendapat sorotan publik lantaran sempat menjadi pengacara untuk terduga koruptor, Mardani H. Maming.
Adapun Mardani Maming yang merupakan mantan Bendahara Umum PBNU terseret dugaan kasus suap izin pertambangan saat ia menjabat bupati Tanah Bumbu.
Meski demikian, Bambang tak lagi mendampingi Mardani di pengadilan. Pasalnya, eks wakil ketua KPK tersebut hanya berkomitmen untuk mendampingi Mardani di tahapan praperadilan saja.
"Sedari awal saya hanya komitmen untuk menjadi lawyer di praperadilan saja," ucap BW dikonfirmasi, Kamis (4/8/2022).
Sebelum menjadi kuasa hukum Mardani Maming, BW telah berkiprah di KPK sepanjang kariernya. Berikut profil Bambang Widjojanto selengkapnya.
Biodata Bambang Widjojanto
Bambang Widjojanto lahir di Jakarta pada 18 Oktober 1959. Ia berprofesi sebagai seorang pengacara sekaligus disebut sebagai salah satu tokoh besar dalam dunia penegakkan hukum dan HAM di Indonesia .
Perjalanan pendidikan
Pria yang akrab disapa BW tersebut merupakan seorang alumnus Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. Ia memperoleh gelar Sarjana Hukum dari perguruan tinggi tersebut usai lulus pada 1984 silam.
Ia kemudian melanjutkan studinya dengan mengambil pendidikan setingkat S2 di London University, yakni mengambil program postgraduate di School of Oriental and Africand Studies universitas tersebut.
Bambang kembali ke Indonesia dan mengambil pendidikan doktorat untuk Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung dan lulus pada 2009 lalu.
Menjadi salah satu tokoh pemrakarsa KontraS
Nama BW dikenal publik sejak kiprahnya menjadi salah satu pendiri KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Dikutip dari laman daring Unkris, BW turut mendirikan LSM tersebut bersama Munir, aktivis HAM legendaris dalam negeri.
Ia juga banyak berkiprah di berbagai Lembaga Bantuan Hukum (LBH), di antaranya Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan Indonesian Corruption Watch (ICW).
Prestasinya dalam penegakkan HAM diakui melalui penghargaan Kennedy Human Rights Award.
Berita Terkait
-
Tak Lagi Bela Mardani Maming, Bambang Widjojanto: dari Awal Saya Komitmen jadi Lawyer di Praperadilan Saja
-
Mardani Maming Kini Didampingi Kuasa Hukum dari PBNU dan HIPMI
-
Mardani H Maming Cabut Kuasa Denny Indrayana dan Bambang Widjojanto
-
Tersangka Suap Mardani Maming Lepaskan Denny Indrayana dan Bambang Widjojanto dari Tim Kuasa Hukum
-
Terpopuler: Dokter Forensik UI Beberkan Soal Kematian Brigadir J, Bambang Widjojanto Soal Status Mardani Maming
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Tragedi Pohon Tumbang di Pondok Indah: Pemprov Gercep Siapkan Penyangga dan Pemangkasan
-
Ricuh di PN Jaksel: Polisi dan Pendukung Aktivis Khariq Anhar Saling Dorong Rebut Poster
-
Dua Pria Ditangkap Terkait Pencurian Permata Berharga di Museum Louvre
-
Mengenang Johnson Panjaitan: Kritik Keras untuk Polri dan Ingatkan 'Potong Kepalanya'
-
Jaksa Ungkap Detik-detik Kompol Yogi dan Ipda Aris Habisi Brigadir Nurhadi di Gili Trawangan
-
Pramono Anung Pastikan Kasus Sumber Waras Tuntas, Siap Bangun RS Tipe A di Atas Lahan 3,6 Hektar
-
Kasus Kereta Anjlok Terus Berulang, DPR Minta Kemenhub Lakukan Audit Keselamatan Independen
-
Menhut Raja Juli Minta Maaf ke Warga Papua Usai BKSDA Bakar Mahkota Cenderawasih: Ini Jadi Catatan
-
Prabowo Tak Happy, Mendagri Setrap Pejabat Bojonegoro Gegara Realisasi Belanja Rendah: Jangan Bohong
-
Mulai Dibahas Hari Ini, DPR Berharap Biaya Haji 2026 Turun Lagi Tanpa Mengurangi Kualitas