Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyampaikan, pihaknya kemungkinan di November 2022 sudah mengumumkan soal koalisi Pilpres 2024. Apalagi hal itu juga bertepatan juga dengan bulan di mana NasDem akan berulang tahun.
Ali awalnya menyampaikan, pihaknya tidak akan terlalu lama mengumumkan sikap berkoalisi. Menurutnya, hal itu tidak akan sampai pada akhir tahun.
"Enggak enggak sampai (akhir tahun), mudah-mudahan nggak sampai akhir tahun ya (umumkan berkoalisi)," kata Ali saat dihubungi, Kamis (11/8/2022).
Ia mengatakan, pada November 2022 nanti NasDem kemungkinan sudah mengumumkan sikap koalisinya untuk menghadapi Pilpres 2024.
"Mudah-mudahan ini kan bulan Agustus, September, Oktober ya NasDem ulang tahun tanggal 11 November. Semoga bisa November," ungkapnya.
Lebih lanjut, NasDem memang kekinian santer semakin dekat dengan PKS dan Partai Demokrat dalam menjajaki koalisi untuk Pilpres.
Menurut Ali, kekinian ketiga partai tersebut terus intens menjalin komunikasi terutama untuk menyamakan pandangan dan pikiran.
"Diskusi terus dilakukan menyamakan pikiran pandangan ojo kesusu kalau kata Pak Jokowi kan," katanya.
Sebelumnya, NasDem menutup peluang berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Gerindra. Peluang itu tertutup seiring dua partai tersebut makin serius melakukan penjajakan koalisi.
Baca Juga: Pujian Nasdem Untuk Puan Maharani: Kader Terbaik Dan Mumpuni, Hanya Kurang Safari
Sementara di satu sisi, antara PKB dan Gerindra menginginkan masing-masing ketua umum mereka, Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto menjadi calon presiden.
Tentu keinginan tersebut berbeda dengan kehendak NasDem. Sebelumnya partai besutan Surya Paloh tersebut melalui rakernas, telah menetapkan tiga capres rekomendasi mereka, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa.
"Iya. Kan kita kemarin sudah mengumunkan calon presiden kita, tiga nama lewat bakal calon presiden kita lewat rakernas putusan rakernas kan," kata Waketum NasDem Ahmad Ali, Kamis (11/8/2022).
Ali mematikan bahwa NasDem akan tegak lurus kepada putusan rakernas tersebut. Adapun putusan bisa berubah apabila memang ada keputusan baru yang setingkat dengan putusan rakernas perihal tiga rekomendasi capres.
"Sehingga kita tidak bisa keluar dari situ. Kalau kemudian keluar dari situ kita akan melanggar aturan dari partai sendiri kan," kata Ali.
"Sehingga kalau keluar dari situ harus ada keputusan baru yang setingkat itu untuk menganulir keputusan rakernas kemarin," katanya.
Berita Terkait
-
Pujian Nasdem Untuk Puan Maharani: Kader Terbaik Dan Mumpuni, Hanya Kurang Safari
-
Capres PKB-Gerindra bukan Anies, Ganjar atau Andika, NasDem Tutup Peluang Ikut Koalisi
-
Sebut Tak Ada Yang Salah Jika Prabowo Nyapres Lagi, Nasdem: Bagus, Jadi Banyak Alternatif
-
Ingin Usung Ketum Masing-Masing, PKB-Gerindra Pilih Cak Imin Atau Prabowo Jadi Capres 2024?
-
KIB Akan Tunggu Pertimbangan dari Jokowi Soal Dukungan Capres 2024
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
5 HP Tahan Air Paling Murah untuk Keamanan Maksimal bagi Pencinta Traveling
-
Rupiah Dijamin Stabil di Akhir Tahun, Ini Obat Kuatnya
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
Terkini
-
Kritik Penunjukan Eks Tim Mawar Untung sebagai Dirut Antam, KontraS: Negara Abai Rekam Jejak HAM!
-
Mendagri Tito Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Sumbar
-
Detik-Detik Pengendara Motor Tewas Tertabrak Bus Minitrans di Pakubuwono Jaksel
-
Jawab Kritik Rektor Paramadina, Wamendiktisaintek Tegaskan Fokus Pemerintah Bukan Kuota PTN
-
Korsleting Dominasi Kasus Kebakaran Jakarta, Pengamat: Listriknya 'Spanyol', Separuh Nyolong!
-
Operasi Senyap KPK di Banten, Lima Orang Terjaring OTT Semalam
-
Waspada Cuaca Ekstrem, Distamhut DKI Pangkas 69 Ribu Pohon Rawan
-
Polisi Gadungan Bersenpi Peras Korban di ATM Pondok Gede, Motor dan Uang Rp 4,2 Juta Raib!
-
Jimly Asshiddiqie Sebut Cuma Ada Tiga Pejabat Berwenang yang Bisa Batalkan Perpol 10/2025
-
Pengembang Dibuat 'Panas Dingin', Apa Alasan Sebenarnya KDM Setop Sementara Izin Perumahan di Jabar?