Wakil Ketua Komisi VII DPR Sebut Banyak Mobil Truk Siluman Penghisap BBM Bersubsidi Dibekingi Oknum Aparat

Suara.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman menyatakan saat ini makin marak praktik curang dalam pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di tengah tingginya harga minyak mentah dunia.

Dia mencontohkan, saat ini di sejumlah daerah banyak bermunculan mobil truk siluman yang dimodifikasi kapasitas tanki BBM-nya menjadi tidak standar.

"Tangki truk itu dimodifikasi dari yang tadinya hanya cukup 100 liter bisa menjadi 200 liter hingga 300 liter," kata Maman saat Rapat Kerja dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif di Gedung Komisi VII DPR RI, Jakarta pada Rabu (24/8/2022).

Ketika tangki sudah berhasil dimodifikasi sedemikian rupa, truk-truk siluman ini pun lantas mendatangi sejumlah SPBU terdekat untuk membeli BBM bersubsidi seperti solar.

"Kemudian mereka ngantri beli BBM subsidi dan dijual lagi dengan margin yang lebih tinggi," katanya.

Truk-truk siluman ini kata Maman dikatakan jumlahnya sangat banyak, terutama di daerah-daerah.

Truk-truk ini juga kata dia dibekingin sejumlah oknum aparat untuk mengamankan mereka ketika sedang antri di SPBU.

"Masuk lah dia di SPBU, ngantri sampai 20 truk dibekingi oleh oknum aparat," ungkap Maman.

Kondisi kata dia cukup meresahkan ditengah ancaman jebolnya anggaran subsidi energi.

Baca Juga: Haruskah Dibuat Fatwa Haram Beli BBM Subsidi?

Apalagi, kata dia, harga solar subsidi yang dibandrol Rp5.150 saat ini cukup menggiurkan dan menjadi celah untuk mencari keuntungan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi bisa kembali bengkak menjadi Rp198 triliun pada tahun ini, jika pemerintah tidak melakukan kenaikan harga BBM dan pembatasan kuota pembelian pertalite dan solar.

"Kalau kita tidak menaikkan BBM, kalau tidak dilakukan apa apa, tidak ada pembatasan, tidak ada apa-apa maka Rp502 triliun nggak akan cukup," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta pada Selasa (23/8/2022).

Ia mengatakan tambahan anggaran ini diperlukan untuk menambah kuota pertalite dari 23 juta kiloliter menjadi 29 juta kiloliter.

Dengan demikian, anggaran subsidi energi yang saat ini sebesar Rp502,4 triliun tidak akan mencukupi. Apalagi harga minyak juga terus naik di atas yang diperkirakan pemerintah.

"Kita perkirakan subsidi itu harus nambah lagi, bahkan bisa mencapai Rp198 triliun di atas Rp502 triliun," kata Sri Mulyani.