Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Johan Budi meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak segan-segan menindak tegas jika ada anggotanya yang nakal.
Johan mengaku akan menjadi orang pertama yang menegur Kapolri jika tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, yakni menertibkan personel Polri yang melakukan pelanggaran.
Hal itu disampaikan Johan dalam rapat bersama Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2022).
"Kalau ada Polda nakal, kalo ada kapolres nakal, main proyek, meras jangan dimutasi, (tapi) pidanakan. Saya gak nyebut bintang tiga karena saya lihat sudah bagus-bagus," kata dia.
"Sekali lagi saya ulangi kalau ada nakal-nakal jangan dikasih toleransi," sambung Johan Budi.
Johan Budi mengaku merasa kasihan juga dengan Kapolri. Sebab terus dituntut menjalankan roda organisasi secara merit sistem.
Ia pun mengingatkan Listyo agar tidak menempatkan orang berdasarkan pertimbangan suka atau tidak suka.
"Mari dukung Kapolri untuk tidak diintervensi, apakah nitip atau yang lain, kita dukung. Kalau mendukung pak Kapolri menjalankan fungsinya, saya yakin banyak yang intervensi Kapolri, tapi tidak mesti dari sini tapi bisa dari luar. Kalau mengharapkan Kapolri seperti tuntutan tadi harus merit sistem, ya mari kita dukung," tuturnya.
Lebih lanjut, Johan mengatakan, jika Listyo menjalankan tugasnya dengan baik maka akan mendapatkan dukungan sepenuhnya. Sebaliknya, justru Johan mengaku akan menjadi orang pertama yang akan menegur langsung Kapolri.
"Sebaliknya kalau bapak mulai belok-belok, mulai tidak lurus dan tidak benar, saya orang pertama yang akan meluruskan bapak. Paling tidak dengan tindakan. Kalau bapak cuek, dengan cuek. Kalau dengan ucapan gak digubris, saya akan mendoakan semoga Tuhan memberikan keberanian kepada bapak supaya membawa Polri dicintai masyarakat," pungkas Johan Budi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!