Suara.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tak mempermasalahkan pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menginginkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 hanya diikuti dua pasangan calon saja.
Menurut Cak Imin, di dalam demokrasi merupakan hal yang wajar menyampaikan aspirasi dan berbeda pendapat.
"Ya masing-masing punya aspirasi. Biasa demokrasi, perbedaan pendapat," ujar Cak Imin di Perpustakaan Nasional RI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (28/8/2022).
Jika PDI Perjuangan menginginkan dua paslon capres dan cawapres di Pilpres, dirinya ingin agar minimal ada tiga paslon yang bersaing di Pilpres 2024.
"Kalau saya minimal tiga (Paslon)," tuturnya.
Ketika ditanya apakah ada pembahasan di koalisi partai pemerintah perihal aspirasi dua pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024, Muhaimin menjawab hal tersebut belum pernah dibahas.
"Belum pernah dibahas. Masih berkembang diskusi," katanya.
Pernyataan Hasto
Sebelumnya, PDI Perjuangan menyatakan siap menghadapi pemilihan presiden atau Pilpres 2024 dengan kemungkinan mengajukan dua atau tiga calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Ini dikatakan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.
Baca Juga: Politisi PDIP Andreas Hugo Dukung Pilpres Hanya Diikuti Dua Paslon, Ini Alasannya
Hasto menjelaskan bahawa PDIP tidak akan mempermasalahkan jumlah pasangan calon yang akan maju di Pilpres 2024 karena telah siap. Walau begitu, jumlah paslon yang bakal diusung nantinya tetap akan melihat konteks.
"Kalau tentang Pilpres, mau beberapa calon, PDIP ngalir saja," kata Hasto setelah jadi pembicara Diskusi Menyongsong Pemilu 2024: Kesiapan, Antisipasi dan Proyeksi yang digelar oleh Kedeputian Bidang Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di Jakarta, Kamis (25/8/2022).
"Dua calon tiga calon kita siap. Hanya kan politik ini kita harus melihat konteksnya," sambungnya.
Hasto membahas situasi Indonesia saat ini yang sedang berada di masa pemulihan ekonomi dan ketidakpastian global, kata Hasto. Situasi itu, lanjutnya, membuat Indonesia butuh pelaksanaan Pilpres yang demokratis, cepat dan kredibel.
Salah satunya dengan memastikan Pilpres 2024 hanya berlangsung satu putaran. Hal ini, kata Hasto, hanya bisa terwujud jika dilakukan langkah konsolidasi dan mendorong kerja sama parpol di depan, sehingga mengarah pada dua pasangan calon atau paslon.
"Ini yang ideal berdasarkan konteks saat ini, meski PDIP siap bertanding dengan dua atau tiga paslon. Sekiranya tiga paslon, pada putaran kedua pasti akan terjadi deal-deal politik baru. Jadi kenapa tidak membangun kesepahaman di depan saja," lanjutnya.
Berita Terkait
-
Survei Capres 2024: Elektabilitas Prabowo Tertinggi Kalahkan Ganjar dan Anies
-
Politisi PDIP Andreas Hugo Dukung Pilpres Hanya Diikuti Dua Paslon, Ini Alasannya
-
Soal Capres-Cawapres 2024, PKB: Tunggu Pembicaraan Hati ke Hati Prabowo dan Cak Imin
-
Cak Imin: Dua Parpol Akan Bergabung dengan PKB dan Gerindra
-
Alasan Gugat PT 20 Persen, Presiden PKS di Hadapan Hakim MK: Kondisi Bangsa Terpecah Belah Akibat Pilpres Dua Paslon
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 6 Shio Ini Diramal Paling Beruntung dan Makmur Pada 11 Desember 2025, Cek Kamu Salah Satunya?
- Kode Redeem FC Mobile 10 Desember 2025: Siap Klaim Nedved dan Gems Melimpah untuk Player F2P
Pilihan
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
Terkini
-
Genangan Air di Jeruk Purut Bikin Transjakarta Rute 6T Dialihkan, Cek Titik yang Tak Disinggahi
-
Wacana Penunjukan Langsung Dinilai Tak Demokratis, FPIR: Bahaya Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden
-
Hujan Deras Jumat Sore, Warga Pela Mampang Dikepung Banjir, Ketinggian Air Ada yang Mencapai 60 Cm
-
BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Resmi Go Live Nasional Penjaminan Dugaan KK/PAK di Aplikasi
-
Praktik Lancung 8 ASN Kemnaker: Agen Izin TKA Diperas Rp135 Miliar Vespa dan Innova Jadi Syarat
-
Kok Bisa Hiu Tutul Sering 'Nyasar' ke Pantai Indonesia? Ternyata Ini Alasannya!
-
Tragedi Sungai Lusi: 5 Santriwati Penghafal Alquran di Blora Ditemukan Tak Bernyawa
-
DPR Desak BRIN Ubah Pendekatan Penanganan Bencana: Fokus Riset, Mitigasi, dan Pendidikan
-
Bawa Kasus ke Jakarta, Pengacara Ungkap Sederet Kejanggalan Kasus Penembakan 5 Petani di Pino Raya
-
Hujan Deras Lumpuhkan Tiga Koridor Transjakarta, Rute Dialihkan karena Pohon Tumbang