Suara.com - Jagat media sosial siang ini digegerkan dengan kemunculan kabar 1,3 miliar data pendaftaran atau registrasi kartu SIM di Indonesia diduga dijual.
Data yang dikabarkan bocor itu disebut begitu mengkhawatirkan. Sebab di dalamnya berisi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon/HP, nama penyedia layanan atau provider, hingga tanggal registrasi.
Tak pelak, kabar kebocoran data di internet itu seketika mencuri atensi warganet.
Kebocoran data tersebut disampaikan oleh sejumlah akun yakni @/SRifqi dan @/secgron di Twitter.
Terlebih lagi, si penjual data tersebut mengaku mendapatkan 1,3 miliar data dari Kementrian Komunikasi dan Informatika Kominfo.
"Penjual menyatakan bahwa data ini didapatkan dari Kominfo RI," tulis @SRifqi di keterangan dilihat Suara.com.
Sebanyak 1,3 miliar data registrasi kartu SIM itu juga diduga dibandrol dengan harga Rp 742 juta.
"Pelaku juga membagikan sampel gratis sebanyak 2 juta data," ungkap @secgron.
Buntutnya, nama Kominfo menjadi trending topik di jejaring media sosial Twitter pada Kamis (01/09/2022) siang.
Baca Juga: DCI Indonesia Siap Bangun Gedung Pusat Data di Tiga Lokasi Ini
Warganet yang mengetahui hal tersebut seketika berang dan mencak-mencak ke Kominfo.
Pasalnya, warganet kecewa oleh klaim Kominfo yang pernah menyatakan bahwa data registrasi kartu SIM sudah terjamin aman.
"Ini Kominfo bisa digugat nggak sih? Class aciton gitu atau apalah. Biar nggak asal-asalan," tulis @arie***.
"Kominfo, pak setahun nggak bikin data bocor bisa nggak si? Buset dah gue kek tinggal di Kepulauan Solomon ta*," tutur @radj***.
"Mending itu kementerian minim fungsi dibubarin aja, buang-buang anggaran," komentar @pedal***.
"Sampah emang Kominfo kelihatan kan level pemerintah aja keamanannya aja begini. Udah bubarin aja kalau cuma ngabisin anggaran buat gaji kalian," imbuh @xcu***.
"Woi Kominfo jawab, jangan diem aja. Udah pada bangkotan. Salah tetap diulang-ulang," tukas @offi***.
Saat artikel ini disusun, belum ada keterangan atau klarifikasi lebih lanjut soal kabar tersebut.
Tag
Berita Terkait
-
DCI Indonesia Siap Bangun Gedung Pusat Data di Tiga Lokasi Ini
-
Data Korban Tewas dan Luka Kecelakaan Maut di Kota Bekasi
-
Sekda Kuningan Buka Diseminasi Data Pada Aplikasi Kuningan Satu Data
-
Pemkot Bandar Lampung Data Pegawai Non ASN, Kepala BKD Tidak Tahu untuk Apa
-
Data IDM, Kabupaten Purwakarta Kini Sudah Masuk Kategori Desa Maju
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan