Suara.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menanggapi sindiran yang menyebut pihaknya merupakan juru bicara Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Hal tersebut langsung ditanggapi dengan tegas oleh Kompolnas.
Anggota Kompolnas Mohammad Dawam menegaskan pihaknya bukan jubir Polri. Ia menjelaskan Kompolnas adalah mitra kelembagaan untuk memberi dampak pada perbaikan kemandirian dan profesionalitas Polri ke depan.
"Intinya Kompolnas sejatinya bukan sebagai juru bicara Polri sebab Polri sudah memiliki juru bicara, yakni Divisi Humas Mabes Polri yang sekarang dikepalai Bapak Dedi," kata Dawam dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (2/9/2022).
Ketegasan itu disampaikan untuk menanggapi pernyataan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Sebelumnya, ia menyebut Kompolnas telah menjadi perpanjangan tangan Polri dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir J.
Mengenai itu, Dawam mengatakan bahwa apa yang disampaikan publik kepada Kompolnas merupakan bagian dari kritik konstruktif masyarakat kepada penyelenggara negara. Karena itu, pihaknya juga berusaha memahami dengan positif.
"Sebagai salah satu anggota Kompolnas, saya, Mohammad Dawam, memandang perlu untuk menyampaikan kepada publik bahwa Kompolnas juga telah banyak memberikan masukan," kata Dawan.
"(Kompolnas juga memberi) surat rekomendasi sesuai dengan kewenangannya, kemudian menyampaikan langsung secara internal kelembagaan melalui Bapak Kapolri," lanjutnya.
Dawan melanjutkan, banyak saran Kompolnas yang juga telah ditindaklanjuti dengan baik oleh Polri. Salah satunya adalah saran Kompolnas kepada Polri terkait pemakaman kembali almarhum Brigadir J secara kedinasan.
Bahkan, lanjutnya, saran-saran Kompolnas kepada Polri dalam peristiwa lainnya juga sudah berjalan dengan baik.
Baca Juga: Sosok Kompol Chuck Putranto, Karier Mulai Menanjak dan Berujung Dipecat-Terancam Penjara
Di sisi lain, Kompolnas memang sedang membangun hubungan tata kerja kelembagaan Kompolnas dengan Polri, salah satu klausul kerja samanya menyebutkan perlu adanya pertukaran dan pemanfaatan data/informasi baik melalui elektronik maupun nonelektronik.
"Bahkan, bisa melalui lisan yang kemudian ditindaklanjuti secara tertulis," ucapnya.
Hubungan sinergi kelembagaan yang sedang dibangun seperti ini, kata Dawam, memang timbulkan banyak pihak berpersepsi seolah-olah Kompolnas menjadi perpanjangan tangan Polri.
"Strategi kemitraan kelembagaan kami dengan memberikan masukan, kritik konstruktif ke internal Polri memang terkadang tidak populer. Namun, kami meyakini akan memberikan dampak besar pada proses perbaikan kemandirian dan profesionalitas Polri ke depan," tandas Dawam. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Sosok Kompol Chuck Putranto, Karier Mulai Menanjak dan Berujung Dipecat-Terancam Penjara
-
Kubu HRS : Skenario Ferdy Sambo Mirip Kasus KM 50, Gagal karena Nihil Kepentingan Politik Penguasa
-
Pengacara Keluarga Brigadir J Murka! Sebut Komnas HAM Anggap PC Tidak Ditahan Sebagai Terobosan Baru: Apa-apaan Ini?
-
Kisruh, Dokter Richard Lee Dipolisikan Persatuan Debus Banten ke Mabes Polri
-
Kubu Rizieq Sebut Skenario Ferdy Sambo Terinspirasi KM 50: Gagal karena Tidak Ada Unsur Politik
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
KPK Akhirnya Ambil Alih Kasus Korupsi Petral dari Kejagung, Apa Alasannya?
-
KPK Selidiki Korupsi Google Cloud, Kuasa Hukum Bantah Nadiem Makarim Terlibat
-
Kemenpar Dukung Pesta Diskon Nasional 2025: Potongan Harga 20-80 Persen!
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB