Suara.com - Dalam pertemuan para menteri lingkungan di acara G20 di Bali, Tanya Plibersek, Menteri Lingkungan Australia, memperkenalkan konsep "Green Wall Street", di mana bisnis dari seluruh dunia dapat datang untuk berinvestasi dalam aksi lingkungan.
Menurutnya Australia punya potensi untuk mengubah krisis lingkungan lewat komodifikasi pekerjaan lingkungan yang positif melalui "kredit keanekaragaman hayati/alam."
“Pada akhirnya, saya ingin melihat pasar benar-benar menghargai alam, sehingga akhirnya akan melindungi hutan, bukan malah merusaknya,” katanya.
"Dan mungkin suatu hari Australia akan memiliki Green Wall Street-nya sendiri: pusat keuangan global tepercaya, tempat dunia datang untuk berinvestasi dalam perlindungan dan pemulihan lingkungan."
Apa itu 'Green Wall Street'?
Inti dari konsep ini adalah jika seorang petani, kelompok konservasi atau bisnis lain memulihkan atau melindungi lingkungan mereka, maka mereka akan menerima kredit yang kemudian bisa dijual kepada pasar.
Saat konsep ini pertama kali diajukan di Australia, ada tanggapan beragam dari aktivis lingkungan, mulai dari antusiasme hingga kritik.
Federasi Petani Nasional di Australia, misalnya, mengatakan "senang" dengan konsep ini dan beberapa akademisi di bidang skema kredit keanekaragaman hayati juga optimistis.
Bagaimana kredit akan dibuat?
Dalam rancangan undang-undang yang diperkenalkan oleh mantan menteri pertanian Austalia, David Littleproud, awal tahun ini, pemerintahan di bawah Scott Morrison merancang program tersebut sehingga hanya petani yang bisa menghasilkan kredit keanekaragaman hayati.
Ini memungkinkan sejumlah proyek, seperti penanaman pohon di lahan kosong, pengurangan polusi ke saluran air, dan komitmen untuk melindungi habitat yang ada yang terancam punah.
Baca Juga: Halodoc Jadi Satu-satunya Perusahaan Telehealth yang Unjuk Gigi di 4th DEWG Meeting G20 Bali
Pemerintah Australia dibawah pimpinan PM Anthony Albanese saat ini mengatakan akan memperluas program tersebut untuk diterapkan juga kepada semua pemilik tanah, termasuk pemilik tanah tradisional.
Dalam pidatonya di Bali, Menteri Tanya mengangkat kemungkinan kredit yang dihasilkan dengan menanam kembali habitat koala, memulihkan saluran air yang rusak, menghidupkan kembali lokasi alam kritis dan lahan basah, hutan bakau dan perairan.
Siapa yang akan membeli kredit?
Kredit karbon biasanya dibeli untuk "mengimbangi" emisi lain yang dihasilkan perusahaan. Tapi sebagian besar tidak dibeli secara sukarela.
Meski Menteri Tanya mengatakan "kredit alam" akan tersedia untuk perusahaan yang perlu "mengimbangi" kerusakan yang tidak dapat mereka hindari, namun ia menegaskan kepaa ABC bahwa hal tersebut bukan inti dari program 'Green Wall Street'.
"Ini bukan dirancang untuk menjadi skema offset bagi para pengembang yang nantinya malah membeli kredit ketimbang melindungi lingkungan alam," katanya, menambahkan program ini bukan untuk menggantikan satu hal dengan lainnya.
"Ini adalah cara untuk mendapatkan tambahan investasi sektor swasta dan filantropi ke lingkungan."
Pasar dirancang secara sukarela, jadi tidak ada yang akan dipaksa untuk membeli kredit.
[Foto]
Apakah akan ada pangsa pasar untuk kredit ini?
Kredit alam yang digunakan sebagai penyeimbang punya masalahnya tersendiri. Tapi mengapa sebuah bisnis yang berorientasi pada keuntungan akan memilih membelanjakan uangnya untuk lingkungan?
"Karena ada tuntutan dari investor mereka, pemegang saham dan pelanggan mereka," kata Menteri Tanya.
Menurutnya, para pelaku bisnis sudah mengatakan ingin menghabiskan uang untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan, tapi sulit melakukannya tanpa skema kredit.
"Tanpa sertifikat, bisnis yang ingin berinvestasi di alam harus membuat kontrak jangka panjang dengan pemilik tanah, atau mereka harus membeli tanah dan menjadi pemilik tanah sendiri," katanya.
"Jauh lebih mudah untuk memperdagangkan sertifikat atau kredit, sama lebih mudahnya untuk berdagang dengan uang daripada barter."
Dengan dorongan global agar perusahaan mengumumkan dampak mereka terhadap alam, seperti yang sekarang mereka lakukan untuk iklim, Menteri Tanya yakin perusahaan akan semakin berupaya berinvestasi secara sukarela untuk memperbaiki alam.
Basha Stasak dari Australian Conservation Foundation skeptis jika nantinya akan ada permintaan untuk kredit ini.
"Kami tentu belum melihatnya, tetapi ini adalah pertanyaan besar, yang belum benar-benar diuji di Australia," katanya.
Adakah kemungkinan gagal dari skema ini?
Ada banyak cara "pasar alam" bisa berakhir salah, yang bisa lebih buruk bagi lingkungan ketimbang tidak melakukan apa-apa sama sekali, seperti yang terus ditegaskan Menteri Tanya.
"Pasar yang buruk bisa jadi lebih buruk daripada tidak ada pasar sama sekali, jika itu dirancang dengan buruk, atau di bawah regulasi, atau jika hanya sekedar greenwash atau menciptakan insentif yang buruk," katanya.
"Skema ini perlu dibangun di atas dasar yang kokoh."
Pertama, mungkin tidak ada cukup permintaan untuk kredit, dan sangat sedikit yang bisa dilakukan, meski ada investasi yang signifikan dari pemerintah dan pemilik tanah.
Tapi yang paling buruk adalah jika skema ini tidak diterapkan dengan baik, maka kredit itu sendiri bisa jadi jelek, seperti kritik soal sistem kredit karbon Australia.
Jika pengukuran manfaat lingkungan dari pekerjaan yang menghasilkan kredit tidak dilakukan dengan baik, itu bisa dialihkan kepada proyek yang tidak memiliki manfaat nyata bagi lingkungan.
Ini akan membuang-buang uang investor yang mencoba membelanjakannya pada hal yang lebih bermanfaat bagi lingkungan. Tapi lebih buruk lagi, jika kredit tersebut digunakan untuk mengimbangi kerusakan lingkungan, seperti yang terjadi dengan kredit karbon, maka kondisi lingkungan malah semakin rusak.
Ini mungkin terjadi jika merujuk pada laporan kredit keanekaragaman hayati di New South Wales, yang dirilis oleh Kantor Audit independen Pemerintah New South Wales pekan ini.
Laporan tersebut menemukan, skema NSW tidak dirancang dengan baik dan menimbulkan kekhawatiran seputar transparansi, keberlanjutan, dan integritasnya.
Pemerintah telah membuat program percontohan untuk level federal, yang dijalankan oleh Andrew Macintosh dan rekan-rekannya dari Australian National University.
Dia mengatakan kepada ABC jika mereka tidak dirancang untuk membuat kredit yang dapat digunakan sebagai offset sama sekali - dan kredit yang digunakan untuk tujuan itu membutuhkan pemeriksaan dan keseimbangan yang lebih ketat.
Pemerintah telah membuka periode konsultasi, yang akan berlangsung selama kurang dari tiga minggu, dan akan menginformasikan perkembangan undang-undang baru.
David Littleproud mengatakan dia menyambut baik kebijakan pemerintah Partai Buruh yang akan mengadopsi skema keanekaragaman hayati pemerintah sebelumnya, dan akan memperkenalkan kembali undang-undang untuk menciptakan kepastian struktural bagi pasar keanekaragaman hayati untuk beroperasi.
Pemimpin Nasional dan menteri pertanian di pihak oposisi mengatakan Perdana Menteri "tidak menciptakan kesempatan sekali seumur hidup seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya".
"Konsepnya, uji coba dengan petani, platform perdagangan semuanya didanai dan disampaikan oleh koalisi nasional dari pemerintahan sebelumnya," ujar David.
Artikel ini diproduksi Erwin Renaldi dari laporan ABC News.
Berita Terkait
-
Gandeng HelloBill, BLTS Perkuat Kontrol dan Efisiensi Bisnis
-
Grand Final Proliga 2026: Garuda Jaya Paksa Samator Mainkan Leg Ketiga Usai Menang Tipis 3-2
-
Fakta Mengejutkan di Sidang Korupsi KKT, Jaksa Diduga Salah Identitas Terdakwa
-
Pemuda Katolik Soroti Klarifikasi JK, Dinilai Perlu Lebih Efektif dan Tak Perlu Berulang
-
JPU Soroti Ahli di Sidang Nadiem, Dinilai Tak Independen dan Hanya Berbasis Opini
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
Terkini
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
-
'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
-
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang
-
Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi
-
Dikaitkan dengan Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Tegaskan Tak Pernah Interaksi dengan Gus Yaqut
-
Gus Lilur Gaungkan 'Abuktor' di Muktamar NU 2026: Syarat Mutlak Pemimpin PBNU Bebas Korupsi
-
Hari Bumi: BNI Rehabilitasi 50 Hektare Mangrove di Banyuwangi, Berikan Dampak Ekonomi ke 5.000 Warga