Suara.com - Lembaga Survei KedaiKOPI dalam hasil survei terbarunya menyebut bahwa calon presiden perempuan memiliki tren penguatan. Puan Maharani jadi nama capres perempuan dengan elektabilitas teratas jelang Pilpres 2024.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo menjelaskan, bahwa awalnya KedaiKOPI menanyakan kepada responden dengan pertanyaan terbuka soal elektabilitas capres perempuan.
Akhirnya dari pertanyaan itu memunculkan 6 calon presiden perempuan yang disebutkan oleh pemilih.
"Ada nama Puan Maharani (9,6%), Megawati Soekarnoputri (0,7%), Susi Pudjiastuti (0,6%), Khofifah Indar Parawansa (0,6%), Tri Rismaharini (0,5%), dan Sri Mulyani (0,2%)," kata Kunto dalam paparannya secara daring, Sabtu (3/9/2022).
Kunto menjelaskan, dari hasil survei tersebut, tampak elektabilitas capres perempuan semakin menguat. Terutama untuk Puan Maharani.
Ketika disimulasikan dengan pertanyaan tertutup 19 tokoh, Kunto menyampaikan, nama-nama capres perempuan memiliki tren penguatan dengan Puan Maharani mendapatkan keterpilihan sebesar 11,3 persen, Susi Pudjiastuti 1,6 persen, Tri Rismaharini 1,4 persen, Khofifah Indar Parawansa 1,3 persen, dan Sri Mulyani Indrawati 0,6 persen.
"Peluang perempuan di Pilpres 2024 semakin terbuka lebar dengan konsistensi angka keterpilihan capres perempuan di dalam simulasi sepuluh nama sampai dengan empat nama," tuturnya.
KedaiKOPI juga menemukan bahwa penerimaan publik terhadap presiden perempuan mengalami peningkatan dari 34,2 persen pada bulan November 2021 menjadi 55,5 persen pada bulan Agustus 2022.
Survei Opini Publik Pada Pemimpin Perempuan diselenggarakan pada 3-18 Agustus 2022 di 34 provinsi di Indonesia.
Baca Juga: Harga BBM Naik, Momen Megawati dan Puan Maharani Nangis Saat Kenaikan BBM di Era SBY Disorot Lagi
Sebanyak 1.197 responden dipilih secara acak dengan menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error ±2,89% pada tingkat kepercayaan 95%. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI).
Berita Terkait
-
Harga BBM Bersubsidi Naik, Warganet Desak Puan Maharani Nangis Lagi
-
Harga BBM Naik Warganet Twitter Berkicau Sentil Puan Maharani: Partai Wong Cilik Pura-pura Gak Tau?
-
Harga BBM Naik, Momen Megawati dan Puan Maharani Nangis Saat Kenaikan BBM di Era SBY Disorot Lagi
-
Warganet Ramai Sentil PDIP dan Puan Maharani Soal Kenaikan Harga BBM Bersubsidi: Nangis-nangis Dong
-
Harga BBM Bersubsidi Naik dan Pertalite Tembus Rp10 Ribu, Warganet Desak Puan Maharani Nangis Lagi
Terpopuler
- Promo JSM Superindo Minggu Ini, Kue Lebaran dan Biskuit Kaleng Cuma Rp15 Ribuan
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Palembang
- Apakah Ada Penukaran Uang Baru BI Pintar Periode 3? Ini Pengumuman Pastinya
- 5 Body Lotion Terbaik untuk Memutihkan Kulit Sebelum Lebaran
- Di Balik Serangan ke Iran: Apa yang Ingin Dicapai AS dan Israel?
Pilihan
-
Here We Go! Elkan Baggott Kembali Dipanggil ke Timnas Indonesia
-
Sejumlah Artis Mendatangi Rumah Duka Vidi Aldiano, Wartawan Dilarang Masuk
-
Setelah Bertahun-tahun Berjuang, Inilah Riwayat Kanker Ginjal Vidi Aldiano
-
Vidi Aldiano Meninggal Dunia Sabtu 7 Maret Pukul 16.33 WIB
-
Vila di Bali Disulap Jadi Pabrik Narkoba, Bea Cukai-BNN Tangkap Dua WN Rusia dan Sita Lab Rahasia!
Terkini
-
Radar THAAD di Yordania Hancur, Kerugian AS Tembus Rp 33,8 Triliun
-
Cuaca Hari Ini: Hujan dan Mendung Mendominasi Jakarta Hingga Yogyakarta
-
Iran Tantang Donald Trump: Siap 'Sambut' Militer AS di Selat Hormuz
-
Kisah Pak Minta: Curi Labu Siam Demi Menu Buka Puasa Ibu yang Renta hingga Tewas Dipukuli Tetangga
-
Pezeshkian Telepon Putin, Minta Rusia Mendukung Hak-hak Sah Rakyat Iran
-
Vidi Aldiano Berpulang, Wapres Gibran: Indonesia Kehilangan Talenta Muda Berbakat
-
Ingatkan Pemerintah, JK Minta Indonesia Jangan Hanya Menjadi Pengikut Donald Trump
-
Kini Minta Maaf, Terungkap Pekerjaan Pengemudi Konvoi Zig-zag yang Viral di Tol Becakayu
-
Presiden Iran: Negara-negara Arab Tak Akan Lagi Diserang, Asal Tak jadi Alat Imperialis AS
-
Golkar 'Sentil' Bupati Fadia: Fokus Proses Hukum di KPK, Tak Perlu Alasan Tak Paham Birokrasi