Suara.com - Rakyat Cile memilihmenolak rancangan perubahan konstitusi negara ke arah yang lebih progresif dalam sebuah plebisit atau pemungutan suara yang dihitung pada Minggu (4/9/2022) waktu setempat.
Sekitar 62 persen pemilih memutuskan untuk menolak rancangan konstitusi baru tersebut, sehingga konstitusi lama yang disusun pada tahun 1980 di bawah kepemimpinan diktator Gen Augusto Pinochet akan tetap berlaku.
Sebelumnya, melalui referendum tahun 2020, mayoritas warga negara wilayah Amerika Selatan tersebut memutuskan konstitusi baru harus disusun.
Namun, hasil akhir produk tersebut tampaknya tidak memuaskan masyarakat yang akhirnya malah menolak rancangan tersebut.
The Guardian melaporkan, rancangan konstitusi yang baru memuat dan mengusulkan beberapa perubahan, termasuk menjamin hak-hak perempuan dan kesetaraan gender serta turut menjamin perlindungan terhadap Indigenous people atau masyarakat adat.
Proposal yang berisi 388 pasal tersebut juga mengatur legalisasi aborsi dan mengamanatkan cakupan kesehatan semesta (universal health care) yang dapat diakses bagi seluruh warga negara, urai The New York Times.
Aturan terkait Indigenous people menjadi salah satu poin yang paling banyak dikritik dan mengakibatkan popularitas draft konstitusi ini begitu rendah.
Beberapa kelompok mengkhawatirkan bahwa “perlindungan bagi masyarakat adat” memiliki makna bahwa kelompok-kelompok masyarakat adat di Cile dapat diakui sebagai negara dan pada akhirnya akan menyebabkan perpecahan.
Selain itu, sebagai negara yang cenderung konservatif, banyak warga Cile yang dilaporkan menyangsikan individu-individu “sayap kiri” yang terlibat dalam penyusunan proposal ini.
Perlu diketahui, setelah referendum tahun 2020, Cile memilih 150 orang untuk menyusun usulan konstitusi yang baru, dan dua pertiga kursi dimenangkan oleh individu dari golongan “sayap kiri”, dan mereka dapat menambahkan poin-poin baru ke dalam proposal tanpa memerlukan suara dari kubu konservatif.
Berita Terkait
-
Capeknya Kerja Rumah Tangga Bisa Kalahkan Kerja Kantoran
-
Pilkada Ulang Pasca-Kemenangan Kotak Kosong, Bawaslu 'Pelototi' 315 TPS di Pangkalpinang
-
Pilkada Ulang Rawan 'Pemilih Siluman', Bawaslu Perintahkan Pengawas Jeli Sisir DPT Pangkalpinang
-
Trauma Pilkada Gagal, Bawaslu Turun Gunung Kawal Ketat Pemilihan Ulang di Pangkalpinang
-
CEK FAKTA: Benarkah PBB Putuskan Referendum 5 Negara Baru, 3 dari Indonesia?
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Video Gibran Tak Suka Baca Buku Viral Lagi, Netizen Bandingkan dengan Bung Hatta
-
KPK Ungkap Kasus Korupsi Kuota Haji, Libatkan Hampir 400 Biro Perjalanan
-
Nabire Diguncang Gempa Berkali-kali, Jaringan Internet Langsung Alami Gangguan
-
KPK Sita Uang Hingga Mobil dan Tanah dari Dirut BPR Jepara Artha dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Terungkap! Modus Oknum Kemenag Peras Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji
-
PWNU DKI Ingatkan soal Transformasi PAM Jaya: Jangan Sampai Air Bersih Jadi Barang Dagangan
-
Satgas PKH Tertibkan Tambang Ilegal di Maluku Utara: 100 Hektar Hutan Disegel, Denda Menanti!
-
Diungkap KPK, Ustaz Khalid Basalamah Beralih dari Haji Furoda ke Khusus Gegara Dihasut Oknum Kemenag
-
KPK Ungkap Modus 'Pecah Kuota' Biro Haji: Sengaja Ciptakan Kelangkaan Demi Harga Mahal
-
Tanggapi Komeng dan Pramono Soal Banjir, PSI Desak Pemprov DKI Ikut Perbaiki Wilayah Hulu