Suara.com - Rakyat Cile memilihmenolak rancangan perubahan konstitusi negara ke arah yang lebih progresif dalam sebuah plebisit atau pemungutan suara yang dihitung pada Minggu (4/9/2022) waktu setempat.
Sekitar 62 persen pemilih memutuskan untuk menolak rancangan konstitusi baru tersebut, sehingga konstitusi lama yang disusun pada tahun 1980 di bawah kepemimpinan diktator Gen Augusto Pinochet akan tetap berlaku.
Sebelumnya, melalui referendum tahun 2020, mayoritas warga negara wilayah Amerika Selatan tersebut memutuskan konstitusi baru harus disusun.
Namun, hasil akhir produk tersebut tampaknya tidak memuaskan masyarakat yang akhirnya malah menolak rancangan tersebut.
The Guardian melaporkan, rancangan konstitusi yang baru memuat dan mengusulkan beberapa perubahan, termasuk menjamin hak-hak perempuan dan kesetaraan gender serta turut menjamin perlindungan terhadap Indigenous people atau masyarakat adat.
Proposal yang berisi 388 pasal tersebut juga mengatur legalisasi aborsi dan mengamanatkan cakupan kesehatan semesta (universal health care) yang dapat diakses bagi seluruh warga negara, urai The New York Times.
Aturan terkait Indigenous people menjadi salah satu poin yang paling banyak dikritik dan mengakibatkan popularitas draft konstitusi ini begitu rendah.
Beberapa kelompok mengkhawatirkan bahwa “perlindungan bagi masyarakat adat” memiliki makna bahwa kelompok-kelompok masyarakat adat di Cile dapat diakui sebagai negara dan pada akhirnya akan menyebabkan perpecahan.
Selain itu, sebagai negara yang cenderung konservatif, banyak warga Cile yang dilaporkan menyangsikan individu-individu “sayap kiri” yang terlibat dalam penyusunan proposal ini.
Perlu diketahui, setelah referendum tahun 2020, Cile memilih 150 orang untuk menyusun usulan konstitusi yang baru, dan dua pertiga kursi dimenangkan oleh individu dari golongan “sayap kiri”, dan mereka dapat menambahkan poin-poin baru ke dalam proposal tanpa memerlukan suara dari kubu konservatif.
Berita Terkait
-
Lawan Patriarki! 5 Novel Populer Ini Berisi tentang Kritik Feminisme
-
Qodari: Pemilihan Logo HUT ke-81 RI Cerminkan Perhatian Pemerintah dalam Hormati Pilihan Publik
-
Kenapa Istirahat Laki-laki Dianggap Kebutuhan, Tapi Bagi Perempuan Itu Kemewahan?
-
Toxic Tidak Punya Gender: Ketika Perjuangan Berubah Menjadi Kebencian
-
BNI Dorong Kesetaraan Gender, Perkuat Peran Perempuan di Dunia Kerja dan Masyarakat
Terpopuler
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- Duduk Perkara Gibran Tipu Malaysia, Anwar Ibrahim Buka Suara Parlemen Bakal Usut
- 5 Sepatu Lari yang Nyaman untuk Jalan Jauh, Sol Empuk Bisa Buat Traveling
- Siapa Chika Yenalovy? Istri Kasespri Prabowo yang Jejak Digitalnya Misterius
- 3 Rice Cooker untuk Nasi Tahan 2 Hari dan Tidak Lengket Sesuai Klaim
Pilihan
-
Tokyo Diguncang Gempa 5,9 M: 37 Orang Terluka, Transportasi Terganggu
-
Jet Tempur Sukhoi TNI AU Tergelincir Nyaris Hantam Jalan Raya di Maros
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
Terkini
-
Program KPR Renovasi BRI, Ketentuan Suku Bunga Ringan dan Tenor Panjang
-
Dari Kebab ke QRIS, Cerita Farhan Kebab Tumbuh Bersama Bank Sumsel Babel
-
Amnesty International Soroti Kemunduran Demokrasi: Banyak Partai, tapi Suaranya Satu
-
Panas Bumi Jadi Andalan Transisi Energi, Pemerintah Dorong Pemanfaatannya Lebih Cepat
-
Katarak Kongenital pada Anak dan Pentingnya Deteksi Sejak Dini
-
Semarak Turnamen Bulu Tangkis di Mall Solo, 219 Peserta Ikut Bertanding
-
Komunikasi Politik Prabowo Dinilai Kerap Blunder, Akademisi: Bisa Rugikan Pemerintah
-
PTBA Hadir untuk NTT, Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Bencana
-
Ibu Makin Cermat Memilih Produk Perawatan Anak, Bukan Lagi Sekadar Soal Harga
-
Perkuat Keamanan Ruang Udara Obvitnas, Kilang Plaju Jalani Assessment AIP dan Supervisi SMP