Suara.com - Massa Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) sore ini menggelar aksi tolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR RI, Selasa (6/9/2022).
Massa HMI ditemui oleh tiga orang Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS yakni Mulyanto, Nur Hasan Zaidi dan Dyah Nurwota Sari.
Ketua Umum Pengurus Besar (PB) HMI Affandi Ismail Hasan menyatakan secara tegas menolak kenaikan harga BBM.
"HMI menolak secara tegas rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi yang dinilai semakin menyusahkan rakyat, menyengsarakan dan menambah penderitaan kurang lebih 50% dari populasi 270 juta rakyat," kata Affandi di depan Gedung DPR RI, Selasa (6/9/2022).
Affandi menerangkan HMI punya tiga alasan menolak aturan kenaikan harga BBM yakni, situasi masyarakat Indonesia masih terpuruk setelah diterpan Pandemi Covid-19 selama 2 tahun belakangan, kenaikan BBM dinilai akan memberikan dampak domino buruk terhadal masyarakat dan naiknya harga BBM dinilai HMI bisa menjadi ancaman terjadinya inflasi akibat kenaikan harga barang-barang yang lainnya.
PKS Pamer Walkout Saat Rapat Paripurna
Sebelumnya tiga anggota DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendatangi massa mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) yang melakukan aksi unjuk rasa menolak harga BBM naik di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022) sore.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto menjadi orang yang pertama berbicara dari atas mobil komando. Ia menyebut menemui massa usai pihaknya walk out dari Rapat Paripurna lantaran menyatakan sikap menolak harga BBM naik.
"Kami baru saja melaksanakan sidang paripurna hari ulang tahun DPR RI. Hadir pihak pemerintah ibu Sri Mulyani, apa yang kami sampaikan di dalam," kata Mulyanto.
Baca Juga: Geruduk Istana Tolak Kenaikan Harga BBM, Massa HMI Bawa Keranda Mayat
"Kami baru saja menyatakan, PKS menolak kenaikan BBM. Bukan hanya itu saja, PKS bahkan walkout dari forum paripurna dan langsung menuju kesini," sambungnya.
Selain itu, Anggota DPR RI fraksi PKS, Nurhasan Zaidi, menyatakan, memang kenaikan harga BBM ini terlalu banyak alasan untuk ditolak.
"Di komisi 7 harus menjadi catatan, di sini harus saya sampaikan, tidak ada kesepakatan di komisi 7 untuk kenaikan BBM, jelas, untuk itu apa yang disampaikan oleh rekan saya sebelumnya bahwa kenaikan ini terlalu banyak alasan untuk ditolak," tuturnya.
Adapun fraksi PKS lainnya yang turut hadir yakni Dyah Nurwitasari. Ia pun menyampaikan hal yang kurang lebih senada dengan rekan-rekannya yang lain.
Usai menemui massa, para anggota fraksi PKS kemudian bergegas masuk kembali ke Gedung DPR RI.
Berita Terkait
-
Bikin Sengsara Rakyat, Ini Pihak yang Diuntungkan Kenaikan Harga BBM
-
Usai Walkout dari Paripurna DPR, Sejumlah Legislator Fraksi PKS Temui Massa Demo: Kami Juga Menolak BBM Naik
-
Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa PMII Sukoharjo Hendak Tutup Jalan Tugu Kartasura
-
Apa saja faktor penyesuaian harga BBM?
-
Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di Samarinda, Pagar Kantor Gubernur Kaltim Roboh, Massa Paksa Masuk
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
Bulog Pastikan Beras Bantuan di Bangkalan Diganti Sebelum Disalurkan, Komitmen Jaga Kualitas Bantuan
-
Bulog Gelontorkan Beras SPHP & Percepat Penyaluran Bantuan Pangan untuk Jaga Stabilitas Harga Beras
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay