News / Nasional
Jum'at, 09 September 2022 | 12:45 WIB
suharso Monoarfa saat masih menjabat sebagai Plt Ketum PPP, menghadiri Mukernas di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/3). [Suara.com/Muhaimin A Untung]

Atas dasar itu, Tamliha mengatakan, pihak Suharso akan bersurat menyampaikan klarifikasi. Terlebih kronologi soal apa yang sebenarnya terjadi.

"Ya cukup di serahkan ke kepala sekretariat kemenkumham. Tinggal menyampaikan surat klarifikasi. Iya, menjelaskan secara komprehensif kronologisnya dasar hukumnya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Tamliha mengaku, memang pihaknya tidak ingin berandai-andai soal sikap Kemenkumham tanggapi masalah PPP tersebut. Ia meyakini Menkumham punya integeritas dan tidak mengesahkan kepengurusan Mardiono atau hasil Mukernas.

"Kami tidak mau berandai-andai menteri hukum dan HAM itu kan profesional teman saya di badan anggaran dia ini orang berkarakter punya integeritas saya yakin dia tidak akan mau menandatangani sesuatu yang tidak memiliki legal aspek yang jelas," imbuhnya.

Load More