Selain Penyelenggara Pemilu, DPR akan Panggil BSSN dan Menkominfo Buat Rapat Khusus Bahas Data Bocor

Suara.com - Komisi II DPR merencanakan membuat rapat khusus bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta lembaga penyelenggara Pemilu lain, seiring adanya serangan hacker atau peretas terhadap data-data pribadi.

Adapun rapat khusus Komisi II itu berkaitan dengan keamanan data Pemilu dan pencegahan kebocoran data.

"Terutama pengamanan data kependudukan yang ada di KPU. Kan kepentingan kami di Komisi II lebih pada itu," kata Ketua Komisi III Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (12/9/2022).

Doli mengatakan, rapat khusus itu tidak hanya bersama dengan KPU, Bawaslu serta DKPP. Melainkan akan turut mengundang pihak lain yang terkait.

"Mungkin dalam waktu dekat kami akan cari waktu, akan mengundang pihak terkait, seperti BSSN, kemudian Menkominfo, nanti kami akan koordinasi dengan komisi I," ujar Doli.

"Kemudian tim siber KPU atau Polri mungkin supaya kejadian ini tidak terulang dan tidak mengganggu, terutama untuk proses Pemilu," kata Doli.

DPR Was-was dengan Hacker

Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal merasa was-was dengan kehadiran peretas atau hacker Bjorka. Pasalnya Bjorka sudah beberapa kali mengaku membocorkan data para elite negeri, tidak terkecuali dokumen Presiden RI.

Syamsurizal khawatir, apabila hacker serupa kemudian menyasar data-data terkait dengan Pemilu 2024. Ia tidak ingin pelaksanaan Pemilu ternodai dengan tingkah laku para peretas.

Baca Juga: Khawatir Proses Kerja Keras Parpol Terancam Hacker, PKS Minta KPU Waspadai Permainan Jual Beli Data

"Kita khawatir ini menjadi semacam alat yang membuat hasil penyelenggaraan Pemilu menjadi tercela," ujar Syamsurizal dalam RDP dengan penyelenggara Pemilu di Komisi II DPR.

"Seperti terjadi pada Pemilu 2014 lalu, ada sekitar 250 para hacker dari China yang dikatakan apakah itu hoax, apakah itu benar tapi ini sempat mencemari penyelenggaraan pemilu kita," kata Syamsurizal, Senin (12/9/2022).

Berdasarkan informasi yang berkembang saat itu, Syamsurizal mengatakan bahwa para peretas disebut-sebut bisa mengubah calon pasangan yang sebelumnya menang, menjadi kalah.

"Dikatakan di situ 250 itu yang meng-hacker data-data yang membuat suatu pasangan menjadi menang dan suatu pasangan menjadi kalah," ujarnya.

Karena itu, Syamsurizal meminta Bawaslu untuk menyusun peraturan terkait yang nantinya bisa menjadi pedoman mencegah kebocoran data. Dengan begitu diharapkan peretas semacam Bjorka tidak dapat masuk ke dalam sistem Pemilu.

"Nah ini yang patut kita cemaskan, bagaimana pihak Bawaslu mengantisipasi hal ini dan ke depan menimbulkan semacam kepercayaan masyarakat. Kita yakin dengan segala macam teknologi, Bjorka tidak akan masuk berubah dan melakukan hacking-nya ke dalam pendataan kita khususnya data pemilu," tutur Syamsurizal.