Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI fraksi Gerindra, Fadli Zon, menilai bahwa Indonesia dalam konteks siber kekinian seperti negara tak bertuan atau berjalan autopilot. Hal itu menyusul aksi peretas bernama Bjorka yang melakukan penyebaran data informasi milik pejabat pemerintah Indonesia.
Fadli mengatakan, memang Kemenkominfo dan BSSN harus bertanggungjawab dalam urusan kemanan data atau persoalan siber di Indonesia. Menurutnya, RUU Perlidungan Data Pribadi (PDP) yang sedang dipersiapkan belum cukup.
"Harusnya juga ada institusi seperti Kominfo dan BSSN yang bertanggung jawab terhadap keamanan siber karena itu data kelihatan yang menurut informasi berseliweran di dark web dibongkar sedemikian rupa ini kan bisa disalahgunakan untuk berbagai macam kepentingan gitu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Menurut Fadli, berbagai permasalahan menganai siber di Indonesia itu seperti menunjukan Indonesia seolah-olah negara yang tak tuan.
"Ini menunjukan sepertinya negara kita dalam konteks dunia siber ini seperti terra incognita seperti negara tak bertuan mudah sekali diretas, mudah sekali dibobol mudah sekali diintervensi," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, terkait permasalahan siber menjadi persoalan yang sangat serius.
"Ini menurut saya persoalan yang sangat serius karena menyangkut masalah harga diri," pungkasnya.
Ulah Bjorka
Sebelumnya, data yang dibocorkan adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua DPR Puan Maharani, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca Juga: Kilas Perjalanan Forum Breach yang Naik Daun Akibat Aksi Bjorka
Bjorka memang kerap kali menjadi dalang kebocoran data orang Indonesia. Insiden pertama yang dia ungkap adalah kebocoran data Indihome pada 20 Agustus lalu, yang kemudian dibantah Telkom.
Jika ditelusuri di situs breached.to, profil Bjorka telah memuat enam unggahan kebocoran data. Konten itu berisi 150 juta data dari KPU, 270 juta pengguna Wattpad, 679.000 dokumen surat-surat Presiden Jokowi, 1,3 miliar nomor SIM yang diregistrasi, 91 juta data pengguna Tokopedia, dan pengguna Indihome.
Berita Terkait
-
Data Pribadi Muchdi PR Dibongkar Bjorka, Partai Berkarya: Akun Penebar Fitnah Harus Dihukum
-
Kilas Perjalanan Forum Breach yang Naik Daun Akibat Aksi Bjorka
-
Kejahatan Siber Sangat Mengancam Masyarakat, Komisi I DPR Minta Segera Audit Keamanan Siber
-
Rocky Gerung Sebut jika Data Bjorka tidak Benar maka Istana Harus Buka Data Sebenarnya
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT