PPP Mendadak Copot Syaifullah Tamliha Dari Kursi Pimpinan Komisi V, Buntut Keras Bela Suharso?

Suara.com - Fraksi PPP DPR RI akan melakukan perombakan terhadap alat kelengkapan dewan (AKD) atau jajarannya yang duduki sejumlah jabatan di DPR RI. Salah satunya ada nama Syaifullah Tamliha yang menduduki Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari PPP akan diganti.

Syaifullah Tamliha sendiri diketahui beberapa waktu terakhir keras membela Suharso Monoarfa terkait dengan pencopotan jabatan dari Ketua Umum PPP.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PPP DPR RI, Amir Uskara membantah jika pergantian Tamliha dari kursi pimpinan komisi V ada hubungannya dengan pengesahan Mardiono sebagai Plt ketua umum.

"Maaf tidak ada hubungannya dengan pengesahan Plt Ketua Umum," kata Amir kepada wartawan, Selasa (13/9/2022).

Ia berdalih jika pergantian Tamliha tersebut untuk memaksimalkan kinerja. Soal rotasi alat kelengkapam dewan dianggap hal yang biasa.

"Semata-mata kami ingin memaksimalkan kinerja seluruh anggota Fraksi PPP yg jumlahnya terbatas. Rotasi ke anggotaan di alat kelengkapan dewan rutin kami lakukan," katanya.

Lebih lanjut, Amir menyampaikan, pihaknya juga akan melakukan rotasi terhadap alat kelengkapan dewan lainnya yakni di bagian badan anggaran atau Banggar DPR RI. Namun pihaknya mendahulukan pergantian di posisi pimpinan.

"Kami juga merotasi anggota di banggar, dan AKD lain sementara kami diskusikan di pimpinan Fraksi. Kebetulan sementara pembahasan RKA/KL jadi kami mendahulukan unsur pimpinan," imbuh dia.

Pengesahan Kilat Mardiono

Baca Juga: Sah Jadi Plt Ketum PPP, Mardiono Belum Terpikir Ganti Arwani Thomafi Dari Kursi Sekjen

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham mengesahkan kepengurusan atau kepemimpinan hasil Mukernas PPP dengan M Mardiono resmi sebagai Plt Ketua Umum PPP menggantikan Suharso Monoarfa.

Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani saat dihubungi oleh Suara.com, Jumat (9/9/2022) malam.

"Betul (hasil Mukernas PPP Serang sudah disahkan Kemenkumham)," kata Arsul.

Pengesahan itu, kata Arsul, keluar resmi dari Kemenkumham pada sore hari tadi. Pihaknya mengaku sudah diberikan langsung informasi tersebut.

"Tadi kami terima sore jelang magrib (mendapatkan hasilnya)," tuturnya.

Adapun salinan keputusan pengesahan Kemenkumham tersebut tersebar di awak media. Surat pengesahan itu ditandatangani langsung oleh Menkumham Yasonna Laoly dengan nomor M.HH-26AH.11.02 Tahun 2022.