Suara.com - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi lagi-lagi menegaskan kalau pecopotan Syaifullah Tamliha dari kursi Wakil Ketua Komisi V DPR RI bukan karena sempat membela Suharso Monoarfa terkait gejolak kursi Ketua Umum PPP. Menurutnya, hal itu merupakan penyegaran saja.
"Sama sekali nggak ada hubungannya karena itu tupoksi di DPP. Ini kan tupoksi di fraksi. Ya penyegaran saja," kata Achmad Baidowi yang akrab disapa Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022).
Dia menyampaikan, pergantian tersebut hanya bagian dari tour of duty. Hal itu, kata dia, sama saja kala dirinya diperintahkan untuk mengisi jabatan wakil ketua badan legislasi atau Baleg atau pun diminta perbantuan untuk isi Komisi II.
"Jadi hari ini kita melihat ada kebutuhan di pimpinan komisi V dari PPP untuk regenerasi. Supaya dinamika internal fraksi tetep berjalan sebagaimana mustinya dan semua anggota fraksi di PPP harus siap untuk dilakukan penugasan," katanya.
Menurutnya, penugasan di fraksi bukan lah seperti kitab suci yang tak bisa diubah-ubah. Ia menegaskan bahwa anggota harus siap dimana pun jika ditugaskan.
"Jadi penugasan di fraksi bukan sesuatu yang kayak seperti kitab suci tidak bisa diubah-ubah jadi sebagai kader fraksi anggota fraksi memang harus siap ditempatkan dimanapun tergantung dari keputusan," tuturnya.
Lebih lanjut, Ketua DPP PPP itu menegaskan jika pergantian Tamliha dari pimpinan Komisi V hanya kebetulan waktunya bersamaan dengan terjadinya gejolak di internal PPP terlebih setelah Mardiono disahkan jadi Plt ketua umum PPP gantikan Suharso.
"Kebetulan sekali karena memang sudha lama direncanakan sama halnya seperti ketika kemarin kita menggelar workshop DPRD itu sudah direncanakan sejak lama, tiba-tiba ada mukernas. Tapi tidak bisa mengelak nggak mungkin kita mundur dan waktunya pimpinan DPR hari ini bisanya untuk dilakukan pelantikan," pungkasnya.
Untuk diketahui pergantian Tamliha dari pimpinan Komisi V DPR RI sedianya dilakukan hari ini pukul 11.00 WIB. Posisi Tamliha sendiri digantikan oleh Muhammad Iqbal.
Baca Juga: PPP Mendadak Copot Syaifullah Tamliha Dari Kursi Pimpinan Komisi V, Buntut Keras Bela Suharso?
Berita Terkait
-
Sebut TNI Mirip Gerombolan Ormas, Anggota DPR Ini Akan Dilaporkan ke MKD
-
Ketua DPR PP NTB Sebut Solid Dukung Mardiono : Tak Ada Dualisme
-
Heboh Hacker Bjorka Bocorkan Data Kementerian dan Pejabat, Puan Maharani Buka Suara
-
Puan Maharani Desak Pemerintah Audit Keamanan Siber
-
Perihal Kebocoran Data di Tanah Air, Puan: Seharusnya PSE Melakukan Pengamanan
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana