Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno mengaku belum melihat ada motif politik di balik maraknya peretasan terhadap data pribadi para pejabat yang diduga dilakukan peretas atau hacker Bjorka. Meski begitu, Dave tidak menutup kemungkinan bahwa memang ada kecenderungan ke arah motif politik.
"Saat ini sih belum terlihat tapi ya, tampaknya sih ada tendensius ke sana (motif politik). Tapi ya kami belum bisa terlalu cepat untuk mengatakan hal tersebut," kata Dave di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022).
Menurut Dave, maraknya aksi peretasan tidak serta merta juga bisa dikaitkan dengan upaya peralihan isu, baik isu Ferdy Sambo maupun kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Tetapi yang pasti, ditegaskan Dave, semua aksi peretasan yang berujung kepada pembocoran data memiliki tingkat kerawanan sama.
"Saya enggak bisa bilang begitulah. Saya enggak bisa katakan karena semuanya ini memiliki tingkatan yang rawan," kata Dave.
Audit Keamanan Siber
Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah segera bertindak mengatasi kebocoran data atau informasi milik kementerian/lembaga, maupun sejumlah tokoh.
Hal itu menyusul terjadinya pembocoran data pribadi para elite pemerintahan oleh peretas atau hacker Bjorka, tidak terkecuali data milik Puan.
Baca Juga: Data Pribadi Para Pejabat yang Diacak-acak Bjorka, Cak Imin sampai Undur Diri dari WA
“DPR RI meminta pemerintah untuk segera menggelar audit keamanan siber di seluruh kementerian dan lembaga negara,” kata Puan dalam keterangannya dikutip Selasa (13/9/2022).
Puan mendorong Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memberikan penjelasan secara terbuka atas maraknya peretasan data milik kementerian/lembaga.
Di sisi lain, Puan sekaligus berharap agar BSSN beserta kementerian/lembaga terkait dapat menghentikan serangan siber berupa pembobolan data-data.
“Audit keamanan siber wajib dilakukan setelah adanya banyak kasus kebocoran data di Indonesia,” kata Puan.
Hacker Bjorka Bikin Pemerintah Gagap
Diketahui, hacker Bjorka tidak berhenti membuat ulah. Terbaru dirinya menyebarkan profil sejumlah pejabat pemerintah Indonesia. Awalnya, dia membocorkan identitas Johnny G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Berita Terkait
-
Data Pribadi Para Pejabat yang Diacak-acak Bjorka, Cak Imin sampai Undur Diri dari WA
-
Cak Imin Disebut Dompleng Nama Bjorka Buat Kampanye, Sang Hacker Turun Tangan: Waktunya Cek Notifikasi Anda
-
Pemerintah Bentuk Timsus Respons Serangan Hacker, Bjorka Sesumbar Minta Segera Ditangkap
-
Bjorka Orang Indonesia? Begini Dugaan Pakar Keamanan Siber
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung
-
Wamendiktisaintek Soroti Peran Investasi Manusia dan Inovasi untuk Kejar Indonesia Emas 2045
-
Rumus Baru UMP 2026, Mampukah Penuhi Kebutuhan Hidup Layak?
-
Bobol BPJS Rp21,7 Miliar Pakai Klaim Fiktif, Kejati DKI Tangkap Tersangka berinisial RAS
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran