Suara.com - Pernyataan anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon, terkait TNI seperti gerombolan berbuntut panjang. Belakangan, banyak respons dari para prajurit TNI yang mengecam pernyataan Effendi.
Bahkan, respons tersebut direkam dan videonya banyak beredar di media sosial. Terkait hal itu, Effendi yang juga politisi senior PDIP telah meminta maaf dan telah menghubungi Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa.
Terkait itu, Peneliti kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi kurang sependapat dengan permohonan maaf dari Effendi. Meski pernyataan itu menuai reaksi, tetapi hal itu disampaikan dalam forum resmi DPR RI.
"Di sisi lain, saya juga kurang sependapat dengan langkah permintaan maaf Effendi dan PDIP. Benar bahwa pernyataan yang mengundang reaksi memang kurang bijak. Tapi itu kan terjadi di forum resmi DPR," kata Fahmi kepada Suara.com, Rabu (14/9/2022).
Menurut Fahmi, selama pandangan itu disampaikan dalam forum DPR, harus dimaknai juga sebagai bagian dari hak seorang anggota dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kata dia, jika pernyataan itu kurang tepat, tinggal di klarifikasi saja dalam forum serupa.
"Jika dinilai tidak tepat dan perlu dibantah, ya diklarifikasi saja di forum yang sama atau serupa. Jika ada indikasi bahwa Effendi Simbolon melanggar kode etik, ada MKD yang akan menangani," kata dia.
Di sisi lain, kalau jajaran TNI merespons pernyataan Effendi dengan cara impulsif, artinya sama saja membenarkan tudingan yang ada. Menurut Fahmi, respons kelembagaan mestinya tidak impulsif, melainkan merujuk pada ketentuan perundang-undangan.
"Apalagi ini masing-masing adalah lembaga negara," papar Fahmi.
Peran Penting Pimpinan TNI
Baca Juga: KSAD Dudung Tanggapi Minta Maaf Effendi Simbolon, TNI Punya Kehormatan dan Harga Diri
Fahmi berpendapat, peran pimpinan TNI sangat diperlukan guna meredam gejolak buntut dari pernyataan Effendi Simbolon. Menurut dia, reaksi sesaat para prajurit TNI atas pernyataan yang dianggap tidak bijak tentu wajar. Namun jika hal itu terus dibiarkan, akan menjadi buruk.
"Jika itu memang bentuk spontanitas, itu hanya menunjukkan bahwa masih ada prajurit di level bawah yang cenderung impulsif, yang punya masalah pengendalian emosi dan perilaku," sebut Fahmi.
Apabila memang ada perintah untuk merespons pernyataan tersebut, Fahmi punya pendapat lain. Artinya, di level pimpinan juga mempunyai kecenderungan impulsif.
Tentunya, lanjut dia, hal tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Fahmi menilai, perilaku impulsif atau kecenderungan bertindak tanpa berfikir di level manapun, dapat membahayakan.
Untuk itu, Fahmi berpendapat level pimpinan di lingkungan TNI harus mampu menunjukkan kemampuan dan kematangan dalam mengarahkan dan mengendalikan para prajurit. Tujuannya, untuk menghentikan bentuk spontanitas di level bawah.
Jika tidak, itu kemudian justru ibarat membenarkan apa yang dikatakan oleh politisi Effendi Simbolon sebelumnya, mirip gerombolan.
Berita Terkait
-
ISESS: Perlu Peran Pimpinan TNI Meredam Reaksi Prajurit Terhadap Effendi Simbolon
-
Effendi Simbolon dan Jenderal Dudung Disarankan Bertemu untuk Klarifikasi Bersama Agar Tidak Makin Panas
-
Panglima TNI Wajib Turun Tangan, demi Redam Konflik Effendi-Dudung
-
Jenderal Dudung Minta Prajuritnya Hentikan Protes ke Effendi Simbolon di Media Sosial
-
KSAD Dudung Tanggapi Minta Maaf Effendi Simbolon, TNI Punya Kehormatan dan Harga Diri
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
Iran Incar 17 Raksasa Teknologi AS, Pakar Sebut Konflik Selat Hormuz Bisa Picu Krisis Global
-
Polisi: Restorative Justice Rismon Belum Diputus, Tunggu Gelar Perkara
-
Profil Liliek Prisbawono Hakim MK Pengganti Anwar Usman, Pernah Terseret Kontroversi Pemilu dan CPO
-
Andi Rahadian Resmi Jadi Dubes OmanYaman, Siap Ikuti Arahan Pusat di Tengah Isu Selat Hormuz
-
ASN WFH Diawasi Sistem Digital, Menteri PANRB: Bukan Soal Absensi Fisik
-
Pemkot Jakpus Bersihkan Ikan Sapu-sapu Perusak Turap di Kali Cideng
-
Polda Metro Tegaskan WFH Tak Berlaku, Pelayanan Polisi Tetap Berjalan
-
Lukmanul Hakim Puji Keberanian Prabowo Jaga Harga BBM di Tengah Konflik Global: Kita Angkat Topi!
-
Islah Bahrawi Nilai Prabowo Tak Sejalan dengan Gagasan di Buku Paradoks Indonesia
-
AS Kecele? Pakar Bongkar Rahasia Doktrin Mozaik: Iran Hydra, Bukan Ular yang Mati Jika Dipenggal!