Suara.com - Pernyataan anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon, terkait TNI seperti gerombolan berbuntut panjang. Belakangan, banyak respons dari para prajurit TNI yang mengecam pernyataan Effendi.
Bahkan, respons tersebut direkam dan videonya banyak beredar di media sosial. Terkait hal itu, Effendi yang juga politisi senior PDIP telah meminta maaf dan telah menghubungi Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa.
Terkait itu, Peneliti kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi kurang sependapat dengan permohonan maaf dari Effendi. Meski pernyataan itu menuai reaksi, tetapi hal itu disampaikan dalam forum resmi DPR RI.
"Di sisi lain, saya juga kurang sependapat dengan langkah permintaan maaf Effendi dan PDIP. Benar bahwa pernyataan yang mengundang reaksi memang kurang bijak. Tapi itu kan terjadi di forum resmi DPR," kata Fahmi kepada Suara.com, Rabu (14/9/2022).
Menurut Fahmi, selama pandangan itu disampaikan dalam forum DPR, harus dimaknai juga sebagai bagian dari hak seorang anggota dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kata dia, jika pernyataan itu kurang tepat, tinggal di klarifikasi saja dalam forum serupa.
"Jika dinilai tidak tepat dan perlu dibantah, ya diklarifikasi saja di forum yang sama atau serupa. Jika ada indikasi bahwa Effendi Simbolon melanggar kode etik, ada MKD yang akan menangani," kata dia.
Di sisi lain, kalau jajaran TNI merespons pernyataan Effendi dengan cara impulsif, artinya sama saja membenarkan tudingan yang ada. Menurut Fahmi, respons kelembagaan mestinya tidak impulsif, melainkan merujuk pada ketentuan perundang-undangan.
"Apalagi ini masing-masing adalah lembaga negara," papar Fahmi.
Peran Penting Pimpinan TNI
Baca Juga: KSAD Dudung Tanggapi Minta Maaf Effendi Simbolon, TNI Punya Kehormatan dan Harga Diri
Fahmi berpendapat, peran pimpinan TNI sangat diperlukan guna meredam gejolak buntut dari pernyataan Effendi Simbolon. Menurut dia, reaksi sesaat para prajurit TNI atas pernyataan yang dianggap tidak bijak tentu wajar. Namun jika hal itu terus dibiarkan, akan menjadi buruk.
"Jika itu memang bentuk spontanitas, itu hanya menunjukkan bahwa masih ada prajurit di level bawah yang cenderung impulsif, yang punya masalah pengendalian emosi dan perilaku," sebut Fahmi.
Apabila memang ada perintah untuk merespons pernyataan tersebut, Fahmi punya pendapat lain. Artinya, di level pimpinan juga mempunyai kecenderungan impulsif.
Tentunya, lanjut dia, hal tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Fahmi menilai, perilaku impulsif atau kecenderungan bertindak tanpa berfikir di level manapun, dapat membahayakan.
Untuk itu, Fahmi berpendapat level pimpinan di lingkungan TNI harus mampu menunjukkan kemampuan dan kematangan dalam mengarahkan dan mengendalikan para prajurit. Tujuannya, untuk menghentikan bentuk spontanitas di level bawah.
Jika tidak, itu kemudian justru ibarat membenarkan apa yang dikatakan oleh politisi Effendi Simbolon sebelumnya, mirip gerombolan.
Berita Terkait
-
ISESS: Perlu Peran Pimpinan TNI Meredam Reaksi Prajurit Terhadap Effendi Simbolon
-
Effendi Simbolon dan Jenderal Dudung Disarankan Bertemu untuk Klarifikasi Bersama Agar Tidak Makin Panas
-
Panglima TNI Wajib Turun Tangan, demi Redam Konflik Effendi-Dudung
-
Jenderal Dudung Minta Prajuritnya Hentikan Protes ke Effendi Simbolon di Media Sosial
-
KSAD Dudung Tanggapi Minta Maaf Effendi Simbolon, TNI Punya Kehormatan dan Harga Diri
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- 3 Klub Pemain Timnas Indonesia Berhasil Raih Tiket Promosi Musim Ini
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- HP Vivo yang Bagus Seri Apa? Ini Rekomendasi Seri X, V, dan Y Sesuai Kebutuhan
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
Terkini
-
Kronologi Lengkap Oknum Peneliti Indonesia Diduga Palsukan Riset Demi 'Travel Grant'
-
Penjajahan Gaya Baru? PSN Papua Berpotensi Singkirkan Warga Lokal
-
Pramono Wukuf di Arafah, Wagub Rano Karno Pimpin Jakarta Rayakan Idul Adha
-
Final dan Mengikat, Dasco Pastikan Putusan MK Soal Kuota Perempuan 30 Persen Masuk Revisi UU Pemilu
-
Mendagri Serahkan Hewan Kurban Kemendagri dan BNPP, Bentuk Kepedulian Sosial Kepada Masyarakat
-
'To Kill or To Be Killed', Jaleswari Ingatkan TNI Dilatih Membunuh Bukan Urus Sawah
-
Biar Setara dengan TNI, Dasco Sebut Usulan Perpanjangan Usia Pensiun Polri Layak Dipertimbangkan
-
Ekonom Senior AMRO: Disrupsi Energi Timur Tengah 4 Kali Lebih Ngeri Dibanding Perang Rusia-Ukraina
-
Studi: Model Iklim Saat Ini Dinilai Kurang Akurat Baca Dampak Perubahan Iklim di Perkotaan, Kenapa?
-
Viral Duel Maut WNA Brunei di Blok M, Korban Tewas Setelah 10 Hari Kritis di ICU