Suara.com - Pernyataan anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon, terkait TNI seperti gerombolan berbuntut panjang. Belakangan, banyak respons dari para prajurit TNI yang mengecam pernyataan Effendi.
Bahkan, respons tersebut direkam dan videonya banyak beredar di media sosial. Terkait hal itu, Effendi yang juga politisi senior PDIP telah meminta maaf dan telah menghubungi Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa.
Terkait itu, Peneliti kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi kurang sependapat dengan permohonan maaf dari Effendi. Meski pernyataan itu menuai reaksi, tetapi hal itu disampaikan dalam forum resmi DPR RI.
"Di sisi lain, saya juga kurang sependapat dengan langkah permintaan maaf Effendi dan PDIP. Benar bahwa pernyataan yang mengundang reaksi memang kurang bijak. Tapi itu kan terjadi di forum resmi DPR," kata Fahmi kepada Suara.com, Rabu (14/9/2022).
Menurut Fahmi, selama pandangan itu disampaikan dalam forum DPR, harus dimaknai juga sebagai bagian dari hak seorang anggota dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kata dia, jika pernyataan itu kurang tepat, tinggal di klarifikasi saja dalam forum serupa.
"Jika dinilai tidak tepat dan perlu dibantah, ya diklarifikasi saja di forum yang sama atau serupa. Jika ada indikasi bahwa Effendi Simbolon melanggar kode etik, ada MKD yang akan menangani," kata dia.
Di sisi lain, kalau jajaran TNI merespons pernyataan Effendi dengan cara impulsif, artinya sama saja membenarkan tudingan yang ada. Menurut Fahmi, respons kelembagaan mestinya tidak impulsif, melainkan merujuk pada ketentuan perundang-undangan.
"Apalagi ini masing-masing adalah lembaga negara," papar Fahmi.
Peran Penting Pimpinan TNI
Baca Juga: KSAD Dudung Tanggapi Minta Maaf Effendi Simbolon, TNI Punya Kehormatan dan Harga Diri
Fahmi berpendapat, peran pimpinan TNI sangat diperlukan guna meredam gejolak buntut dari pernyataan Effendi Simbolon. Menurut dia, reaksi sesaat para prajurit TNI atas pernyataan yang dianggap tidak bijak tentu wajar. Namun jika hal itu terus dibiarkan, akan menjadi buruk.
"Jika itu memang bentuk spontanitas, itu hanya menunjukkan bahwa masih ada prajurit di level bawah yang cenderung impulsif, yang punya masalah pengendalian emosi dan perilaku," sebut Fahmi.
Apabila memang ada perintah untuk merespons pernyataan tersebut, Fahmi punya pendapat lain. Artinya, di level pimpinan juga mempunyai kecenderungan impulsif.
Tentunya, lanjut dia, hal tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Fahmi menilai, perilaku impulsif atau kecenderungan bertindak tanpa berfikir di level manapun, dapat membahayakan.
Untuk itu, Fahmi berpendapat level pimpinan di lingkungan TNI harus mampu menunjukkan kemampuan dan kematangan dalam mengarahkan dan mengendalikan para prajurit. Tujuannya, untuk menghentikan bentuk spontanitas di level bawah.
Jika tidak, itu kemudian justru ibarat membenarkan apa yang dikatakan oleh politisi Effendi Simbolon sebelumnya, mirip gerombolan.
Berita Terkait
-
ISESS: Perlu Peran Pimpinan TNI Meredam Reaksi Prajurit Terhadap Effendi Simbolon
-
Effendi Simbolon dan Jenderal Dudung Disarankan Bertemu untuk Klarifikasi Bersama Agar Tidak Makin Panas
-
Panglima TNI Wajib Turun Tangan, demi Redam Konflik Effendi-Dudung
-
Jenderal Dudung Minta Prajuritnya Hentikan Protes ke Effendi Simbolon di Media Sosial
-
KSAD Dudung Tanggapi Minta Maaf Effendi Simbolon, TNI Punya Kehormatan dan Harga Diri
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting