Suara.com - Meski Pemilu baru dilaksanakan tahun 2024 mendatang, ancang-ancang menyambut pesta demokrasi itu sudah disiapkan sejak sekarang.
Tak terkecuali dari Partai Demokrat yang belakangan mencuri perhatian publik karena pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono. Figur yang tak bisa lepas dari Partai Demokrat itu mengklaim siap turun gunung untuk mempersiapkan Pemilu 2024.
Meski masih dua tahun lagi, SBY mengaku sudah mempersiapkan diri dari sekarang karena mencium adanya tanda-tanda kecurangan saat itu.
Hal ini seperti dilihat Suara.com di unggahan akun Instagram @jayalah.negeriku. Tampak SBY berdiri di podium dan memberi arahan kepada para kadernya.
"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilu 2024 mendatang?" ucap SBY sebagai pembuka arahannya, dikutip pada Sabtu (17/9/2022).
"Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," sambung SBY yang bak langsung melempar bom.
Lalu dugaan kecurangan seperti apa yang dimaksud SBY?
"Konon akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka, dua pasangan Capres dan Cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," beber SBY.
"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan Capres Cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentu saja. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan?" imbuhnya.
Baca Juga: Politisi PDIP Balas Sindiran AHY: BBM Era SBY Naiknya 254 Persen, Siapapun Boleh Menangis Saat itu
Kecurangan yang konon, menurut SBY, siap dilakukan di Pemilu 2024 ini pemicu sang mantan presiden untuk turun gunung. Tentu tujuannya hanya satu, mempertahankan Pemilu sebagai ajang untuk rakyat memilih dan dipilih alih-alih dikendalikan oleh penguasa.
SBY lantas membandingkannya dengan masa ketika Demokrat berada di lingkup pemerintahan selama 10 tahun ia menjabat.
"Dan ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan, dua kali melaksanakan Pemilu serta Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," pungkas SBY.
Video yang semula diunggah akun TikTok @pdemokrat.sumut itu jelas menuai pro dan kontra. Sebagian mendukung agar Demokrat kembali menjabat di pemerintahan, sementara sekelompok lain menilai narasi SBY sudah tak lagi relevan dengan situasi sekarang.
"Bukan turun gunung, tapi ambisius," sindir warganet.
"'Konon' ada candi yang di ciptakan menggunakan APBN dimana para petinggi partai terlibat," komentar warganet, mengingatkan kembali dengan megakorupsi Hambalang yang menjerat sejumlah pejabat Demokrat.
Tag
Berita Terkait
-
Anies Masuk Radar Demokrat, Disebut Punya Chemistry dengan AHY
-
Bandingkan Era SBY dan Jokowi, Politikus PDIP: BLT Era SBY Beda, BBM Naiknya 259 Persen
-
Megawati Usul Agar Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Tak Diubah
-
Kader Partai Demokrat Minta AHY Maju Pada Pilpres 2024, Baik Capres Maupun Cawapres
-
Beberkan Cerita Mahasiswa di Rapimnas Demokrat, AHY: Dia Ketakutan Dijerat UU ITE karena Kritik Pemerintah
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay
-
Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan