Suara.com - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PDI Perjuangan menjadi sorotan setelah membentuk Dewan Kolonel. Dewan Kolonel sendiri merupakan wadah bagi anggota DPR Fraksi PDIP untuk mendukung Ketua DPR Puan Maharani sebagai capres 2024.
Kabarnya, pembentukan Dewan Kolonel ini sendiri telah disetujui oleh Puan Maharani. Nama Dewan Kolonel ini dicetuskan oleh salah satu anggota DPR RI, Johan Budi. Ia menjadi salah satu inisiator tim pembentukan Dewan Kolonel tersebut.
Mulanya, Dewan Kolonel ini beranggotakan enam anggota DPR dari Fraksi PDIP. Namun, jumlah anggota Dewan Kolonel terus bertambah hingga belasan orang, atau terakhir 12 orang.
Mereka di antaranya adalah Johan Budi sebagai inisiator, Trimedya Panjaitan selaku koordinator, serta Bambang Wuryanto dan Utut Adianto selaku jenderal.
Usut punya usut, Dewan Kolonel ini dibentuk sebagai tempat berkumpulnya penggemar Puan Maharani. Kelompok tersebut diketahui sudah dibentuk sejak tiga bulan lalu.
Dewan Kolonel juga dikabarkan kerap mengadakan rapat dan melakukan diskusi. Mereka membahas konsep untuk mendukung Puan sebagai calon Presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
Adapun tujuan pembentukan Dewan Kolonel berupaya untuk meningkatkan elektabilitas Puan Maharani. Hal tersebut dikarenakan kelompok ini memang dibentuk untuk mempersiapkan putri Megawati Soekarnoputri itu dalam Pilpres 2024.
Salah satu tugas dari Dewan Kolonel ini yaitu melakukan sosialisasi Puan Maharani di daerah. Dewan Kolonel akan memperkenalkan Puan Maharani ke masyarakat di daerah pemilihannya, tanpa menyebut Puan Maharani sebagai capres 2024.
Meski demikian, keberadaan Dewan Kolonel ini tidak memiliki kaitan dengan DPP PDIP. Tim yang dibentuk dalam rangka persiapan Pilpres 2024 ini akan tetap menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, khususnya perihal capres yang akan diusung PDIP dalam pemilu mendatang.
Baca Juga: Megawati Kaget Dengar Laporan Adanya Dewan Kolonel Sokong Pencapresan Puan 2024
Sementara itu, pernyataan berbeda justru disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Ia membantah adanya keberadaan Dewan Kolonel.
Hasto menyebut bahwa para kader PDIP memiliki kesepakatan dan kedisiplinan terkait dengan Pilpres. Keputusan apapun mengenai Pilpres bergantung pada Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP.
Kontributor : Syifa Khoerunnisa
Berita Terkait
-
Megawati Kaget Dengar Laporan Adanya Dewan Kolonel Sokong Pencapresan Puan 2024
-
Sebut Dewan Kolonel Cuma Guyonan Politik, Sekjen PDIP: Mana Ada Dalam Partai Struktur Seperti Militer
-
Dewan Kolonel Baru Dibentuk, Relawan Ganjar Langsung Bikin Dewan Kopral, Jegal Puan Maharani Nyapres?
-
Makin Panas! Dewan Kolonel Puan Maharani Vs Dewan Kopral Ganjar Pranowo
-
Tanggapan Puan Maharani Soal Pembentukan Tim Dewan Kolonel Upaya Pemenangan Capres 2024
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
Main Mata Nilai Pajak, Oknum Pegawai DJP Tak Berkutik Terjaring OTT KPK
-
LBHM Beri 4 Catatan 'Pedas' untuk Indonesia yang Baru Saja Jadi Presiden Dewan HAM PBB
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
Kasus Isu Ijazah Palsu Jokowi, PSI Desak Polisi Segera Tahan Roy Suryo Cs
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji