Suara.com - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PDI Perjuangan menjadi sorotan setelah membentuk Dewan Kolonel. Dewan Kolonel sendiri merupakan wadah bagi anggota DPR Fraksi PDIP untuk mendukung Ketua DPR Puan Maharani sebagai capres 2024.
Kabarnya, pembentukan Dewan Kolonel ini sendiri telah disetujui oleh Puan Maharani. Nama Dewan Kolonel ini dicetuskan oleh salah satu anggota DPR RI, Johan Budi. Ia menjadi salah satu inisiator tim pembentukan Dewan Kolonel tersebut.
Mulanya, Dewan Kolonel ini beranggotakan enam anggota DPR dari Fraksi PDIP. Namun, jumlah anggota Dewan Kolonel terus bertambah hingga belasan orang, atau terakhir 12 orang.
Mereka di antaranya adalah Johan Budi sebagai inisiator, Trimedya Panjaitan selaku koordinator, serta Bambang Wuryanto dan Utut Adianto selaku jenderal.
Usut punya usut, Dewan Kolonel ini dibentuk sebagai tempat berkumpulnya penggemar Puan Maharani. Kelompok tersebut diketahui sudah dibentuk sejak tiga bulan lalu.
Dewan Kolonel juga dikabarkan kerap mengadakan rapat dan melakukan diskusi. Mereka membahas konsep untuk mendukung Puan sebagai calon Presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
Adapun tujuan pembentukan Dewan Kolonel berupaya untuk meningkatkan elektabilitas Puan Maharani. Hal tersebut dikarenakan kelompok ini memang dibentuk untuk mempersiapkan putri Megawati Soekarnoputri itu dalam Pilpres 2024.
Salah satu tugas dari Dewan Kolonel ini yaitu melakukan sosialisasi Puan Maharani di daerah. Dewan Kolonel akan memperkenalkan Puan Maharani ke masyarakat di daerah pemilihannya, tanpa menyebut Puan Maharani sebagai capres 2024.
Meski demikian, keberadaan Dewan Kolonel ini tidak memiliki kaitan dengan DPP PDIP. Tim yang dibentuk dalam rangka persiapan Pilpres 2024 ini akan tetap menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, khususnya perihal capres yang akan diusung PDIP dalam pemilu mendatang.
Baca Juga: Megawati Kaget Dengar Laporan Adanya Dewan Kolonel Sokong Pencapresan Puan 2024
Sementara itu, pernyataan berbeda justru disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Ia membantah adanya keberadaan Dewan Kolonel.
Hasto menyebut bahwa para kader PDIP memiliki kesepakatan dan kedisiplinan terkait dengan Pilpres. Keputusan apapun mengenai Pilpres bergantung pada Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP.
Kontributor : Syifa Khoerunnisa
Berita Terkait
-
Megawati Kaget Dengar Laporan Adanya Dewan Kolonel Sokong Pencapresan Puan 2024
-
Sebut Dewan Kolonel Cuma Guyonan Politik, Sekjen PDIP: Mana Ada Dalam Partai Struktur Seperti Militer
-
Dewan Kolonel Baru Dibentuk, Relawan Ganjar Langsung Bikin Dewan Kopral, Jegal Puan Maharani Nyapres?
-
Makin Panas! Dewan Kolonel Puan Maharani Vs Dewan Kopral Ganjar Pranowo
-
Tanggapan Puan Maharani Soal Pembentukan Tim Dewan Kolonel Upaya Pemenangan Capres 2024
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Misteri 'Juru Damai' PPP: Sosok 'Orang Baik' Sukses Satukan Kembali Mardiono-Agus
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan
-
Ada dari Bekasi dan Semarang, Tim DVI Identifikasi 7 Jasad Korban Ponpes Al Khoziny, Ini Daftarnya
-
Jokowi Absen di HUT TNI karena Tak Boleh Kena Panas, Kondisi Kesehatannya Jadi Gunjingan
-
Geger Sidang Ijazah Gibran: Tuntutan Rp125 T Bisa Dihapus, Syarat Minta Maaf dan Mundur dari Wapres
-
PHRI: Okupansi Hotel Merosot, Terhentinya Proyek IKN Buat Kaltim Paling Terdampak
-
BNPB Klaim Tragedi Ambruknya Ponpes Al Khoziny sebagai Bencana dengan Korban Terbanyak 2025