Suara.com - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PDI Perjuangan menjadi sorotan setelah membentuk Dewan Kolonel. Dewan Kolonel sendiri merupakan wadah bagi anggota DPR Fraksi PDIP untuk mendukung Ketua DPR Puan Maharani sebagai capres 2024.
Kabarnya, pembentukan Dewan Kolonel ini sendiri telah disetujui oleh Puan Maharani. Nama Dewan Kolonel ini dicetuskan oleh salah satu anggota DPR RI, Johan Budi. Ia menjadi salah satu inisiator tim pembentukan Dewan Kolonel tersebut.
Mulanya, Dewan Kolonel ini beranggotakan enam anggota DPR dari Fraksi PDIP. Namun, jumlah anggota Dewan Kolonel terus bertambah hingga belasan orang, atau terakhir 12 orang.
Mereka di antaranya adalah Johan Budi sebagai inisiator, Trimedya Panjaitan selaku koordinator, serta Bambang Wuryanto dan Utut Adianto selaku jenderal.
Usut punya usut, Dewan Kolonel ini dibentuk sebagai tempat berkumpulnya penggemar Puan Maharani. Kelompok tersebut diketahui sudah dibentuk sejak tiga bulan lalu.
Dewan Kolonel juga dikabarkan kerap mengadakan rapat dan melakukan diskusi. Mereka membahas konsep untuk mendukung Puan sebagai calon Presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
Adapun tujuan pembentukan Dewan Kolonel berupaya untuk meningkatkan elektabilitas Puan Maharani. Hal tersebut dikarenakan kelompok ini memang dibentuk untuk mempersiapkan putri Megawati Soekarnoputri itu dalam Pilpres 2024.
Salah satu tugas dari Dewan Kolonel ini yaitu melakukan sosialisasi Puan Maharani di daerah. Dewan Kolonel akan memperkenalkan Puan Maharani ke masyarakat di daerah pemilihannya, tanpa menyebut Puan Maharani sebagai capres 2024.
Meski demikian, keberadaan Dewan Kolonel ini tidak memiliki kaitan dengan DPP PDIP. Tim yang dibentuk dalam rangka persiapan Pilpres 2024 ini akan tetap menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, khususnya perihal capres yang akan diusung PDIP dalam pemilu mendatang.
Baca Juga: Megawati Kaget Dengar Laporan Adanya Dewan Kolonel Sokong Pencapresan Puan 2024
Sementara itu, pernyataan berbeda justru disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Ia membantah adanya keberadaan Dewan Kolonel.
Hasto menyebut bahwa para kader PDIP memiliki kesepakatan dan kedisiplinan terkait dengan Pilpres. Keputusan apapun mengenai Pilpres bergantung pada Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP.
Kontributor : Syifa Khoerunnisa
Berita Terkait
-
Megawati Kaget Dengar Laporan Adanya Dewan Kolonel Sokong Pencapresan Puan 2024
-
Sebut Dewan Kolonel Cuma Guyonan Politik, Sekjen PDIP: Mana Ada Dalam Partai Struktur Seperti Militer
-
Dewan Kolonel Baru Dibentuk, Relawan Ganjar Langsung Bikin Dewan Kopral, Jegal Puan Maharani Nyapres?
-
Makin Panas! Dewan Kolonel Puan Maharani Vs Dewan Kopral Ganjar Pranowo
-
Tanggapan Puan Maharani Soal Pembentukan Tim Dewan Kolonel Upaya Pemenangan Capres 2024
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Banjir Rob Rendam Jalan Depan JIS, Petugas Gabungan Lakukan Penanganan Ini
-
Nadiem Calon Tersangka Korupsi Google Cloud di KPK, Kuasa Hukum Membantah
-
Kementan Targetkan Indonesia Mandiri Vaksin Hewan, Fasilitas di Surabaya Akan Ditingkatkan
-
KPK Akhirnya Ambil Alih Kasus Korupsi Petral dari Kejagung, Apa Alasannya?
-
KPK Selidiki Korupsi Google Cloud, Kuasa Hukum Bantah Nadiem Makarim Terlibat
-
Kemenpar Dukung Pesta Diskon Nasional 2025: Potongan Harga 20-80 Persen!
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG