Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, adanya Dewan Kolonel tidak sesuai dengan Anggran Dasar Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART partai. Ia mengaku sudah memberi tahu agar fraksi PDIP DPR RI untuk fokus jalankan tugas utamanya.
Hasto awalnya menyampaikan bahwa DPP PDIP tidak memberikan wanti-wanti ke para anggota fraksi PDIP DPR RI. Sebab, tidak ada yang perlu diluruskan lantaran tim Dewan Kolonel tidak pernah ada.
"Ya karena tidak ada (Dewan Kolonel), gimana mau dibelokkan, mau diluruskan, jadi sikap partai sangat jelas," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2022).
Meski tak memberi teguran, Hasto mengaku hanya memberitahu Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto agar semua fokus pada tugas fraksi.
"Saya juga memberi tahu Pak Utut selaku ketua fraksi bahwa Fraksi PDI Perjuangan DPR RI tugas utamanya adalah kepanjangan dari partai di dalam memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai, baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan," tuturnya.
Menurutnya, seluruh kader PDIP harus fokus menjadi jembatan dalam membantu rakyat.
"Jadi fokus seluruh kader partai di situ, menjadi jembatan aspirasi rakyat agar sua terbangun energi positif nya untuk kemajuan bangsa," pungkas Hasto.
Sebelumnya, anggota Fraksi PDIP DPR RI, Johan Budi menjelaskan, bahwa tim Dewan Kolonel memang dipersiapkan untuk pemenangan Puan Maharani jika ditunjuk jadi calon presiden dari PDIP untuk Pilpres 2024.
Ia menyampaikan, adanya Dewan Kolonel ini berangkat dari personal anggota DPR RI Fraksi PDIP yang mendukung Puan maju dalam pencapresan.
"Gimana nih kita yang mendukung mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim. Tim yang ikut membantu mbak Puan untuk jadi capres. Ini enggak ada kaitannya sama DPP lho ya. Tapi kami di Fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya mbak Puan untuk persiapan Pilpres itu," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).
Ia mengatakan, meski begitu pihaknya akan tetap menunggu apa pun keputusan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri soal siapa nanti yang akan diusung sebagai capres dari PDIP.
"Kita sudah prepare duluan kalau misalnya nanti mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap," ungkapnya.
Johan menyampaikan, Dewan Kolonel terbentuk awalnya hanya beranggotakan 6 orang anggota DPR RI Fraksi PDIP. Namun seiring berjalannya waktu, anggota bertambah.
"Trimedya, Pak Hendrawan, Masinton, pokoknya ada enam. Mbak Agustin. Jadi awal itu cuma enam orang. Termasuk saya, kan saya yang ngusilin," tuturnya.
Lebih lanjut, Johan menegaskan, tim Dewan Kolonel ini bukan dibentuk atas perintah DPP PDIP, bukan juga atas arahan Fraksi PDIP DPR RI.
"Ini sekali lagi nggak ada hubungannya sama DPP. Inisiatif orang perorang. Bukan fraksi juga. Kalau kamu bicara fraksi berarti kan semuanya," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Dinilai Sakiti Hati Rakyat, PDIP Didesak Copot Deddy Sitorus dan Lasarus dari DPR
-
Disinggung Tunjangan Perumahan Rp70 Juta, Anggota DPRD DKI Tertawa dan Lempar ke Pimpinan
-
Rocky Gerung Singgung Skenario Pengganti Gibran: Semua Tergantung PDIP
-
Mengenang Arif Budimanta: Ekonom dan Stafsus Jokowi yang Telah Tiada
-
Video Lawas Deddy Sitorus jadi Bahan Politisasi, Ini Kata Analis
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?