Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, adanya Dewan Kolonel tidak sesuai dengan Anggran Dasar Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART partai. Ia mengaku sudah memberi tahu agar fraksi PDIP DPR RI untuk fokus jalankan tugas utamanya.
Hasto awalnya menyampaikan bahwa DPP PDIP tidak memberikan wanti-wanti ke para anggota fraksi PDIP DPR RI. Sebab, tidak ada yang perlu diluruskan lantaran tim Dewan Kolonel tidak pernah ada.
"Ya karena tidak ada (Dewan Kolonel), gimana mau dibelokkan, mau diluruskan, jadi sikap partai sangat jelas," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2022).
Meski tak memberi teguran, Hasto mengaku hanya memberitahu Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto agar semua fokus pada tugas fraksi.
"Saya juga memberi tahu Pak Utut selaku ketua fraksi bahwa Fraksi PDI Perjuangan DPR RI tugas utamanya adalah kepanjangan dari partai di dalam memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai, baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan," tuturnya.
Menurutnya, seluruh kader PDIP harus fokus menjadi jembatan dalam membantu rakyat.
"Jadi fokus seluruh kader partai di situ, menjadi jembatan aspirasi rakyat agar sua terbangun energi positif nya untuk kemajuan bangsa," pungkas Hasto.
Sebelumnya, anggota Fraksi PDIP DPR RI, Johan Budi menjelaskan, bahwa tim Dewan Kolonel memang dipersiapkan untuk pemenangan Puan Maharani jika ditunjuk jadi calon presiden dari PDIP untuk Pilpres 2024.
Ia menyampaikan, adanya Dewan Kolonel ini berangkat dari personal anggota DPR RI Fraksi PDIP yang mendukung Puan maju dalam pencapresan.
"Gimana nih kita yang mendukung mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim. Tim yang ikut membantu mbak Puan untuk jadi capres. Ini enggak ada kaitannya sama DPP lho ya. Tapi kami di Fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya mbak Puan untuk persiapan Pilpres itu," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).
Ia mengatakan, meski begitu pihaknya akan tetap menunggu apa pun keputusan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri soal siapa nanti yang akan diusung sebagai capres dari PDIP.
"Kita sudah prepare duluan kalau misalnya nanti mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap," ungkapnya.
Johan menyampaikan, Dewan Kolonel terbentuk awalnya hanya beranggotakan 6 orang anggota DPR RI Fraksi PDIP. Namun seiring berjalannya waktu, anggota bertambah.
"Trimedya, Pak Hendrawan, Masinton, pokoknya ada enam. Mbak Agustin. Jadi awal itu cuma enam orang. Termasuk saya, kan saya yang ngusilin," tuturnya.
Berita Terkait
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo
-
Menuju Intelliigence Economy, Banyu Biru Dorong Insentif Industri Semikonduktor dan AI
-
Rupiah Melemah Sendiri di ASEAN, PDIP Sentil Janji Purbaya Soal Penguatan Kurs Dalam Semalam
-
PDIP Jabar Siapkan Relawan Kesehatan Desa, Hasto Kristiyanto: Kemanusiaan di Atas Politik Elektoral
-
Hasto Kristiyanto: Satyam Eva Jayate Adalah Benteng Moral PDIP Tegakkan Kebenaran
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo