- Anggota Komisi III DPR RI, Mercy Barends, menyoroti lebih dari 800 lubang tambang yang belum direklamasi di Kalimantan Selatan.
- Tercatat 20 korban jiwa hingga tahun 2026 akibat lubang tambang terbuka yang mengancam keselamatan masyarakat setempat.
- Pemerintah didesak membuat peta jalan jelas untuk penutupan tambang dan menindak tegas korporasi yang melanggar aturan.
Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Mercy Barends, menyoroti keberadaan ratusan lubang tambang yang belum direklamasi di Provinsi Kalimantan Selatan.
Kondisi tersebut dinilai berbahaya karena telah menimbulkan korban jiwa di masyarakat.
Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), terdapat lebih dari 800 lubang tambang yang belum ditutup di wilayah tersebut.
“Hingga tahun 2026 tercatat sekitar 20 korban meninggal dunia, baik anak-anak maupun orang dewasa akibat lubang tambang yang terbiarkan,” kata Mercy Barends kepada wartawan, Selasa (10/3).
Mercy menilai kondisi itu menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pascatambang.
Ia menegaskan pemerintah perlu menyusun road map yang jelas untuk penutupan lubang tambang serta penataan area pertambangan agar tidak membahayakan warga.
“Walaupun sudah ada pemasangan plang peringatan, itu tidak cukup. Area tambang harus diperjelas buffer zone-nya sehingga orang tidak keluar masuk seenaknya di lingkungan pertambangan,” ujarnya.
Politikus PDIP tersebut menekankan bahwa aktivitas pertambangan tetap harus mengikuti aturan yang berlaku.
“Pertambangan boleh berjalan, tetapi harus sesuai aturan main dan semua pihak terkait, termasuk korporasi, harus ditindak tegas jika melanggar,” katanya.
Baca Juga: Bukan Cuma Mobil Dinas Rp8,5 M, Anggaran Tim Ahli Gubernur Kaltim Juga Tembus Rp10,5 M
Mercy juga menyinggung adanya dugaan oknum pejabat yang melindungi praktik tambang ilegal. Ia menilai hal tersebut memperburuk penanganan pascatambang yang seharusnya menjadi prioritas.
“Ada oknum pejabat yang ikut melakukan backup terhadap illegal mining. Penanganan pascatambang harus dilakukan sesuai prinsip pertambangan berkelanjutan atau sustainable mining agar dampak lingkungan dan risiko keselamatan masyarakat bisa diminimalisasi,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Bukan Cuma Mobil Dinas Rp8,5 M, Anggaran Tim Ahli Gubernur Kaltim Juga Tembus Rp10,5 M
-
Ananda Emira Moeis Anaknya Siapa? Gaya Bicaranya Saat Wawancara Viral di X
-
Eks Kader PDIP Nina Agustina Resmi Gabung PSI, Perkuat Basis di Jawa Barat
-
Habiburokhman Ungkap Alasan Kuat Program MBG Masuk Pos Pendidikan: Siswa Adalah Bagian Terpenting
-
Musdalifah Cosplay Jadi Istri Gubernur Kaltim: Bangsawan Beli Takjil
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
- 5 Sepatu Lari di Bawah Rp500 Ribu di Sports Station, Performa Nyaman Sesuai Review
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim
-
Kebakaran Lahan Meluas ke Pemukiman, BPBD Cianjur Minta Warga Waspadai Puntung Rokok
-
140 Titik di Banten Darurat Air Bersih
-
Gurita Pungli Dinas ESDM Jatim: Kabid Geologi Jadi Tersangka, Peras 217 Pemohon
-
Buka 31 Formasi Jabatan, Bupati Bogor Jamin Proses Seleksi ASN Transparan dan Bebas Orang Dalam