Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir membutuhkan dana penyertaan modal negara atau PMN ke sejumlah BUMN di tahun 2023. Pasalnya, pada tahun tersebut, pemerintah hanya menyetor PMN Rp41,31 triliun dari usulan Rp67,82 triliun.
Dia menyebut, perlu adanya tambahan PMN sebesar Rp7,88 triliun untuk Indonesia Re sebesar Rp3 triliun, Hutama Karya sebesar Rp1,66 triliun, InJourney sebesar Rp1,4 triliun, KAI sebesar Rp1 triliun, dan ID Food sebesar Rp520 miliar.
Dia memastikan, PMN diperlukan semata-mata untuk menyelesaikan sejumlah proyek strategis nasional seperti, Jalan Tol Trans Sumatera, kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika dan Sanur, dan Kereta Cepat.
"Mungkin nanti bisa didiskusikan dengan pimpinan DPR dan kami coba juga bicara dengan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk menselaraskan penggunaan dana," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022).
Sebenarnya, bilang dia, BUMN memiliki alokasi cadangan pembiayaan investasi sebesar Rp5,7 triliun. Hanya saja, cadangan pembiayaan investasi tersebut lebih digunakan sebagai penguatan modal bagi Askrindo dan Jamkrindo dalam rangka program KUR.
Erick menjelaskan, dana tersebut akan disalurkan ke IFG melalui Askrindo dan Jamkrindo dalam penanganan KUR yang pada tahun depan itu ditingkatkan menjadi Rp 420 triliun.
Dengan kata lain, perlu juga ada bantalan untuk restrukturisasi asuransi agar bisa berjalan sebagai bantalan untuk fundamental modalnya.
"Kalau disetujui yang Rp 5,7 triliun, kalau diambil oleh IFG untuk bantalan KUR itu, ya tentu konteksnya dengan (BUMN) lainnya ini tidak bisa berjalan," ucap Erick.
Baca Juga: Erick Thohir Tepis Isu Penghapusan Golongan Listrik 450 VA: Masyarakat Jangan Cemas
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!