Dibentuk Fraksi PDIP di DPR untuk Pencapresan Puan, Megawati Tegaskan Dewan Kolonel Tidak Pernah Ada

Suara.com - Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputeri, menegaskan kembali bahwa tim dengan nama Dewan Kolonel yang dipersiapkan untuk menyokong pencapresan Puan Maharani di Pilpres 2034 tidak ada.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menyampaikan, bahwa pernyataan Megawati itu disampaikan dalam memberi pengarahan kepada para kader partai yang menjabat sebagai kepala daerah dalam acara yang bertema "Kebijakan Pembangunan Trisakti" di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Kamis (22/9/2022).

"Jadi arahan ibu ketua umum juga sangat tegas, tadi juga diingatkan oleh ibu ketua umum, ya itu tidak ada (Dewan Kolonel)," kata Hasto ditemui di sela-sela acara.

Hasto menegaskan, soal Dewan Kolonel sudah selesai dijelaskan. Menurutnya, Dewan Kolonel tidak sesuai dengan aturan anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

"Itu sudah selesai, kemarin sudah saya tegaskan itu tidak diatur dalam AD/ART partai," ungkapnya.

Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut, Megawati juga mengingatkan agar semua kader bersabar soal urusan capres-cawapres dari PDIP.

"Ya tadi ibu menegaaskan ya urusan capres dan cawapres ya semua sabar saja, ada waktunya nanti untuk diumumkan," pungkasnya.

Pernyataan DPP

Sebelumnya Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa kader harus tetap berdisplin terkait dengan urusan pencapresan. Menurutnya, dalam berpolitik harus melihat konteks.

Baca Juga: Meski Muluskan Jalan Puan, Adanya Dewan Kolonel Disebut Tak Akan Ganjal Ganjar Jadi Capres PDIP

Hal itu disampaikan Hasto dalam konteks menanggapi soal adanya Dewan Kolonel yang disebut dibentuk untuk menyokong pencapresan Puan Maharani di Pilpres 2024.

"Kemudian seluruh kader agar berdisiplin apalagi terkait dengan capres dan cawapres itu dinamikanya kan sangat kuat, diingatkan oleh ibu ketua umum bahwa berpolitik itu harus melihat konteks," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2022).

Konteks yang dimaksud, kata Hasto, yakni seluruh kader harus turun ke bawah membantu rakyat.

"Membangun harapan rakyat, apalagi situasi yang belum pulih akibat pandemik kemudian disusul kebijakan yang terpaksa harus diambil terhadap kenaikan BBM," tuturnya.

Lebih lanjut, Hasto menegaskan, turun ke bawah itu menjadi fokus kader PDIP kekinian. Menurutnya, semua harus jadi jembatan ke rakyat.

"Jadi fokus seluruh kader partai di situ, menjadi jembatan aspirasi rakyat agar terbangun energi positifnya untuk kemajuan bangsa," pungkasnya.