Suara.com - Jepang akan melonggarkan aturan pengendalian COVID-19 di perbatasan mulai bulan depan.
Pelonggaran aturan ini dinilai sebagai langkah penting untuk membantu pemulihan sektor pariwisata Jepang dengan memanfaatkan penurunan nilai tukar yen yang mencapai titik terendah dalam 24 tahun.
Jepang sudah menerapkan kendali perbatasan paling ketat di antara negara-negara maju lainnya dengan melarang masuk pengunjung sejak awal pandemi.
Pada Juni, pemerintah Jepang mulai melonggarkan pembatasan itu secara bertahap.
Pengumuman Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, yang disampaikan dalam pidato di Bursa Efek New York pada hari Kamis, adalah realisasi janji yang dia buat pada Mei.
Saat itu dia mengatakan bahwa Jepang akan membuat kendali perbatasannya sejalan dengan negara-negara Kelompok Tujuh (G7) lainnya.
"Kami adalah bangsa yang telah berkembang melalui arus bebas manusia, barang dan modal," kata Kishida, hari ini.
"COVID-19, tentu saja, mengganggu semua keuntungan ini, tetapi mulai 11 Oktober, Jepang akan melonggarkan aturan pengendalian perbatasan agar setara dengan AS, juga melanjutkan (kebijakan) perjalanan bebas visa dan perjalanan individu," kata dia.
Kebijakan Jepang yang bersikeras agar pengunjung mendapatkan visa untuk masuk ke negara itu dan datang lewat paket perjalanan yang telah direncanakan, telah menjadi hambatan besar.
Baca Juga: Mulai Oktober, Jepang Kembali Izinkan Turis Asing Masuk Tanpa Visa
Sebelum pandemi, Jepang memiliki perjanjian bebas visa dengan hampir 70 negara, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan banyak negara Asia.
Para pelobi bisnis dan agen perjalanan telah mendesak Jepang untuk melonggarkan kendali perbatasannya lebih cepat.
Mereka mengatakan Jepang ditinggalkan oleh mitra-mitra dagang utamanya dan hal itu dapat membuatnya tertinggal secara ekonomi.
"Kita akan melihat dampak yang signifikan terhadap ekonomi," kata Shinichi Inoue, presiden maskapai All Nippon Airways, kepada pers.
Dia menambahkan bahwa penurunan tajam nilai tukar yen terhadap dolar AS adalah "daya tarik yang sangat besar" bagi warga negara asing.
Mata uang Jepang melemah hingga menembus batas psikologis 145 yen per dolar pada Kamis, yang membuat ongkos perjalanan ke negara itu mencapai titik terendah dalam beberapa dekade.
Berita Terkait
-
5 Moisturizer Jepang Terbaik: Kulit Cerah, Sehat, dan Terhidrasi Sempurna
-
Sinopsis Banjo no Himawari, Film Jepang yang Dibintangi Kentaro Sakaguchi
-
Banyak Wisatawan Asing, Harga Tanah di Negara Ini Mencapai Rp 5,2 Miliar per Meter
-
Sinopsis Coach, Drama Jepang Bergenre Misteri Dibintangi Toshiaki Karasawa
-
Review Film DollHouse: Ketika Boneka Jadi Simbol Trauma yang Kelam
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'
-
Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?