Suara.com - Jepang akan melonggarkan aturan pengendalian COVID-19 di perbatasan mulai bulan depan.
Pelonggaran aturan ini dinilai sebagai langkah penting untuk membantu pemulihan sektor pariwisata Jepang dengan memanfaatkan penurunan nilai tukar yen yang mencapai titik terendah dalam 24 tahun.
Jepang sudah menerapkan kendali perbatasan paling ketat di antara negara-negara maju lainnya dengan melarang masuk pengunjung sejak awal pandemi.
Pada Juni, pemerintah Jepang mulai melonggarkan pembatasan itu secara bertahap.
Pengumuman Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, yang disampaikan dalam pidato di Bursa Efek New York pada hari Kamis, adalah realisasi janji yang dia buat pada Mei.
Saat itu dia mengatakan bahwa Jepang akan membuat kendali perbatasannya sejalan dengan negara-negara Kelompok Tujuh (G7) lainnya.
"Kami adalah bangsa yang telah berkembang melalui arus bebas manusia, barang dan modal," kata Kishida, hari ini.
"COVID-19, tentu saja, mengganggu semua keuntungan ini, tetapi mulai 11 Oktober, Jepang akan melonggarkan aturan pengendalian perbatasan agar setara dengan AS, juga melanjutkan (kebijakan) perjalanan bebas visa dan perjalanan individu," kata dia.
Kebijakan Jepang yang bersikeras agar pengunjung mendapatkan visa untuk masuk ke negara itu dan datang lewat paket perjalanan yang telah direncanakan, telah menjadi hambatan besar.
Baca Juga: Mulai Oktober, Jepang Kembali Izinkan Turis Asing Masuk Tanpa Visa
Sebelum pandemi, Jepang memiliki perjanjian bebas visa dengan hampir 70 negara, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan banyak negara Asia.
Para pelobi bisnis dan agen perjalanan telah mendesak Jepang untuk melonggarkan kendali perbatasannya lebih cepat.
Mereka mengatakan Jepang ditinggalkan oleh mitra-mitra dagang utamanya dan hal itu dapat membuatnya tertinggal secara ekonomi.
"Kita akan melihat dampak yang signifikan terhadap ekonomi," kata Shinichi Inoue, presiden maskapai All Nippon Airways, kepada pers.
Dia menambahkan bahwa penurunan tajam nilai tukar yen terhadap dolar AS adalah "daya tarik yang sangat besar" bagi warga negara asing.
Mata uang Jepang melemah hingga menembus batas psikologis 145 yen per dolar pada Kamis, yang membuat ongkos perjalanan ke negara itu mencapai titik terendah dalam beberapa dekade.
Berita Terkait
-
Nostalgia Era Tahun 2000, Kiss of Life Resmi Debut Jepang Lewat Lagu Lucky
-
Sinopsis Game Change, Drama Jepang Terbaru Motoki Nakazawa dan Ren Ishikawa
-
5 Fakta Menarik Tas Kulit yang Dipakai PM Jepang Sanae Takaichi, Pesanan Langsung Melonjak
-
Bikin Iri! Gol Aduhai dan Permainan Ciamik Jepang di Piala Dunia U-17 2025
-
Hasil Piala Dunia U-17 2025: Portugal dan Tunisia Pesta 6 Gol, Jepang Menang Tipis
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Hari Ini Bergerak Geruduk DPR, Demo Buruh KASBI Bakal Dijaga Ketat 1.464 Aparat
-
5 Fakta PNS Probolinggo Memperkosa Keponakan Hingga Korban Depresi
-
Inovasi AI yang Mendorong Kualitas Riset dan Akademik Indonesia
-
Terseret Kasus Ekspor CPO, Dua Raksasa Sawit Bayar Uang Pengganti Triliunan dengan Cara Dicicil!
-
MBG ala Jusuf Hamka, Makan Gratis yang Bikin Anak-Anak SD Tambora Senyum Ceria
-
Gubernur Riau Diduga Pakai Uang Pemerasan untuk Jalan-Jalan ke Inggris dan Brasil
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik