Suara.com - Polres Metro Jakarta Barat mengimbau kepada para personel yang mengamankan aksi unjuk rasa kenaikan harga BBM untuk mengedepankan sisi humanis dengan cara memberikan pengayoman kepada para demonstran dalam aksi tersebut.
Hal itu dikatakan oleh Kepala Bagian Operasional Polres Metro Jakarta Barat Kompol Prasetyo Noegroho. Ia menyatakan bahwa polisi harus mengayomi demonstran dalam menyuarakan aspirasi mereka.
"Kita harus berikan pelayanan yang humanis dengan cara mengayomi peserta aksi unjuk rasa dalam menyuarakan aspirasi," katanya pada Selasa (27/9/2022).
Menurutnya, para demonstran juga harus dilindungi karena merupakan bagian dari masyarakat. Terlebih mereka sedang menggunakan hak untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah.
Namun, pihaknya juga mengimbau personel yang mengamankan unjuk rasa untuk tetap mengantisipasi penyusup dalam demonstrasi.
Hal tersebut penting dilakukan untuk mengantisipasi potensi terciptanya kerusuhan saat demonstrasi massa terjadi.
Tercatat pihaknya telah menerjunkan 662 pasukan untuk menjaga demonstrasi massa yang digelar di Patung Kuda dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta Pusat.
Dia berharap kegiatan demonstrasi hari bisa berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu ketertiban warga sekitar.
Sebelumnya, jajaran Polres Metro Jakarta Barat beserta TNI dan Satpol PP juga menyiagakan 4.400 personel untuk mengawal aksi penolakan harga BBM hari ini.
Baca Juga: Peringati Hari Tani Nasional, Massa Gabungan Geruduk Gedung DPR
"Untuk wilayah Jakarta Pusat 4.400 personel kita siapkan gabungan TNI-Polri," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin saat dikonfirmasi, Selasa.
Komarudin mengatakan, personel gabungan tersebut disebar di titik yang menjadi lokasi unjuk rasa hari ini antara lain di Balai Kota DKI Jakarta, Bundaran Patung Kuda dan Gedung DPR/MPR RI.
Sedangkan jumlah massa yang menggelar aksi hari ini diperkirakan berjumlah sekitar 2.000 orang.
"Kalau dalam pemberitahuan sekitar 1.000-2.000 orang," ujar Komarudin.
Komarudin juga mengimbau kepada peserta aksi untuk selalu mematuhi peraturan agar aksi penyampaian pendapat berlangsung aman dan kondusif.
"Imbauan kami tentunya dipersilakan menyampaikan aspirasi, tentunya dengan tetap memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku, saling menghormati," tuturnya. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Ratusan Buruh di Jombang Gelar Aksi Demo Tuntut Kenaikan Upah dan Tolak Kenaikan BBM
-
Unjuk Rasa Ojek dan Taksi Online Purwakarta, Kapolres: Kami Bantu Sampaikan
-
Ganjar Tantang Mahasiswa Awasi Penyaluran BLT BBM: Bentuknya Demo Juga
-
DPRD Bali Dijaga Pecalang, Demo Tolak Kenaikan Harga BBM Ricuh, Massa Bakar Ban
-
Kenaikan Harga BBM Tak Surutkan Niat Konsumen Beli Rumah
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Hoka Ori, Cushion Empuk Harga Jauh Lebih Miring
Pilihan
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
Terkini
-
Tragedi Kalibata Jadi Alarm: Polisi Ingatkan Penagihan Paksa Kendaraan di Jalan Tak Dibenarkan!
-
Bicara Soal Pencopotan Gus Yahya, Cholil Nafis: Bukan Soal Tambang, Tapi Indikasi Penetrasi Zionis
-
Tinjau Lokasi Pengungsian Langkat, Prabowo Pastikan Terus Pantau Pemulihan Bencana di Sumut
-
Trauma Usai Jadi Korban Amukan Matel! Kapolda Bantu Modal hingga Jamin Keamanan Pedagang Kalibata
-
Rapat Harian Gabungan Syuriyah-Tanfidziyah NU Putuskan Reposisi Pengurus, M Nuh Jadi Katib Aam
-
Pakar UIKA Dukung Anies Desak Status Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera
-
BNI Raih Apresiasi Kementerian UMKM Dorong Pelaku Usaha Tembus Pasar Global
-
BNI Dorong Digitalisasi dan Transparansi Rantai Pasok FMCG
-
Komisi III Kritik Usulan Kapolri Ditunjuk Presiden Tanpa DPR: Absennya Pemaknaan Negara Hukum
-
Kritik Keras Perkap 10/2025, Mahfud MD Sebut Tidak Ada Dasar Hukum dan Konstitusionalnya