Bela SBY Soal Isu Kecurangan Pemilu 2024, Pengamat: Mengapa Harus Dibatasi Dua Paslon?

Suara.com - Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat menuding adanya kecurangan Pemilu 2024. Tudingan itu tentu membuat geger publik, setelah sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menyindir pemerintahan Presiden Jokowi.

Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, AHY sebelumnya menyentil pemerintahan Jokowi hanya tinggal menggunting pita dan melanjutkan pembangunan era SBY yang hampir selesai. Sedangkan SBY menyinggung mengenai skenario hanya ada dua pasangan calon atau paslon di Pemilu 2024.

Gelombang pernyataan kontroversial dari Partai Demokrat itu lantas mendapatkan tanggapan dari Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro. Ia membela pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut.

Menurutnya, peringatan SBY mengenai pengaturan pilpres hanya dua paslon berkaca pada dua Pilpres terakhir, yang hanya menghadirkan dua pasangan calon.

“Dalam dua pilpres terakhir selalu dua pasangan calon saja yang muncul,” kata Bawono, Selasa (27/9/2022).

Bawono menyebut, pernyataan SBY itu juga harus diletakkan dalam konteks merespons gagasan dua paslon saja dalam pilpres yang disampailan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto dalam suatu diskusi beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa keinginan PDIP agar pasangan calon dalam Pilpres 2024 dua paslon saja adalah sebuah ironi tersendiri. Apalagi, sejumlah survei mengungkap banyak nama yang berpotensial maju Pilpres 2024.

“Mengapa harus dibatasi pada dua pasangan calon? Padahal saat ini sebagaimana terekam dalam survei-survei saat Indonesia memiliki figur-figur potensial dari untuk menjadi pemimpin nasional di masa depan,” ujar Bawono.

Sepanjang paslon yang muncul dapat memenuhi ketentuan dari UU Pemilu, Bawono menyarankan lebih baik dibiarkan saja muncul lebih dari dua pasangan calon. Baginya, tidak wajar apabila dari sembilan partai politik di DPR RI hanya memunculkan dua pasangan calon saja.

Baca Juga: LORD Luhut Sempat Ingin Jadi Presiden, tapi Sadar Bukan Orang Jawa

“Jangan paksa pemilih untuk kembali disuguhkan oleh dua pasangan calon saja sebagaimana dua pemilihan presiden terdahulu. Potensi keterbelahan pada tingkat grass root pemilih akan kembali terbuka,” tandasnya.