Suara.com - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa Pengamanan Dalam atau Pamdal di DPR memang tidak terdidik secara militer. Hal itu disampaikan Indra dalam rapat di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI pada Rabu (28/9).
Ia hadir untuk mengklarifikasi ihwal pelarangan masuk Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santosa oleh Pamdal di gerbang depan pada Senin (26/9).
"Memang problem utama yang harus saya sampaikan adalah Pamdal-Pamdal kita ini bukan pamdal-pamdal yang terdidik secara militer dan terdidik secara kesamaptaan," kata Indra dikutip Kamis (29/9/2022).
Indra berujar bahwa Pamdal hanya masuk lantaran orang mencari kerja. Ia mengklaim bahwa tidak jarang anggota DPR sendiri yang membawa orang titipan untuk dipekerjakan menjadi Pamdal.
"Pamdal kita ini masuk karena orang-orang yang mencari kerjaan karena pengangguran. Sebagian besar titipan dari anggota Dewan," kata Indra.
Indra mengatakan kendati tidak terdidik secara militer belakangan Pamdal sudah mulai tertib dalam melakukan tugas dan kerja di DPR.
Kekinian dikatakan Indra, pihaknya secara rutin enam bulan satu kali mengadakan pelatihan untuk Pamdal. Pelatihan oleh kepolisian dan Kopassus itu sudah dilakukan dua tahun terakhir.
"Tadinya kerjanya (Pamdal) kalau gak megang HP di pintu gerbang itu, ngerokok segala macem. Saya cuma gak punya, saya masih cukup punya kesabaran, karena saya gak pernah kebiasa nempeleng orang aja pak. Jadi itu aja," kata Indra.
Sementara itu terkait dengan Pamdal yang tidak terdidik secara militer atau memiliki passion, Indra menilai jumlahnya menjadi mayoritas dari total anggota Pamdal yang ada. Terhitung hanya ada puluhan anggota yang memang terlihat mempunyai sikap sebagai anggota pengamanan.
"Hanya sedikit lah. Dari 700 orang barangkali gak lebih dari 50 orang yang punya sikap sigap dan lain-lain," ujar Indra.
Berita Terkait
-
Panggil Ulang Sekjen DPR, MKD Siap-siap Beri Sanksi Anggota Dewan yang Titipkan Orang untuk Kerja jadi Pamdal
-
Kritik Sekjen DPR Buntut yang Melarang Ketua IPW Masuk Gedung Parlemen, MKD: Apa Gengsinya Minta Maaf?
-
Belasan Tahun Tak Diganti hingga Mirip Kain Pel, Gorden buat Satu Rumah Dinas Anggota DPR Habiskan Anggaran Rp 90 juta
-
Anggaran Gorden 505 Rumah Dinas Anggota Dewan Rp 48, 7 M, Sekjen DPR: Saya Gak Tega, Sudah 13 Tahun Seperti Kain Pel
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan