Suara.com - Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu meminta Presiden Jokowi untuk tidak terseret arus pihak-pihak yang menginginkan dirinya menjadi calon wakil presiden (Cawapres) pada Pemilu 2024.
Menurut Masinton, aspirasi untuk menjadikan Jokowi sebagai Cawapres mendatang hanya dagelan. Karena itu ia berharap Jokowi tidak mengambil peluang tersebut.
"Ya jangan lah, Pak Jokowi jangan mau jadi wapres lah, jadi dagelan gitu loh karena enggak ada kewenangan," kata Masinton di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2022).
Masinton juga mengkritik para pihak yang mendorong Jokowi menjadi cawapres. Menurutnya dia pihak-pihak tersebut tidak membaca tentang ketatanegaraan. Di mana Indonesia menganut sistem presidensial, bukan gabungan semi presidensial atau parlementer.
"Kewenangan wapres itu ya dia membantu presiden. Kalau dari presiden jadi wapres kan lucu. Oke dia bantu tugas presiden, tapi kan enggak ada matahari kembar, wapres adalah pembantu presiden," kata Masinton.
Bukan hanya menyoal itu, Masinton menilai apabila Jokowi yang notabene presiden dua periode lalu kemudian turun tahta dengan menjabat wapres di periode berikut, hal itu justru akan menjadi warisan buruk.
"Kalau sudah pernah jadi presiden ya aneh saja. Itu akan meninggalkan warisan yang buruk buat generasi kita yang akan datang dan semangat amandemen UUD kita adalah semangat membatasi masa jabatan dan gila kekuasaan," kata Masinton.
Disebut Tak Gila Kekuasaan
Baca Juga: Nggak Main-main, Presiden Jokowi Sebut Kondisi Perekonomian Tahun Depan Masih Gelap
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah merasa yakin jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak ingin menjadi calon wakil presiden usai menjabat sebagai presiden selama dua periode. Menurutnya, Jokowi tak akan sampai menduduki posisi serendah itu.
Hal itu disampaikan Said usai ditanya oleh awak media mengenai adanya wacana Jokowi akan jadi cawapres Prabowo Subianto maju di Pilpres 2024 mendatang.
"Hemat saya Pak Jokowi tidak serendah itu, beliau punya martabat, beliau punya legacy, dan beliau itu bukan orang yang gila kekuasaan, dan itu tidak mungkin terjadi," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9/2022).
Said menyampaikan, Presiden Jokowi tak perlu memberikan respons atas wacana yang berkembang tersebut. Menurutnya, hal itu hanya buang-buang energi.
"Kan tidak perlu setiap ada isu tentang Presiden, Presiden harus menanggapi, nah hal-hal yang mustahil ngapain presiden capek-capek menanggapi hal-hal seperti itu," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Survei: Usung Puan Maharani Bikin Suara PDIP Ambles, Jika Pilih Ganjar Elektabilitas Naik
-
Menkeu Akui Senang Usai Diminta 'Hemat' APBN oleh Jokowi, Apa Alasannya?
-
Ungkit Aksi Jokowi Lempar Kaos, Politisi PDIP Bela Puan Gegara Jutek: Dia juga Manusia, Mungkin Lelah
-
PKS Buka Pembicaraan Dengan Golkar Soal Koalisi Pilpres 2024, Demokrat: Kami Tak Akan Halangi
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
-
29 Unit Usaha Syariah Mau Spin Off, Ini Bocorannya
-
Soal Klub Baru usai SEA Games 2025, Megawati Hangestri: Emm ... Rahasia
Terkini
-
7 Fakta Panas Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi, dari Adu Tuntutan Hingga Narasi Sesat
-
Gubernur Bobby Nasution Fokus Air Bersih-Infrastruktur Pascabencana di Sumut
-
Bantuan Logistik Kementan-Bapanas Tiba di Belawan, Bobby Nasution: Penyemangat Pascabencana di Sumut
-
TelkomGroup Percepat Recovery BTS di Lokasi Bencana Sumatra, Kerahkan Seluruh Kemampuan
-
PPATK Rilis Indeks APUPPT: Penegakan Hukum Tak Cukup Tangkap Pelaku, Aliran Dana Harus Ditelusuri
-
PLN Resmikan SPKLU Center ke-6 di Jawa Barat, Siap Hadapi Lonjakan Pengguna EV Saat Nataru
-
9 Fakta Terkini Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati: Dugaan Sumber Api Hingga Kerugian Rp10 Miliar
-
KPK Jelaskan Keterkaitan Zarof Ricar di Kasus Hasbi Hasan: Ada Bukti Percakapan
-
Pengamat Boni Hargens Sebut Perpol Nomor 10/2025 Tak Langgar MK, Ini Penjelasannya
-
Delpedro Dkk Orasi Hingga Bagi Mawar ke Jaksa Sebelum Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Penghasutan